CIREBON – Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota Cirebon mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida, turun langsung meninjau kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, mulai dari kondisi personel, peralatan evakuasi hingga persediaan logistik bantuan.
Kunjungan tersebut dilakukan di Kantor BPBD Kota Cirebon untuk memastikan seluruh fasilitas penanggulangan bencana dapat berfungsi optimal ketika dibutuhkan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana selama musim penghujan.
Dalam peninjauan itu, Siti Farida memeriksa sejumlah sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD. Beberapa di antaranya adalah perahu karet, perahu katamaran, light tower, perangkat pengolahan air bersih, serta persediaan logistik atau buffer stock.
Tak hanya perlengkapan operasional, Farida juga melihat langsung kondisi bangunan kantor BPBD yang baru selesai dibangun sekitar dua bulan lalu.
Menurut Farida, kesiapan menghadapi bencana harus dipastikan sejak dini. Terlebih, memasuki musim hujan, potensi kejadian seperti banjir dan kondisi darurat lainnya perlu diantisipasi melalui kesiapan peralatan maupun sumber daya manusia.
“Memasuki musim hujan ini, kami ingin memastikan kesiapan BPBD, baik dari sisi peralatan, sarana prasarana maupun logistik. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, seluruh kebutuhan penanganan dan evakuasi sudah tersedia dan bisa segera digunakan,” katanya.
Perahu Katamaran Disiapkan untuk Evakuasi Banjir
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah perahu katamaran bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Perahu ini memiliki fungsi khusus untuk mendukung proses evakuasi ketika banjir melanda kawasan perkotaan. Selain membantu mobilisasi petugas dan warga, perahu katamaran juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kendaraan maupun barang-barang milik masyarakat yang terdampak banjir.
Sementara itu, BPBD Kota Cirebon juga memiliki perahu karet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelamatan dan penanganan darurat di wilayah perairan.
Ketersediaan berbagai jenis perahu tersebut dinilai penting mengingat proses evakuasi saat banjir membutuhkan peralatan yang sesuai dengan kondisi lokasi dan tingkat genangan.
Selain sarana evakuasi, keberadaan light tower turut menjadi bagian dari fasilitas yang diperiksa. Peralatan ini dapat membantu penerangan ketika petugas harus melakukan penanganan bencana pada malam hari atau dalam kondisi minim cahaya.
Farida berharap seluruh perlengkapan tersebut selalu berada dalam kondisi baik sehingga tidak menghambat proses penanganan ketika situasi darurat terjadi.
Stok Logistik BPBD Cirebon Ikut Diperiksa
Selain peralatan operasional, Wawali Cirebon juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan logistik atau buffer stock yang disiapkan untuk masyarakat terdampak bencana.
Dalam pengecekan tersebut, sejumlah kebutuhan pokok terlihat tersedia di gudang logistik BPBD. Persediaan itu meliputi biskuit, gula pasir, tepung terigu, kecap manis, kornet, sarden, hingga minyak goreng.
BPBD juga menyiapkan sejumlah perlengkapan pendukung untuk membantu warga yang terdampak bencana, seperti terpal untuk rumah yang mengalami kerusakan dan kasur lipat untuk kebutuhan masyarakat di tempat pengungsian.
Farida mengingatkan agar pengelolaan logistik dilakukan secara cermat. Persediaan bantuan tidak cukup hanya tersedia dalam jumlah memadai, tetapi juga harus dipastikan masih layak digunakan atau dikonsumsi.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah masa kedaluwarsa produk makanan dan minuman yang tersimpan di gudang.
“Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan bantuan, ternyata logistik yang tersedia sudah tidak layak. Karena itu, stok bantuan harus terus dipantau dan dicek secara berkala, termasuk tanggal kedaluwarsanya,” tegasnya.
Pengecekan berkala tersebut penting agar bantuan dapat segera disalurkan tanpa terkendala persoalan kualitas barang ketika bencana terjadi.
BPBD Punya Alat Pengolah Air Laut Jadi Air Minum
Hal menarik lainnya dalam peninjauan tersebut adalah keberadaan perangkat water treatment yang dimiliki BPBD Kota Cirebon.
Peralatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah air laut menjadi air bersih yang siap diminum. Keberadaannya menjadi salah satu fasilitas penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat apabila terjadi bencana yang menyebabkan akses terhadap air bersih terganggu.
Berdasarkan penjelasan petugas BPBD, perangkat tersebut mampu menghasilkan sekitar 60 liter air per jam dalam kondisi normal.
Kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat ketika situasi darurat terjadi, terutama apabila distribusi air bersih mengalami hambatan.
Farida menilai, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada proses penyelamatan dan evakuasi warga. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak tetap terpenuhi.
“Kesiapsiagaan bencana bukan hanya soal evakuasi, tetapi juga bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi, termasuk ketersediaan air bersih, makanan, dan tempat pengungsian,” ungkapnya.
Dengan demikian, kesiapan logistik, fasilitas pengolahan air, serta perlengkapan pengungsian menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana.
Kantor BPBD Cirebon Kini Lebih Representatif
Dalam kesempatan yang sama, Farida turut meninjau bangunan Kantor BPBD Kota Cirebon yang baru selesai dibangun sekitar dua bulan sebelumnya.
Bangunan tersebut dinilai memiliki fasilitas yang lebih representatif untuk menunjang aktivitas dan operasional petugas dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
Kondisi kantor yang lebih memadai diharapkan dapat mendukung koordinasi, kesiapan personel, serta kelancaran pelaksanaan tugas BPBD, baik dalam situasi normal maupun ketika terjadi keadaan darurat.
Pemerintah Kota Cirebon berharap peningkatan fasilitas tersebut diikuti dengan penguatan kesiapan seluruh jajaran BPBD.
Terlebih, musim hujan membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi karena potensi bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Kecepatan respons, kesiapan peralatan, dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak bencana.
Melalui peninjauan tersebut, Pemkot Cirebon ingin memastikan BPBD mampu menjalankan tugas secara cepat dan tepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Kesiapan sejak dini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan masyarakat sekaligus mengurangi risiko korban maupun kerugian akibat bencana selama musim hujan di Kota Cirebon. (its)
