
CIREBON – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Cirebon melakukan pemusnahan arsip yang telah melewati masa retensi atau masa penyimpanan lebih dari 10 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan pada 17 November 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya menata pengelolaan arsip agar lebih tertib, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebelum dimusnahkan, dokumen-dokumen yang berasal dari periode 2004 hingga 2015 itu terlebih dahulu dialihkan ke dalam bentuk digital. Setelah melalui proses tersebut, arsip fisik kemudian dimusnahkan menggunakan mesin pencacah.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna sesuai ketentuan retensi. Namun, pemusnahan tidak dilakukan secara sembarangan karena setiap arsip harus melalui proses penilaian, terutama menyangkut kepentingan administrasi, hukum, dan nilai sejarah.
Kepala Dispusip Kota Cirebon, Mastara, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Arsip (PA), Bagus Toni Umbara, menjelaskan bahwa pengelolaan kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Meskipun tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, keberadaan arsip memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
“Arsip itu urusan pemerintahan yang bersifat wajib, meskipun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,” kata Bagus kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, arsip bukan sekadar kumpulan dokumen atau catatan administratif yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Lebih dari itu, arsip menjadi bukti pertanggungjawaban atas berbagai kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah.
Arsip juga mempunyai fungsi strategis dalam menjaga memori kolektif dan sejarah perkembangan daerah. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara serius agar informasi penting tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan.
“Arsip juga bisa berfungsi menjaga memori daerah,” ujarnya.
Dispusip Punya Dua Peran dalam Pengelolaan Arsip
Bagus menjelaskan, Dispusip Kota Cirebon mempunyai dua kedudukan dalam penyelenggaraan kearsipan. Pertama, sebagai perangkat daerah yang menghasilkan arsip dari berbagai aktivitas kedinasan. Kedua, sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang memiliki tanggung jawab mengoordinasikan pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Dalam kapasitasnya sebagai LKD, Dispusip berperan sebagai konsolidator sekaligus pembina bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pembinaan tersebut dilakukan melalui edukasi mengenai tata cara pengelolaan arsip yang benar, mulai dari proses penciptaan, penyimpanan, pengklasifikasian, pemeliharaan, hingga penilaian nilai guna dokumen.
Setiap perangkat daerah harus memahami bahwa tidak semua arsip perlu disimpan selamanya. Ada dokumen yang memiliki masa simpan tertentu dan dapat dimusnahkan setelah melewati masa retensi, sepanjang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Namun, proses pemusnahan tetap harus melalui tahapan dan mekanisme resmi. Penilaian dilakukan untuk memastikan arsip yang akan dimusnahkan memang sudah tidak memiliki nilai guna sesuai ketentuan.
“Ketika arsip sudah dilihat dari sisi nilai gunanya, bisa diajukan untuk pemusnahan. Tapi ada prosesnya, dan pemusnahan arsip itu dilakukan di Dispusip selaku Lembaga Kearsipan Daerah,” jelas Bagus.
Digitalisasi Jadi Kebutuhan Pengelolaan Arsip Modern
Selain penataan arsip fisik, Dispusip Kota Cirebon juga mendorong transformasi digital dalam sistem kearsipan. Perkembangan teknologi informasi dinilai membuat digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi dihindari.
Menurut Bagus, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dokumen. Selain mempermudah pencarian informasi, sistem digital juga dinilai mampu mendukung transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengelolaan arsip ini juga mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pakai itu (digitalisasi arsip),” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa digitalisasi arsip tidak cukup hanya dengan memindahkan dokumen kertas menjadi file elektronik.
Ada sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan, terutama menyangkut autentisitas, keaslian, dan keabsahan dokumen. Hal tersebut diperlukan agar arsip digital tetap dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki nilai pembuktian ketika dibutuhkan untuk kepentingan administrasi maupun hukum.
Dengan demikian, proses digitalisasi harus dilakukan melalui sistem dan prosedur yang tepat. Arsip elektronik juga perlu dikelola secara terstruktur agar informasi di dalamnya tetap aman, mudah ditemukan, dan tidak kehilangan keaslian.
Pemusnahan Arsip Harus Mendapat Persetujuan ANRI
Bagus menegaskan, pemusnahan arsip pemerintah daerah tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan bahwa dokumen sudah lama tersimpan atau memenuhi kapasitas ruang penyimpanan.
Seluruh tahapan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi adalah memperoleh persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada arsip yang sebenarnya masih memiliki nilai guna penting justru dimusnahkan sebelum waktunya.
Melalui kegiatan ini, Dispusip Kota Cirebon berharap pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah semakin tertib dan profesional. Setiap perangkat daerah juga diharapkan lebih memahami pentingnya pengelolaan dokumen sejak awal hingga memasuki masa penyusutan.
Pemusnahan arsip retensi di atas 10 tahun pada akhirnya bukan sekadar kegiatan mengurangi tumpukan kertas di ruang penyimpanan. Langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong peralihan menuju sistem kearsipan yang lebih modern.
Dengan kombinasi penataan arsip fisik dan digitalisasi, informasi penting yang menjadi bukti perjalanan pemerintahan serta sejarah Kota Cirebon diharapkan tetap terpelihara dan dapat diakses sesuai kebutuhan. (its)















