CIREBON – Tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Cirebon masih tergolong rendah. Hingga November 2026, warga yang telah mengaktifkan identitas kependudukan berbasis digital tersebut baru mencapai 16,12 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon. Berbagai strategi terus disiapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan target aktivasi IKD mencapai 30 persen hingga akhir Desember 2026.
Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Drs Andi Armawan MSi mengatakan, capaian aktivasi IKD saat ini sebenarnya menunjukkan perkembangan positif dibandingkan periode sebelumnya. Sebab, angka aktivasi yang semula masih berada di kisaran 12 persen kini telah meningkat menjadi 16,12 persen.
Meski demikian, angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan identitas kependudukan digital.
Menurut Andi, peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya jemput bola yang dilakukan Disdukcapil dengan mendatangi langsung masyarakat. Pelayanan yang sebelumnya lebih banyak menyasar tingkat kecamatan kini mulai diperluas hingga ke wilayah kelurahan.
“Sampai hari ini sudah 16,12 persen, sebelumnya sekitar 12 persen. Beberapa kegiatan sudah kami lakukan di kecamatan dan kelurahan. Walaupun memang masih banyak masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD,” ujar Andi.
Aktivasi IKD Dipercepat, Terintegrasi dengan Data Perlindungan Sosial
Andi menjelaskan, keberadaan IKD ke depan memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik. Fungsinya tidak sebatas sebagai identitas kependudukan dalam bentuk digital, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan berbagai basis data.
Salah satu sektor yang berkaitan erat dengan pemanfaatan IKD adalah program perlindungan sosial (Perlinsos).
Melalui keterhubungan data kependudukan dengan sistem digital Perlinsos, pemerintah diharapkan dapat melakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan secara lebih akurat. Dengan begitu, data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Dari IKD ini nantinya masuk kepada digital Perlinsos. Pemerintah sedang menggenjot bagaimana data Perlinsos yang riil dan real time bisa saling terhubung,” jelasnya.
Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah meminimalkan persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Identitas kependudukan yang terhubung secara digital juga berpotensi mendukung proses pelayanan pemerintahan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, percepatan aktivasi IKD menjadi salah satu langkah yang perlu didorong bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
Gandeng TNI, Polri hingga Polairud untuk Jemput Bola
Untuk mengejar target aktivasi sebesar 30 persen, Disdukcapil Kota Cirebon tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor maupun kegiatan rutin di kecamatan dan kelurahan.
Pihaknya juga memperluas kolaborasi dengan berbagai unsur yang tergabung dalam agen Perlinsos bentukan Dinas Sosial. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, diharapkan dapat memperbesar jangkauan pelayanan sekaligus mempercepat proses pendataan masyarakat.
Bahkan, Polairud direncanakan turut dilibatkan dalam kegiatan jemput bola. Sasaran pelayanannya adalah masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman pesisir.
Langkah ini dinilai penting karena tidak semua warga memiliki kemudahan akses untuk mendatangi tempat pelayanan administrasi kependudukan. Dengan mendekatkan pelayanan ke lingkungan tempat tinggal masyarakat, proses aktivasi diharapkan menjadi lebih mudah dan menjangkau lebih banyak warga.
Kolaborasi lintas sektor tersebut juga menjadi upaya untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses digitalisasi administrasi kependudukan.
Butuh 300 Aktivasi per Hari untuk Kejar Target
Disdukcapil Kota Cirebon menargetkan tingkat aktivasi IKD mencapai 30 persen pada akhir 2026. Namun, untuk mencapai angka tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif mengingat waktu yang tersisa hingga penghujung tahun semakin terbatas.
Andi mengungkapkan, kenaikan persentase aktivasi IKD bukan perkara mudah. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, peningkatan satu persen saja membutuhkan sedikitnya sekitar 300 warga yang melakukan aktivasi setiap hari.
“Target kami pada 2026 ini bisa mencapai 30 persen. Memang kenaikannya cukup berat, karena untuk menaikkan satu persen saja dibutuhkan setidaknya sekitar 300 orang yang melakukan aktivasi setiap hari,” ungkapnya.
Saat ini, Disdukcapil mencatat terdapat sekitar 97 orang yang telah memperoleh akses untuk membantu proses aktivasi IKD.
Apabila setiap petugas atau agen tersebut mampu melayani lima warga per hari, potensi aktivasi bisa mencapai 485 hingga 500 orang setiap harinya.
Jumlah tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk mempercepat peningkatan capaian aktivasi. Namun, efektivitas pelayanan tetap bergantung pada partisipasi masyarakat serta kemampuan petugas menjangkau warga di berbagai wilayah Kota Cirebon.
Lansia dan Penyandang Disabilitas Jadi Perhatian Khusus
Di tengah upaya mengejar target, Disdukcapil juga menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah kondisi masyarakat yang membutuhkan pendampingan khusus dalam proses aktivasi IKD.
Kelompok lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, warga yang sedang sakit, hingga masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler menjadi kelompok yang memerlukan perhatian lebih.
Keterbatasan fisik maupun kepemilikan perangkat digital membuat sebagian warga tidak mudah mengikuti proses aktivasi secara mandiri.
Andi menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kelompok rentan untuk tertinggal dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah perlu memastikan mereka tetap mendapatkan akses pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisinya.
Untuk itu, Disdukcapil mengajak masyarakat ikut berperan sebagai agen Perlinsos. Peran warga dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi dan mendata kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus.
“Kami berharap masyarakat Kota Cirebon juga bisa menjadi agen Perlinsos untuk membantu mendata warga, terutama yang sudah lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat yang sakit, maupun kelompok lainnya yang membutuhkan perhatian khusus,” pungkasnya.
Dengan memperluas pelayanan jemput bola, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta melibatkan masyarakat, Disdukcapil Kota Cirebon berharap capaian aktivasi IKD terus meningkat.
Target 30 persen hingga akhir 2026 pun menjadi pekerjaan bersama. Tidak hanya bagi Disdukcapil sebagai penyelenggara pelayanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat agar pemanfaatan identitas kependudukan digital semakin luas. (cep)
