
CIREBON – Potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Cirebon diperkirakan mencapai Rp10 miliar hingga Rp20 miliar. Namun, pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung pembangunan daerah dinilai masih jauh dari optimal.
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cirebon tahun 2025, realisasi pemanfaatan CSR baru berkisar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Artinya, masih terdapat peluang pendanaan dari sektor swasta yang belum tergarap secara maksimal. Padahal, dana CSR berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cirebon.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon, Rabu (18/11/2026).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Umar S Klau, mengungkapkan, berdasarkan kajian pada tahun-tahun sebelumnya, potensi kontribusi CSR dari perusahaan yang beroperasi di Kota Cirebon berada di kisaran Rp10 miliar sampai Rp20 miliar.
Namun, angka realisasi yang tercatat dalam laporan Bapperida 2025 masih terpaut cukup jauh dari potensi tersebut.
Menurut Umar, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon masih memiliki pekerjaan rumah dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menilai, pembangunan daerah tidak seharusnya hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah. Terlebih, kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas anggaran daerah memiliki keterbatasan.
Karena itu, Pemkot Cirebon didorong lebih serius menggali sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui kerja sama dengan perusahaan dalam program CSR maupun peluang hibah dari luar negeri.
Umar menegaskan, upaya tersebut membutuhkan konsolidasi yang kuat antarpihak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan perusahaan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Ia mengingatkan bahwa Pemkot Cirebon sebenarnya telah memiliki landasan regulasi untuk mengoptimalkan program CSR, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tim Fasilitasi CSR.
Keberadaan regulasi tersebut semestinya menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan dunia usaha. Dengan begitu, kontribusi perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat diarahkan pada program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
“Kami minta dari awal agar dikonsolidasikan betul,” ujarnya.
Wali Kota Cirebon Akui Kontribusi CSR Bergantung Kondisi Ekonomi
Menanggapi kritik DPRD tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan bahwa kontribusi CSR perusahaan tidak bisa disamakan setiap tahunnya.
Menurut Edo, kemampuan perusahaan dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial sangat dipengaruhi kondisi perekonomian dan kesehatan keuangan masing-masing perusahaan.
Dengan kondisi ekonomi yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, nilai kontribusi CSR yang diterima pemerintah daerah juga berpotensi mengalami perubahan.
“Kalau ekonominya seperti ini, tidak mungkin CSR-nya seperti tahun lalu. Saya juga tidak tahu besarannya,” kata Edo seusai rapat paripurna.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha ketika menyusun target pemanfaatan CSR untuk pembangunan.
Meski demikian, potensi kontribusi perusahaan dinilai tetap perlu dipetakan agar pemerintah memiliki gambaran mengenai peluang pendanaan yang bisa dioptimalkan.
CSR Bakal Dukung Penataan Kawasan Kali Sukalila
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, mengungkapkan salah satu rencana pemanfaatan CSR perusahaan akan diarahkan untuk mendukung penataan kawasan Kali Sukalila.
Menurut Iing, penataan kawasan tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan karena tidak seluruh kebutuhan anggarannya dapat dipenuhi melalui alokasi dana pemerintah yang tersedia.
Karena itu, keterlibatan perusahaan melalui program CSR diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan penataan kawasan tersebut.
Iing menjelaskan, skema dukungan yang direncanakan bukan berupa penyerahan uang kepada pemerintah daerah. Perusahaan nantinya akan terlibat secara langsung dalam memenuhi kebutuhan kegiatan atau pekerjaan penataan kawasan.
Dengan pola tersebut, bantuan CSR dapat diarahkan langsung pada kebutuhan pembangunan yang telah ditentukan.
“Nanti yang di Sukalila itu salah satu yang akan kita intervensi CSR. Tapi kita tidak terima finansialnya,” pungkasnya.
Optimalisasi CSR di Kota Cirebon diharapkan tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Dengan pemetaan potensi, koordinasi yang terarah, serta keterbukaan dalam pelaksanaannya, dana CSR berpeluang memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan Kota Cirebon tanpa sepenuhnya membebani APBD. (ade)















