
CIREBON – Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terpajang di sejumlah kantor pemerintahan dan sekolah di Kota Cirebon. Meski sejumlah daerah mulai menurunkan foto tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon belum mengambil langkah serupa.
Hingga Rabu (18/11/2026), Pemkot Cirebon mengaku belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat maupun instansi terkait mengenai penurunan foto Wakil Presiden tersebut.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, pihaknya belum mendapatkan arahan yang jelas sehingga belum bisa mengambil keputusan. Pemkot Cirebon masih menunggu petunjuk resmi sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.
Menurut Edo, persoalan tersebut perlu dikomunikasikan terlebih dahulu agar langkah yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia memastikan, Pemkot Cirebon akan menindaklanjuti persoalan tersebut apabila instruksi resmi sudah diterima. Penurunan foto pun akan dilakukan sesuai arahan dari pemerintah di tingkat atas.
“Sampai sekarang belum ada. Jadi, kami juga belum berani mengambil langkah,” ujar Edo kepada Radar Cirebon, Rabu (18/11/2026).
Belum adanya instruksi tersebut membuat foto Gibran masih terpasang di sejumlah lingkungan pemerintahan. Kondisi serupa juga terlihat di lingkungan pendidikan, termasuk di beberapa sekolah di Kota Cirebon.
Salah satunya di SDN Taman Kalijaga Permai Kota Cirebon. Foto Gibran masih terpajang di lingkungan sekolah tersebut karena pihak sekolah belum menerima arahan untuk melakukan penurunan.
Kepala SDN Taman Kalijaga Permai, Fauziyah Hayati Fazrin SPdSD MPd, mengatakan, sekolah masih menunggu instruksi resmi dari instansi terkait. Pihaknya tidak ingin mengambil keputusan sendiri tanpa adanya petunjuk yang jelas.
Namun, menurut Fauziyah, persoalan foto Wakil Presiden tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keputusan untuk menurunkan atau tetap memasangnya. Ada aspek pendidikan karakter yang juga perlu menjadi perhatian.
Ia menilai, siswa perlu mendapatkan pemahaman yang benar mengenai dinamika yang sedang berkembang. Terlebih, belakangan beredar sejumlah rekaman di media sosial yang memperlihatkan aksi penurunan hingga pembalikan foto Gibran di beberapa tempat.
Fauziyah khawatir, tanpa penjelasan yang memadai, anak-anak justru meniru tindakan tersebut hanya karena melihatnya di media sosial.
Karena itu, sekolah ingin memastikan para siswa memahami persoalan secara utuh. Mereka perlu diajarkan cara menyikapi perbedaan pendapat dan dinamika politik dengan tetap mengedepankan adab serta etika.
Menurutnya, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedudukan tersebut merupakan bagian dari struktur kepemimpinan negara yang perlu dipahami oleh para siswa.
Pemahaman mengenai penghormatan terhadap pejabat negara dinilai penting ditanamkan sejak dini. Hal itu bukan berarti siswa tidak boleh mengetahui perkembangan yang terjadi, melainkan harus mampu menyikapinya secara bijak dan sesuai nilai-nilai pendidikan.
“Bagaimanapun juga, Wakil Presiden merupakan pejabat negara. Kami ingin mengajarkan adab dan etika kepada anak-anak,” katanya kepada Radar Cirebon.
Fauziyah menegaskan, pihak sekolah berencana memberikan edukasi kepada siswa sebelum mengambil tindakan terkait keberadaan foto tersebut.
Langkah ini diharapkan membuat siswa tidak sekadar mengikuti tren atau meniru tindakan yang viral di media sosial. Sebaliknya, mereka dapat memahami konteks persoalan sekaligus belajar menghormati aturan dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan demikian, hingga Rabu (18/11/2026), keberadaan foto Gibran di sejumlah sekolah dan lingkungan pemerintahan Kota Cirebon masih menunggu kejelasan kebijakan. Pemkot Cirebon belum mengambil keputusan karena belum menerima instruksi resmi, sementara pihak sekolah juga memilih menunggu arahan sembari menyiapkan edukasi bagi para siswa. (ade)















