
CIREBON – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon terus berinovasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak daerah sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Nota Upload Dapat Rezeki Undian (Nadranan).
Program Nadranan menjadi salah satu inovasi Bapenda Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengawasan perpajakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tidak hanya mendorong konsumen untuk membiasakan diri meminta nota resmi setiap bertransaksi, program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai hadiah melalui undian.
Kepala Subbidang Pemeriksaan Bapenda Kabupaten Cirebon, Hafid Sunandar SSTP, menjelaskan bahwa Nadranan merupakan inovasi pelayanan publik sekaligus pengawasan perpajakan berbasis digital.
Melalui program tersebut, Bapenda berupaya mengubah pola pengawasan pajak yang sebelumnya cenderung konvensional dan pasif menjadi lebih partisipatif. Artinya, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam membantu pemerintah mengawasi kepatuhan pajak para pelaku usaha.
Menariknya, nama Nadranan diambil dari tradisi Nadran yang sudah dikenal sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Cirebon. Pendekatan budaya tersebut kemudian dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital agar program lebih mudah diterima dan diikuti masyarakat.
Hafid mengatakan, melalui portal web khusus, konsumen yang melakukan transaksi di sejumlah tempat usaha dapat berpartisipasi dengan cara meminta nota pembayaran resmi, kemudian mengunggahnya ke dalam sistem Nadranan.
Sektor usaha yang menjadi sasaran program ini mencakup objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), seperti restoran, kafe, hotel, tempat hiburan, hingga layanan parkir.
“Selain membantu pemerintah daerah mengawasi kepatuhan pelaku usaha (merchant), program ini juga memberikan daya tarik berupa undian berhadiah bagi masyarakat,” ujar Hafid kepada Rakcer, Kamis (19/11).
Apresiasi Wajib Pajak Melalui Undian Berhadiah
Menurut Hafid, salah satu daya tarik utama Nadranan adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hadiah setelah berpartisipasi dalam program tersebut.
Dengan mengikuti mekanisme yang telah disediakan, konsumen yang mengunggah nota transaksi berkesempatan mengikuti undian. Hadiah yang disiapkan terdiri dari undian harian maupun undian utama yang akan dilaksanakan pada momentum resmi, seperti Anugerah Pajak Daerah.
Dengan demikian, aktivitas berbelanja atau menggunakan jasa di tempat usaha tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada konsumen, tetapi juga membuka peluang mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah.
“Masyarakat yang berbelanja tidak hanya mendapatkan barang atau jasa, tetapi juga memiliki kesempatan emas untuk memenangkan berbagai hadiah menarik melalui sistem undian, baik hadiah harian maupun undian utama yang diundi pada momen resmi seperti Anugerah Pajak Daerah,” ungkapnya.
Selain memberikan kesempatan memperoleh hadiah, program Nadranan juga diharapkan mampu membangun kebiasaan masyarakat untuk lebih peduli terhadap bukti transaksi.
Hafid menjelaskan, kebiasaan meminta struk atau nota pembayaran resmi merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem transaksi yang transparan dan akuntabel.
Sebab, nota pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi bagi konsumen, tetapi juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang menjadi objek pajak daerah.
Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa setiap transaksi yang dilakukan di sektor usaha tertentu memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak daerah.
Masyarakat Ikut Mengawasi Kepatuhan Pajak
Manfaat lain dari program Nadranan adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan perpajakan.
Hafid menyebutkan, nota yang diunggah konsumen dapat menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pemerintah daerah dalam memantau kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Partisipasi masyarakat ini dinilai penting untuk membantu mencegah potensi kecurangan, terutama berkaitan dengan pelaporan omzet usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
“Melalui unggahan nota, masyarakat secara tidak langsung turut membantu pemerintah dalam mengawasi kepatuhan pajak para pelaku usaha. Masyarakat menjadi bagian dari solusi untuk mencegah praktik kecurangan pelaporan omzet oleh oknum merchant,” jelas Hafid.
Dengan sistem berbasis digital, pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih efektif karena pemerintah memperoleh dukungan informasi dari transaksi yang dilakukan masyarakat.
Di sisi lain, keterlibatan konsumen juga diharapkan mendorong para pelaku usaha agar semakin tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Pajak Daerah untuk Mendukung Pembangunan Kabupaten Cirebon
Lebih jauh, Hafid menegaskan bahwa program Nadranan bukan sekadar kegiatan undian berhadiah. Inovasi ini juga menjadi salah satu cara Bapenda Kabupaten Cirebon untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
Optimalisasi penerimaan pajak, khususnya dari sektor PBJT, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Cirebon.
Penerimaan tersebut nantinya menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan sosial membutuhkan dukungan pendapatan daerah yang memadai.
“Melalui program Nadranan, kami mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pajak daerah. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak yang dikontrol secara transparan, PAD dari sektor PBJT akan semakin optimal,” tutur Hafid.
Ia berharap, keterlibatan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha dalam membangun budaya sadar pajak.
Dengan menggabungkan pendekatan budaya lokal, teknologi digital, dan apresiasi berupa hadiah, Nadranan diharapkan menjadi inovasi yang mampu meningkatkan partisipasi publik sekaligus memperkuat pengawasan perpajakan di Kabupaten Cirebon.
Melalui langkah tersebut, Bapenda Kabupaten Cirebon ingin memastikan bahwa kesadaran membayar pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, melainkan juga menjadi kepedulian bersama demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (yog)















