
CIREBON – Penurunan pendapatan sejumlah puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan DPRD. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan penerimaan keuangan, tetapi juga menyangkut manajemen pengelolaan dan ketersediaan tenaga medis.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori SE MSi, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan puskesmas. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat berjalan lebih optimal.
Meski memberikan sejumlah catatan, Hasan mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan di Kabupaten Cirebon. Ia juga menilai berbagai terobosan yang dilakukan jajaran Dinkes telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan indikator kinerja utama.
Namun, capaian pelayanan tersebut perlu dibarengi dengan pengelolaan keuangan BLUD yang lebih baik. Terlebih, penurunan pendapatan yang terjadi di sejumlah puskesmas harus diketahui penyebabnya agar tidak terus berulang.
“Penurunan pendapatan BLUD di sejumlah puskesmas perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Kang Hasan itu juga menyoroti pemenuhan kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter gigi. Menurutnya, pemerataan tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus mendukung keberlangsungan operasional puskesmas.
Ketersediaan dokter bahkan memiliki kaitan dengan kemampuan puskesmas memperoleh pendapatan. Sebab, keberadaan tenaga medis menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan skema pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan.
Karena itu, Hasan meminta Dinkes Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pencatatan penurunan penerimaan BLUD. Evaluasi juga harus menyentuh pola manajerial, efektivitas pengelolaan anggaran, hingga pemerataan sumber daya manusia.
“Dinas Kesehatan perlu mengevaluasi pola pengelolaan dan pemerataan tenaga medis,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Edi Susanto, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penurunan pendapatan puskesmas adalah berkurangnya jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan.
Menurut Edi, kondisi tersebut berkaitan dengan proses reaktivasi kepesertaan yang berjalan lambat. Selain itu, penonaktifan sejumlah peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data desil turut berdampak terhadap jumlah peserta aktif.
Berkurangnya peserta aktif secara langsung memberikan tekanan terhadap penerimaan puskesmas melalui mekanisme pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan.
“Dampaknya, penerimaan puskesmas melalui skema kapitasi ikut mengalami tekanan,” jelasnya.
Selain persoalan kepesertaan BPJS, Dinkes juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan di puskesmas. Edi menyebutkan, anggaran pengadaan obat yang tersedia saat ini sekitar Rp250 juta untuk kebutuhan selama satu tahun.
Keterbatasan anggaran tersebut membuat puskesmas harus lebih cermat dalam mengatur keuangan. Optimalisasi dana BLUD menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan obat sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.
Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinkes Kabupaten Cirebon. Evaluasi terhadap pendapatan, pengelolaan keuangan, ketersediaan obat, serta pemerataan tenaga medis diperlukan agar puskesmas BLUD dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.
Dengan demikian, penurunan pendapatan tidak hanya menjadi persoalan administrasi keuangan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon. (zen)















