
CIREBON – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon mulai menyiapkan digitalisasi sistem penyetoran retribusi parkir melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini dilakukan untuk mempermudah juru parkir (jukir) menyetorkan hasil retribusi kepada koordinator lapangan sekaligus mengantisipasi keterbatasan jumlah petugas pengawas.
Sebagai tahap awal, Dishub Kota Cirebon menggelar bimbingan teknis (bimtek) penggunaan QRIS bagi 20 juru parkir. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dishub Kota Cirebon, Kamis (19/11/2026).
Dalam pelatihan itu, para jukir mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan QRIS, mulai dari tata cara transaksi hingga mekanisme penyetoran retribusi parkir menggunakan sistem pembayaran digital.
Kepala Dishub Kota Cirebon, Gunawan ATD DEA, menjelaskan bahwa penerapan QRIS diharapkan dapat membuat proses penyetoran retribusi parkir menjadi lebih praktis dan efisien.
Menurutnya, selama ini penyetoran retribusi dari jukir kepada koordinator lapangan masih membutuhkan dukungan petugas yang cukup. Sementara itu, jumlah koordinator lapangan yang tersedia di lingkungan Dishub Kota Cirebon justru menghadapi tantangan regenerasi.
Saat ini, Dishub Kota Cirebon memiliki tujuh koordinator lapangan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Namun, jumlah tersebut diperkirakan berkurang dalam waktu dekat karena beberapa petugas akan memasuki masa pensiun.
Satu koordinator dijadwalkan pensiun pada tahun ini, sedangkan dua lainnya akan menyusul pada tahun depan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Dishub mulai mempersiapkan sistem penyetoran retribusi parkir secara digital. Dengan QRIS, jukir nantinya dapat menyetorkan hasil retribusi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kehadiran koordinator di lapangan.
“Untuk mengantisipasi kekurangan koordinator di lapangan, setoran dari juru parkir nantinya menggunakan QRIS,” jelas Gunawan.
Uji Coba Dimulai dari 20 Jukir di Jalan Pekiringan
Penerapan sistem pembayaran digital tersebut tidak langsung diberlakukan kepada seluruh juru parkir di Kota Cirebon. Dishub memilih melakukan pelatihan dan uji coba secara bertahap agar para jukir dapat memahami mekanisme penggunaannya.
Pada tahap pertama, sebanyak 20 jukir yang bertugas di kawasan Jalan Pekiringan menjadi peserta bimtek sekaligus kelompok awal penerapan sistem tersebut.
Setelah pelaksanaan uji coba dan evaluasi, Dishub berencana memperluas penggunaan QRIS ke kawasan parkir lainnya.
Gunawan menyebutkan, target akhirnya adalah seluruh juru parkir resmi di Kota Cirebon dapat menggunakan sistem penyetoran retribusi secara digital.
Jumlah jukir yang menjadi sasaran penerapan program tersebut mencapai 472 orang.
“Awalnya 20 jukir dulu. Nanti seluruh 472 jukir di Kota Cirebon diharapkan bisa menggunakan sistem penyetoran melalui QRIS,” katanya.
Jika berjalan sesuai rencana, digitalisasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir. Selain mempermudah proses penyetoran, penggunaan sistem pembayaran digital juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan tata kelola parkir dengan perkembangan teknologi.
QRIS Tetap Bisa Digunakan Jika Parkir Dikelola Pihak Ketiga
Selain mempersiapkan penerapan QRIS, Dishub Kota Cirebon juga tengah mengkaji kemungkinan perubahan skema pengelolaan parkir di masa mendatang, termasuk opsi pelibatan pihak ketiga.
Gunawan memastikan penggunaan QRIS tidak akan menjadi kendala apabila nantinya pengelolaan parkir diserahkan kepada pihak lain.
Menurutnya, sistem penyetoran digital tersebut cukup fleksibel untuk menyesuaikan perubahan pengelola. Penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan rekening yang menjadi tujuan transaksi penyetoran retribusi.
“Skema apa pun yang diterapkan, baik melalui pihak ketiga maupun lainnya, tidak masalah. Kalau nanti dikelola pihak ketiga, tinggal rekening tujuan penyetorannya yang diubah,” ungkapnya.
Meski demikian, Gunawan menegaskan bahwa keputusan mengenai skema pengelolaan parkir belum ditetapkan. Saat ini, Dishub masih melakukan koordinasi dengan konsultan untuk mengkaji berbagai alternatif yang memungkinkan diterapkan di Kota Cirebon.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan pola pengelolaan parkir, termasuk mekanisme penyetoran retribusi yang paling efektif.
Melalui rencana digitalisasi ini, Dishub Kota Cirebon berharap pengelolaan retribusi parkir dapat berjalan lebih praktis dan efisien. Penerapan QRIS pun menjadi salah satu langkah awal menuju sistem administrasi parkir yang lebih modern di Kota Cirebon. (cep)















