Skema P3K Paruh Waktu Berubah! Ribuan Pegawai di Kabupaten Cirebon Kini Punya Dua Jalur Penataan

Skema P3K paruh waktu mulai berubah di Kabupaten Cirebon. Sebanyak 758 guru dijadwalkan dialihkan ke pemerintah pusat mulai 2027.

CIREBON – Penataan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Cirebon memasuki babak baru. Mulai 2027, sebanyak 758 tenaga guru direncanakan masuk dalam skema pengalihan pengelolaan ke pemerintah pusat.

Perubahan kebijakan ini menjadi bagian dari penataan tenaga non-ASN yang selama ini dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Sebelumnya, penataan P3K paruh waktu masih disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) serta kemampuan keuangan daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno SSTP, mengatakan proses perpanjangan kontrak kerja bagi ribuan P3K paruh waktu di lingkungan Pemkab Cirebon telah rampung.

Total terdapat 3.477 P3K paruh waktu yang sudah menyelesaikan proses perpanjangan kontrak kerja. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian terkait keberlanjutan status pekerjaan para pegawai.

“Perpanjangan kontrak kerja untuk 3.477 P3K paruh waktu sudah selesai dilakukan. Ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian keberlanjutan kerja bagi para pegawai,” ujar Ade.

Namun, di tengah proses perpanjangan kontrak tersebut, muncul perkembangan kebijakan baru yang secara khusus menyangkut tenaga guru P3K paruh waktu.

Ade menjelaskan, rencana pengalihan tenaga guru ke pemerintah pusat merupakan hasil pembahasan antara DPR RI dan kementerian terkait. Dari hasil pembahasan tersebut, Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 758 tenaga guru P3K paruh waktu yang masuk dalam skema pengalihan.

“Untuk tenaga guru, berdasarkan hasil pembahasan DPR RI bersama kementerian terkait, ada kebijakan pengalihan ke pemerintah pusat. Di Kabupaten Cirebon jumlahnya sekitar 758 orang dan dijadwalkan mulai 2027,” jelasnya.

Kebijakan tersebut membuat pola penataan P3K paruh waktu di Kabupaten Cirebon mengalami perubahan. Sebab, tidak seluruh pegawai akan ditangani melalui mekanisme yang sama seperti sebelumnya.

Meski demikian, pengalihan pengelolaan ke pemerintah pusat untuk sementara baru menyasar tenaga guru. Sementara itu, P3K paruh waktu yang bekerja di luar sektor pendidikan masih berada dalam skema penataan pemerintah daerah.

Menurut Ade, keberlanjutan penataan pegawai di luar tenaga guru tetap akan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing instansi serta kemampuan anggaran Pemkab Cirebon.

“Untuk P3K paruh waktu di luar tenaga guru, masih mengikuti skema penataan pemerintah daerah. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran Kabupaten Cirebon,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Cirebon memang telah menyiapkan penataan P3K paruh waktu secara bertahap. Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan langkah dan kebijakan terhadap ribuan pegawai tersebut.

Dengan perkembangan terbaru ini, penataan P3K paruh waktu di Kabupaten Cirebon memiliki dua jalur berbeda. Sebanyak 758 tenaga guru dipersiapkan masuk skema pengalihan ke pemerintah pusat mulai 2027, sedangkan pegawai di luar sektor pendidikan masih mengikuti kebijakan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Perubahan skema tersebut menjadi perkembangan penting bagi ribuan P3K paruh waktu di Kabupaten Cirebon. Terutama dalam memberikan kejelasan mengenai arah penataan status kepegawaian mereka ke depan. (zen)