UMK 2027 Kota Cirebon Bisa Tembus Rp3,1 Juta, Buruh dan Pengusaha Beda Usulan

Pra Pleno UMK 2027 Kota Cirebon belum menghasilkan keputusan. Buruh usulkan alfa 1 dengan perkiraan upah Rp3,1 juta, sedangkan Apindo memilih alfa 0,5.

CIREBON – Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Cirebon tahun 2027 belum ditetapkan. Meski Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko) telah menggelar rapat Pra Pleno pada Jumat (20/11/2026), belum ada kesepakatan mengenai angka kenaikan upah minimum yang akan diusulkan.

Dalam pembahasan tersebut, unsur pekerja dan pengusaha masih memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan nilai alfa atau indeks tertentu sebagai salah satu komponen penghitungan kenaikan UMK 2027.

Perbedaan usulan itu menjadi salah satu poin penting dalam rapat Pra Pleno UMK yang digelar sebagai tahapan awal sebelum penetapan rekomendasi upah minimum tahun depan.

Kepala Disnaker Kota Cirebon, Maruf Nuryasa AP, menjelaskan bahwa rapat Pra Pleno membahas sejumlah mekanisme penghitungan, indikator pengupahan, hingga batas waktu penyampaian usulan UMK 2027.

Pertemuan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi kepala dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Maruf menyebutkan, berdasarkan hasil pembahasan, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat diminta menyerahkan usulan penetapan UMK 2027 paling lambat Senin, 23 November 2026 pukul 23.59 WIB.

“Rapat Pra Pleno penetapan UMK tahun 2027 hari ini sudah selesai digelar. Sejumlah mekanisme penghitungan dan indikator pengupahan sudah dibahas,” ujarnya kepada Radar Cirebon seusai rapat.

Namun, terkait persentase kenaikan maupun nominal pasti UMK Kota Cirebon tahun 2027, Maruf menegaskan belum ada keputusan final.

Pembahasan masih difokuskan pada penyamaan data dan simulasi penghitungan berdasarkan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam simulasi tersebut adalah nilai alfa. Dalam pembahasan, rentang nilai alfa yang digunakan berada pada angka 0,5 hingga 1.

Nilai tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran kenaikan upah minimum. Karena itu, perbedaan pandangan antara unsur pekerja dan pengusaha berpotensi menghasilkan nominal UMK yang berbeda.

Maruf menjelaskan, masing-masing unsur dalam Depeko telah menyampaikan pandangan awalnya. Perwakilan pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) cenderung mendorong penggunaan nilai alfa tertinggi, yakni 1.

Sementara itu, kalangan pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) lebih menginginkan penggunaan nilai alfa terendah, yakni 0,5.

Meski demikian, seluruh pandangan tersebut masih menjadi bahan pembahasan dan belum diputuskan sebagai rekomendasi resmi.

“Keputusan final terkait penetapan UMK akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi,” jelas Maruf.

Serikat Pekerja Usulkan Alfa 1, UMK 2027 Diperkirakan Rp3,1 Juta

Di tengah belum adanya kesepakatan dalam Pra Pleno UMK 2027, kalangan pekerja telah menyampaikan sikap mengenai formula penghitungan yang dinilai paling sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di Kota Cirebon.

Sekretaris KSPSI Kota Cirebon, Andi M Rosul, mengatakan pihaknya tetap mengikuti peraturan dan ketentuan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kemampuan dunia usaha, serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Andi menjelaskan, terdapat dua pilihan pendekatan penghitungan yang menjadi pembahasan, yakni menggunakan formula pengupahan seperti tahun sebelumnya atau mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, serikat pekerja memilih menggunakan formula pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formula tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami memutuskan kenaikan dengan menggunakan nilai alfa 1. Pertimbangannya adalah untuk memenuhi standar kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, seiring kenaikan harga dalam kurun waktu satu tahun mendatang,” kata Andi.

Ia menilai kenaikan upah minimum perlu memperhatikan kondisi riil pekerja. Sebab, peningkatan kebutuhan hidup harus diimbangi dengan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan pekerja juga diharapkan berdampak positif terhadap produktivitas perusahaan.

Andi menegaskan, kebijakan pengupahan idealnya tidak hanya dilihat dari sisi besaran upah, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas tenaga kerja.

Dengan demikian, hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat berjalan lebih seimbang.

“Harapan kami, keputusan akhir nanti menghasilkan persamaan persepsi tentang masa depan dunia ketenagakerjaan Indonesia, khususnya di Kota Cirebon,” ungkapnya.

Diprediksi UMK 2027 Kota Cirebon Tembus Rp3 Juta

Perbedaan pandangan antara unsur pekerja dan pengusaha turut memunculkan gambaran mengenai perkiraan besaran UMK Kota Cirebon tahun 2027.

Andi menyebutkan, berdasarkan simulasi yang disampaikan dalam rapat Pra Pleno, terdapat perbedaan nominal cukup besar antara penggunaan nilai alfa 1 dan alfa 0,5.

Apabila usulan serikat pekerja dengan nilai alfa 1 digunakan, UMK Kota Cirebon tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp3,1 juta.

Sementara itu, jika menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), nominal upah minimum diperkirakan dapat mencapai Rp4,5 juta.

Di sisi lain, Apindo disebut mengusulkan penggunaan nilai alfa 0,5. Berdasarkan simulasi yang disampaikan, besaran UMK Kota Cirebon tahun depan diperkirakan berada di angka Rp3 juta.

“Usulan kami menggunakan alfa 1, sehingga perkiraan UMK tahun 2027 mendatang sebesar Rp3,1 juta. Kalau acuannya KHL, UMK 2027 Kota Cirebon sebesar Rp4,5 juta. Sedangkan usulan Apindo dalam rapat Pra Pleno tadi menggunakan alfa 0,5 atau perkiraan besarannya Rp3 juta,” pungkas Andi.

Meski demikian, angka Rp3 juta hingga Rp3,1 juta tersebut masih berupa simulasi berdasarkan usulan masing-masing unsur. Nominal tersebut belum dapat dipastikan menjadi besaran UMK resmi Kota Cirebon tahun 2027.

Hasil pembahasan dalam rapat pleno mendatang akan menjadi tahapan penting untuk menentukan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan sesuai mekanisme penetapan upah minimum.

Dengan batas waktu penyampaian usulan pada 23 November 2026, pembahasan UMK 2027 di Kota Cirebon kini memasuki tahap krusial. Pekerja berharap kenaikan upah dapat mengimbangi kebutuhan hidup, sedangkan pengusaha menginginkan besaran kenaikan tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

Masyarakat, khususnya para pekerja di Kota Cirebon, kini menantikan hasil keputusan akhir yang akan menentukan besaran upah minimum pada tahun mendatang. (abd)