KUNINGAN – Polemik pengelolaan Mata Air Cipaniis kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada transparansi dana kompensasi hasil kerja sama pemanfaatan sumber daya air dengan pemerintah daerah tetangga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan didesak membuka seluruh informasi mengenai penerimaan dana kompensasi tersebut. Mulai dari besaran dana yang diterima, mekanisme pengelolaan, alokasi penggunaannya, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Kuningan juga diminta mengambil langkah konkret. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut secara menyeluruh tata kelola pemanfaatan Mata Air Cipaniis.
Desakan itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Sujarwo, yang akrab disapa Mang Ewo. Menurutnya, persoalan Cipaniis tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif biasa karena menyangkut pengelolaan kekayaan alam daerah, potensi penerimaan keuangan daerah, serta kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar sumber mata air.
Ia menilai, DPRD Kuningan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Terlebih, persoalan pengelolaan Mata Air Cipaniis telah menjadi perhatian masyarakat dan berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan.
“Ini menyangkut kekayaan alam, uang daerah yang tidak sedikit, dan hajat hidup orang banyak. DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakat sudah bersuara dan persoalan hukumnya juga sedang berjalan,” tegas Sujarwo, Jumat (13/11).
Pansus Cipaniis Diminta Telusuri Perizinan hingga Dana Kompensasi
Sujarwo berpandangan, pembentukan Pansus DPRD Kuningan diperlukan agar persoalan pengelolaan Mata Air Cipaniis dapat diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup kebijakan pemerintah daerah, administrasi, serta tata kelola keuangan.
Menurutnya, proses penelusuran harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Artinya, seluruh rangkaian pemanfaatan sumber daya air perlu diperiksa untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
Ada sejumlah aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian Pansus. Di antaranya legalitas perizinan, kewenangan pengelolaan sumber daya air, volume riil pengambilan air, serta pemenuhan kewajiban konservasi lingkungan.
Selain itu, DPRD juga perlu mengkaji dasar penetapan nilai kompensasi yang diterima Kabupaten Kuningan dari kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis.
Mekanisme penghitungan kompensasi harus dijelaskan secara terbuka. Hal ini penting untuk memastikan nilai yang diterima pemerintah daerah sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh pihak pemanfaat sumber daya air.
Bagi Sujarwo, persoalan yang tidak kalah penting adalah kejelasan penggunaan seluruh dana kompensasi yang selama ini diterima pemerintah daerah.
Ia meminta agar penerimaan sejak awal kerja sama ditelusuri, termasuk bagaimana pencatatannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ke mana dana tersebut dialokasikan, serta bagaimana pertanggungjawabannya.
“Seluruh penerimaan kompensasi sejak awal kerja sama harus ditelusuri. Bagaimana pencatatannya dalam APBD, ke mana alokasinya, dan seperti apa laporan pertanggungjawabannya. Jangan sampai ada mata rantai pengelolaan keuangan yang tidak bisa dijelaskan kepada publik,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi hal mendasar agar masyarakat mengetahui secara pasti manfaat ekonomi yang diperoleh daerah dari pemanfaatan Mata Air Cipaniis.
Kepentingan Warga Sekitar Mata Air Cipaniis Harus Diutamakan
Lebih jauh, Sujarwo mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi atau besarnya nilai kompensasi.
Kepentingan masyarakat di wilayah asal mata air harus mendapatkan perhatian yang sama. Termasuk di dalamnya keberlanjutan lingkungan, pelestarian kawasan sumber air, serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga setempat.
Menurut dia, jangan sampai sumber daya alam yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dalam jangka panjang, tetapi masyarakat di sekitar sumber mata air tidak memperoleh kejelasan mengenai manfaat yang seharusnya mereka rasakan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, pemanfaatan Mata Air Cipaniis semestinya mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi daerah, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
DPRD Kuningan Dikritik Lamban Merespons Polemik Cipaniis
Di sisi lain, Sujarwo turut mengkritik sikap DPRD Kuningan yang dinilainya belum menunjukkan respons sebanding dengan besarnya persoalan pengelolaan Mata Air Cipaniis.
Ia menyayangkan lambannya langkah para legislator dalam merespons persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Padahal, DPRD memiliki instrumen pengawasan yang dapat digunakan untuk meminta penjelasan pemerintah daerah sekaligus menelusuri persoalan tersebut.
Sujarwo bahkan membandingkan respons DPRD terhadap persoalan Cipaniis dengan kecepatan para legislator ketika memperjuangkan tunjangan maupun fasilitas pribadi.
Menurutnya, lembaga legislatif seharusnya menunjukkan keseriusan yang sama ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Sikap diam dan lambannya respons DPRD, lanjut dia, berpotensi memperbesar kecurigaan masyarakat. Bahkan, kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi negatif seolah-olah terdapat kepentingan tertentu yang membuat lembaga legislatif enggan melakukan pengawasan secara terbuka.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa desakan pembentukan Pansus bukan bertujuan mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.
Pembentukan Pansus juga bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak-pihak tertentu sebelum seluruh fakta dan bukti terungkap.
Sebaliknya, langkah tersebut diharapkan menjadi bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sujarwo menilai, polemik Mata Air Cipaniis merupakan momentum penting bagi DPRD Kuningan untuk membuktikan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana sumber daya alam daerah dikelola, berapa besar manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah, serta sejauh mana masyarakat di wilayah asal mata air turut merasakan manfaatnya.
“Ini momentum bagi DPRD untuk membuktikan integritasnya. Jangan sampai kekayaan alam daerah dimanfaatkan bertahun-tahun, tetapi masyarakat di daerah asal mata air justru tidak mendapatkan kejelasan mengenai manfaat dan kompensasinya,” tandasnya.
Dengan demikian, desakan pembentukan Pansus Cipaniis diharapkan tidak berhenti sebagai wacana. DPRD Kuningan ditantang menunjukkan langkah nyata untuk memastikan pengelolaan sumber daya air dan dana kompensasi berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. (ags)
