CIREBON – Pemerintah pusat mulai memperluas sasaran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan menyasar kelompok pekerja outsourcing dan pekerja lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja dengan mobilitas tinggi, mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan merata.
Terobosan tersebut digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui penerapan pola pelayanan kesehatan yang tidak lagi hanya berorientasi pada wilayah domisili. Melalui pendekatan baru ini, pekerja yang bertugas di luar daerah tempat tinggalnya tetap bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan tanpa harus kembali ke kampung halaman.
Menariknya, Kabupaten Cirebon dipercaya menjadi lokasi percontohan penerapan model pelayanan tersebut sebelum nantinya dikembangkan ke berbagai daerah di Indonesia.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenkes RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, serta anak perusahaan Pertamina. Pelaksanaannya dipusatkan di Puskesmas Dukupuntang dengan menyasar pekerja lapangan yang tengah menjalankan proyek penggalian jaringan pipa.
Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Oktavianus, SpP, FISR, mengatakan, selama ini pelaksanaan CKG masih banyak menggunakan pendekatan berbasis wilayah tempat tinggal masyarakat.
Pola tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok pekerja yang aktivitasnya menuntut mereka berpindah-pindah lokasi. Akibatnya, sebagian pekerja outsourcing maupun pekerja lepas berpotensi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Selama ini CKG menyasar masyarakat setempat. Hari ini kami membuat satu langkah terobosan baru. Ada pekerja outsourcing yang bekerja sehingga mereka tidak mungkin melakukan CKG di kampungnya,” ujar Benjamin saat meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Dukupuntang, Jumat (13/11).
Menurut Benjamin, kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih fleksibel. Sebab, pekerja lapangan sering kali menghabiskan sebagian besar waktunya di lokasi proyek sehingga memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan di daerah asal.
Karena itu, Kemenkes mulai mengembangkan skema pemeriksaan kesehatan yang menyesuaikan dengan lokasi dan aktivitas pekerjaan para pekerja.
1.040 Pekerja Outsourcing Masuk Sasaran Pemeriksaan
Dalam program percontohan di Kabupaten Cirebon, terdapat sekitar 1.040 pekerja dari perusahaan mitra yang menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan gratis.
Meski demikian, pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan. Pelayanan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan jadwal kerja dan aktivitas para pekerja di lapangan.
Pada tahap awal, sebanyak 30 pekerja telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Dukupuntang.
Selanjutnya, pemeriksaan akan dilaksanakan secara bergiliran melalui sejumlah titik pelayanan yang telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
Skema bertahap tersebut diharapkan membuat pelaksanaan pemeriksaan berjalan lebih efektif tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan. Dengan begitu, pekerja tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus menjalankan tanggung jawab pekerjaannya.
Benjamin menegaskan, program ini bukan sekadar kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja proyek di Kabupaten Cirebon. Lebih dari itu, pemerintah sedang menyiapkan sebuah model pelayanan yang dapat diterapkan secara lebih luas di tingkat nasional.
Menurutnya, pekerja lapangan dan pekerja lepas merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Mereka kerap berpindah lokasi kerja sehingga tidak selalu terpantau oleh sistem pelayanan kesehatan berbasis wilayah maupun fasilitas kesehatan perusahaan.
“Ini role model yang akan kita buat di seluruh Indonesia. Semua pekerja, khususnya pekerja lepas yang tidak terpantau. Kalau bekerja di perusahaan dan di kantor mungkin lebih mudah, tetapi ini mereka bekerja di lokasi penggalian yang berpindah-pindah,” jelasnya.
Pemeriksaan Meliputi Rontgen hingga Cek Darah
Dalam pelaksanaannya, program CKG bagi pekerja outsourcing ini mencakup sejumlah tahapan pemeriksaan kesehatan.
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rontgen, pengecekan darah, anamnesis atau wawancara mengenai riwayat kesehatan, hingga pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter.
Melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, kondisi kesehatan pekerja diharapkan dapat diketahui lebih dini. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, pekerja bisa mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan medis.
Pendekatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan penyakit melalui deteksi dini.
Benjamin menyebut, pola jemput bola menjadi salah satu kunci penting dalam memperluas jangkauan program CKG. Pemerintah perlu menyesuaikan metode pelayanan dengan karakteristik kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Artinya, masyarakat tidak harus selalu datang sendiri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Sebaliknya, pelayanan kesehatan juga perlu hadir lebih dekat dengan tempat masyarakat beraktivitas.
“Kita harus melakukan pendekatan jemput bola. Ini penting agar tidak hanya menjangkau masyarakat yang tinggal menetap, tetapi juga mereka yang menghabiskan waktu untuk bekerja di lapangan,” tambahnya.
Capaian CKG Nasional Tembus 119 Juta Orang
Di sisi lain, Kemenkes mencatat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis secara nasional hingga November 2026 telah menjangkau sekitar 119 juta orang.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 70 juta orang.
Peningkatan cakupan tersebut menjadi salah satu indikator semakin luasnya jangkauan program pemeriksaan kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, akses, maupun mobilitas tinggi.
Pekerja outsourcing dan pekerja lapangan menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan pola pelayanan berbeda agar tidak tertinggal dari program kesehatan pemerintah.
Melalui percontohan di Kabupaten Cirebon, Kemenkes berharap model pelayanan berbasis lokasi kerja dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan.
Ke depan, skema tersebut diharapkan bisa diterapkan di berbagai sektor pekerjaan yang memiliki karakteristik serupa, terutama pekerjaan yang mengharuskan tenaga kerja berpindah-pindah lokasi.
Dengan semakin luasnya sasaran CKG, pemerintah ingin memastikan bahwa kesempatan mendapatkan pemeriksaan kesehatan tidak hanya dimiliki masyarakat yang tinggal menetap di suatu wilayah.
Pekerja yang setiap hari berada di lapangan juga perlu mendapatkan perhatian yang sama. Sebab, kondisi kesehatan yang terjaga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keselamatan, produktivitas, dan kualitas hidup tenaga kerja.
Program ini sekaligus mempertegas bahwa upaya pencegahan penyakit harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan karena tuntutan pekerjaan. (den)
