
CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan hukum dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tiga Kejaksaan Negeri (Kejari), yakni Kejari Kota Cirebon, Kejari Kabupaten Cirebon, dan Kejari Kabupaten Indramayu.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026) di Kuningan, Jawa Barat. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya KAI Daop 3 Cirebon memperkuat pencegahan dan mitigasi risiko hukum, sekaligus mengoptimalkan penanganan persoalan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon, Sigit Winarto, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Dr. Deddy Sutendy, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Dr. Agus Chandra, S.H., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Kasi Datun Andhika Suksmanugraha, S.H., M.H.
Kerja sama lintas lembaga ini diharapkan mampu memberikan dukungan hukum yang lebih optimal bagi KAI, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan aset perusahaan, pelaksanaan kontrak, hingga kemungkinan munculnya gugatan tata usaha negara.
KAI Daop 3 Cirebon Perkuat Mitigasi Risiko Hukum
Kepala Daop 3 Cirebon Sigit Winarto mengatakan, penandatanganan PKS tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara KAI dan kejaksaan di tiga wilayah kerja.
Menurutnya, kegiatan operasional perusahaan perkeretaapian memiliki dinamika dan kompleksitas hukum yang cukup beragam. Karena itu, diperlukan dukungan serta pendampingan hukum agar setiap kebijakan dan aktivitas perusahaan tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor transportasi publik, KAI memiliki berbagai aset yang perlu dikelola, dijaga, dan dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan aset tersebut membutuhkan kepastian hukum. Terlebih, dalam pelaksanaannya dapat muncul berbagai persoalan, mulai dari pemanfaatan lahan, sengketa kepemilikan, hingga persoalan administrasi yang berpotensi berkembang menjadi permasalahan hukum.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, memitigasi risiko, serta melindungi perusahaan. Kami berharap melalui kerja sama ini, fungsi Kejaksaan dapat semakin dioptimalkan, khususnya dalam pemberian pertimbangan dan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sigit.
Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya membantu perusahaan ketika menghadapi persoalan hukum, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan sejak awal.
Dengan demikian, berbagai potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.
Kejari Kota Cirebon Siap Berikan Dukungan Hukum
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Dr. Deddy Sutendy, S.H., M.H., menyambut baik kerja sama yang dibangun bersama KAI Daop 3 Cirebon.
Ia menilai KAI mempunyai peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, khususnya melalui layanan transportasi kereta api yang menghubungkan berbagai daerah.
Karena itu, keberlangsungan operasional perusahaan perlu didukung tata kelola yang baik serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Deddy, sinergi antara kejaksaan dan KAI diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan sehingga berbagai kebijakan dapat dijalankan dengan landasan hukum yang jelas.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan dukungan hukum kepada KAI Daop 3 Cirebon melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Dukungan tersebut menjadi penting agar KAI memiliki pendampingan yang memadai ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
Kejari Kabupaten Cirebon Dorong Edukasi Pemanfaatan Aset KAI
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Dr. Agus Chandra, S.H., M.H., menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama dengan KAI Daop 3 Cirebon tidak hanya terbatas pada pelayanan dan pendampingan hukum.
Menurutnya, kolaborasi tersebut juga dapat diarahkan pada kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan aset milik KAI.
Edukasi ini dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aturan penggunaan aset perusahaan. Dengan pemahaman yang baik, potensi penyalahgunaan maupun konflik pemanfaatan aset dapat diminimalkan.
Selain itu, langkah mitigasi risiko perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap aktivitas yang berhubungan dengan aset perusahaan mempunyai dasar hukum yang jelas.
Agus berharap kerja sama tersebut dapat menjadi sarana memperkuat upaya preventif sekaligus memberikan solusi apabila muncul persoalan hukum di kemudian hari.
“Melalui sinergi ini, kami berharap dapat memperkuat upaya pencegahan permasalahan hukum melalui edukasi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan dan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Kejari Indramayu Siap Dampingi Sengketa Aset hingga Kontrak Kerja Sama
Komitmen serupa juga disampaikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu. Dalam kegiatan penandatanganan PKS tersebut, Kejari Kabupaten Indramayu diwakili oleh Kasi Datun Andhika Suksmanugraha, S.H., M.H.
Andhika menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu KAI Daop 3 Cirebon menghadapi berbagai tantangan hukum yang berpotensi muncul dalam kegiatan operasional perusahaan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain sengketa kepemilikan aset, wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan dalam kontrak kerja sama, hingga gugatan tata usaha negara.
Selain penanganan sengketa, kejaksaan juga siap memberikan pendampingan terhadap berbagai kebijakan strategis perusahaan.
Pendampingan tersebut dapat mencakup penyusunan kontrak kerja sama, penguatan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan, serta upaya penertiban aset perusahaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan pada masa mendatang.
Tidak hanya itu, kejaksaan juga membuka ruang untuk menjalankan peran sebagai konsiliator, mediator, maupun fasilitator apabila KAI menghadapi sengketa dengan instansi pemerintahan lainnya.
Dengan dukungan tersebut, penyelesaian persoalan hukum diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi KAI dan Kejaksaan Diharapkan Tingkatkan Tata Kelola Perusahaan
KAI Daop 3 Cirebon optimistis penandatanganan kerja sama dengan tiga kejaksaan negeri tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap tata kelola perusahaan.
Kolaborasi yang dibangun dengan mengedepankan komitmen, integritas, dan kesamaan visi diharapkan mampu menciptakan lingkungan operasional yang lebih tertib secara hukum.
Selain memberikan perlindungan terhadap kepentingan perusahaan, kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan transportasi perkeretaapian berjalan sesuai aturan.
Kepastian hukum dalam pengelolaan aset, pelaksanaan kontrak, serta pengambilan kebijakan strategis menjadi faktor penting untuk mendukung keberlangsungan layanan kereta api.
Terlebih, KAI memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan masyarakat.
Melalui dukungan kejaksaan di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, KAI Daop 3 Cirebon berharap potensi persoalan hukum dapat diantisipasi lebih dini.
Sinergi tersebut sekaligus diharapkan memperkuat profesionalisme perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kereta api bagi masyarakat di wilayah operasional Daop 3 Cirebon. (abd)















