
CIREBON – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus berjalan. Namun, di balik pelaksanaan program yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon adalah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Persoalan komunikasi lintas lembaga dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih optimal. Terlebih, program berskala nasional tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, BGN, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk membahas berbagai kendala tersebut, Pemkab Cirebon menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama BGN dan seluruh SPPG se-Kabupaten Cirebon, Rabu (18/11/2026).
Rakor tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang ditemukan selama program MBG berjalan. Selain membangun komunikasi yang lebih baik, pertemuan itu juga membahas langkah pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengatakan rakor tersebut sengaja digelar untuk membuka ruang komunikasi antarlembaga. Menurutnya, koordinasi yang baik sangat dibutuhkan agar berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan program MBG dapat segera ditangani.
Hendra mengungkapkan, dirinya telah ditetapkan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat Kabupaten Cirebon melalui surat keputusan (SK) bupati. Dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah perlu mengetahui secara menyeluruh perkembangan pelaksanaan program, termasuk berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Namun, selama menjalankan tugasnya, Hendra mengaku masih menghadapi hambatan dalam membangun komunikasi dengan BGN maupun koordinator wilayah (korwil).
Bahkan, menurutnya, komunikasi yang belum optimal tersebut berdampak pada sulitnya menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
“Selama ini komunikasi dengan BGN dan korwil cukup sulit. Bahkan, ketika diundang untuk menghadiri rapat, seringkali tidak datang. Karena itu, kami berinisiatif menggelar rapat koordinasi agar komunikasi bisa lebih terbuka,” ujarnya.
Pemkab Cirebon Soroti Kualitas Makanan Program MBG
Selain persoalan komunikasi, Pemkab Cirebon juga menaruh perhatian terhadap kualitas makanan yang disediakan oleh sejumlah SPPG.
Hendra menyebutkan, masih terdapat laporan mengenai makanan yang tidak memenuhi harapan pihak sekolah sebagai salah satu penerima manfaat program MBG. Persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan dan pemenuhan hak anak-anak.
Ia menyoroti adanya SPPG yang dinilai lambat melakukan perbaikan meskipun makanan yang disediakan telah beberapa kali mendapatkan penolakan dari sekolah.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat makanan dari salah satu SPPG yang sudah ditolak hingga tiga kali. Namun, perbaikan terhadap persoalan tersebut belum berjalan sesuai harapan.
Menurut Hendra, kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ketika sekolah menemukan makanan yang tidak sesuai standar, pengelola SPPG harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan.
Ia menegaskan, persoalan administrasi maupun koordinasi internal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak.
“Jangan sampai anak-anak justru tidak mendapatkan haknya karena persoalan administrasi yang berbelit-belit. Prinsipnya, ketika ada makanan yang ditolak, harus segera diperbaiki agar anak-anak bisa kembali mendapatkan hak mereka,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai mekanisme pelaksanaan program MBG. Dengan begitu, Satgas MBG dapat mengetahui titik-titik kelemahan penyelenggaraan program sekaligus menentukan langkah penanganan apabila ditemukan permasalahan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi terjadinya kejadian luar biasa (KLB), termasuk kasus keracunan makanan seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah lain.
Karena itu, pengawasan terhadap makanan yang diproduksi dan didistribusikan SPPG harus dilakukan secara serius. Kualitas makanan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah porsi yang disalurkan, tetapi juga harus memperhatikan keamanan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, serta kelayakan makanan sebelum dikonsumsi.
Sebanyak 279 SPPG di Kabupaten Cirebon Jadi Sasaran Inspeksi
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon, Erik Dian Nurdiyansyah, mengatakan rakor perdana antara KPPG dan Satgas MBG Kabupaten Cirebon juga membahas tindak lanjut instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satu poin penting yang menjadi pembahasan adalah pelaksanaan inspeksi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan data yang disampaikan, saat ini terdapat 279 unit SPPG yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Cirebon. Seluruh unit tersebut menjadi sasaran pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Inspeksi diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pelayanan pemenuhan gizi dilaksanakan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak hanya berfokus pada distribusi makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga mencakup proses produksi sejak bahan baku diterima hingga makanan siap disalurkan.
Aspek yang diperiksa meliputi kualitas bahan baku, kebersihan lingkungan pengolahan, proses memasak, hingga kehigienisan makanan sebelum didistribusikan.
Erik menjelaskan, pengawasan juga diperkuat melalui pelaksanaan apel rutin dan investigasi secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan seluruh pengelola SPPG dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Pengawasan harus dilakukan secara ketat, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan hingga kebersihan makanan. Ini penting agar program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat sesuai tujuan,” ujarnya.
Dengan jumlah 279 SPPG yang sudah beroperasi, pengawasan secara menyeluruh menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar setiap unit pelayanan mampu mempertahankan kualitas makanan dan konsistensi pelayanan kepada penerima manfaat.
Koordinasi Jadi Kunci Keberhasilan Program MBG
Rakor antara Pemkab Cirebon, KPPG, BGN, dan pengelola SPPG diharapkan tidak berhenti sebatas pertemuan formal. Pemerintah daerah menginginkan adanya tindak lanjut konkret terhadap berbagai persoalan yang selama ini ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
Perbaikan komunikasi menjadi salah satu langkah awal yang perlu dilakukan. Sebab, ketika koordinasi antarlembaga berjalan baik, penyampaian laporan, evaluasi, hingga penanganan masalah di lapangan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat.
Di sisi lain, pengawasan terhadap kualitas makanan juga harus menjadi prioritas. Setiap SPPG perlu memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi.
Respons cepat terhadap keluhan sekolah juga tidak kalah penting. Penolakan makanan harus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola SPPG agar kesalahan serupa tidak terus berulang.
Pemkab Cirebon berharap sinergi antara Satgas MBG, KPPG, BGN, dan seluruh pengelola SPPG semakin kuat. Dengan koordinasi yang lebih terbuka serta pengawasan yang konsisten, berbagai kendala teknis di lapangan diharapkan dapat segera diselesaikan.
Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis bukan hanya diukur dari banyaknya SPPG yang beroperasi atau jumlah makanan yang didistribusikan setiap hari. Lebih dari itu, kualitas makanan, keamanan konsumsi, ketepatan pelayanan, serta terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak harus menjadi tolok ukur utama.
Program MBG di Kabupaten Cirebon memang terus berjalan. Namun, penguatan koordinasi dan pembenahan kualitas pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah agar manfaat program nasional tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima manfaat. (den)















