CIREBON – Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Cirebon diduga belum tergarap secara maksimal. Aktivitas pertambangan yang masih berjalan, sementara persyaratan perizinannya belum tuntas, menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Cirebon.
Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pun meminta aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan perizinan untuk dihentikan sementara. Kebijakan tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat kerja yang membahas legalitas pertambangan sekaligus optimalisasi pemungutan pajak MBLB.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, HR Cakra Suseno SH, mengatakan sektor pertambangan sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, potensi tersebut belum tercermin dalam penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah daerah.
Bahkan, penerimaan pajak MBLB disebut mengalami penurunan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai aktivitas pertambangan yang berlangsung di lapangan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Potensinya ada, tetapi tidak masuk dalam pendapatan secara signifikan. Di lapangan, banyak potensi yang sudah tergali,” ujarnya.
Menurut Cakra, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi aktivitas pertambangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus tidak kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut.
Potensi Pajak MBLB Hilang Jadi Perhatian DPRD
Untuk membahas persoalan tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengundang sejumlah instansi terkait. Di antaranya UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Polresta Cirebon.
Pertemuan lintas instansi tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai persoalan legalitas pertambangan dan pemungutan pajak MBLB.
Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah dasar hukum pemungutan pajak terhadap aktivitas pertambangan yang belum mengantongi izin lengkap.
Cakra menjelaskan, persoalan tersebut memiliki sejumlah perbedaan penafsiran. Sebab, regulasi perpajakan dan ketentuan perizinan pertambangan memiliki landasan pengaturan yang berbeda.
Di satu sisi, aktivitas pertambangan berpotensi menghasilkan penerimaan pajak bagi daerah. Namun, di sisi lain, ketentuan dalam sektor mineral dan batu bara (Minerba) belum memberikan penjelasan tegas mengenai pemungutan pajak terhadap kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai upaya mengejar pendapatan justru bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin menghentikan investasi. Cirebon tetap membuka ruang investasi. Tetapi, kami juga tidak mau menabrak aturan,” tegasnya.
Tambang Belum Lengkap Izinnya Diminta Berhenti Sementara
Setelah melakukan pembahasan bersama instansi terkait, rapat Komisi II menghasilkan kesepakatan agar aktivitas pertambangan yang belum memenuhi persyaratan perizinan dihentikan sementara.
Cakra menegaskan, penghentian tersebut bukan merupakan penutupan permanen. Pengusaha tambang masih memiliki kesempatan untuk kembali menjalankan kegiatan operasional setelah seluruh persyaratan administratif dan perizinan dipenuhi.
Ia mengungkapkan, sejumlah pengusaha tambang sebenarnya telah mengajukan permohonan perizinan. Ada yang sedang mengurus izin baru, sementara sebagian lainnya tengah menjalani proses perpanjangan izin.
Persoalannya, proses administrasi tersebut membutuhkan waktu cukup panjang. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, terdapat pengajuan perizinan yang belum selesai hingga dua tahun. Bahkan, sebagian lainnya sudah berlangsung selama tiga tahun.
Situasi tersebut membuat status sejumlah aktivitas pertambangan perlu dilihat secara cermat. Tidak semua kegiatan yang belum memiliki kelengkapan administrasi berada dalam kondisi yang sama.
Cakra membedakan antara aktivitas pertambangan yang sama sekali tidak memiliki dokumen persyaratan dengan kegiatan usaha yang sudah mengajukan permohonan perizinan, tetapi masih menunggu proses penyelesaian.
“Kalau berbicara ilegal, berarti tidak memenuhi satu pun persyaratan atau dokumen. Tetapi, ini ada yang sedang berproses. Secara administratif memang belum terpenuhi,” jelasnya.
Meski demikian, proses pengurusan izin tidak serta-merta membuat kegiatan pertambangan dapat berjalan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Baru Dua Titik Tambang Disebut Sudah Berizin
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga mendapatkan informasi mengenai kondisi perizinan pertambangan di Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan keterangan pihak ESDM Provinsi Jawa Barat, baru terdapat dua titik pertambangan yang dinyatakan telah memiliki izin dan diperbolehkan beroperasi.
Sementara itu, jumlah keseluruhan titik pertambangan yang masih menjalankan aktivitas di wilayah Kabupaten Cirebon belum terdata secara rinci dalam pembahasan tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian karena pemerintah daerah belum memiliki gambaran menyeluruh mengenai aktivitas pertambangan yang berlangsung, termasuk potensi pajak yang seharusnya dapat diterima.
Komisi II pun meminta agar potensi kehilangan penerimaan daerah dari sektor MBLB segera dihitung secara terukur.
Penghitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak yang belum masuk ke kas daerah, termasuk penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh dari aktivitas pertambangan selama proses perizinan belum tuntas.
“Kalau kerugian pasti banyak. Potensi yang ada itu sangat merugikan kita. Nanti harus dihitung, potensi yang hilang dan pajak yang seharusnya dikenakan berapa,” katanya.
Dengan adanya penghitungan tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat memperoleh data yang lebih jelas sebagai dasar evaluasi kebijakan perpajakan dan pengawasan sektor pertambangan.
Angkutan Tambang dan Kapasitas Jalan Ikut Disoroti
Selain persoalan perizinan dan optimalisasi pajak MBLB, rapat Komisi II juga menyoroti penggunaan armada pengangkut material hasil tambang.
Cakra menegaskan, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material tambang harus disesuaikan dengan kapasitas dan kelas jalan yang dilalui.
Menurutnya, jalan lingkungan tidak boleh digunakan untuk aktivitas kendaraan besar yang membawa muatan melebihi kapasitas atau overload. Penggunaan kendaraan dengan beban berlebih berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
Karena itu, pengaturan jalur angkutan tambang perlu menjadi bagian dari penataan aktivitas pertambangan di Kabupaten Cirebon.
Komisi II juga memberikan perhatian terhadap penggunaan armada angkutan lokal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi setempat untuk ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan.
Di sisi lain, DPRD mendorong adanya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi, terutama terkait peluang penerimaan daerah melalui skema bagi hasil sektor pertambangan.
Cakra berharap seluruh instansi yang terlibat dapat menjalankan hasil kesepakatan rapat secara konsisten. Pengawasan dan penegakan aturan dinilai tidak akan berjalan optimal apabila hanya dilakukan oleh satu lembaga.
Ia menegaskan, penghentian sementara aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan merupakan langkah untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan, bukan untuk menutup peluang investasi di Kabupaten Cirebon.
“Kami berharap semua pihak memenuhi kesepakatan hari ini. Penghentian ini bukan secara total, tetapi sementara sampai proses administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan berjalan,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, Komisi II berharap persoalan legalitas pertambangan dapat diselesaikan, pengawasan aktivitas tambang semakin tertib, serta potensi pajak MBLB yang selama ini belum tergarap dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon. (zen)
