
CIREBON – Persoalan penyerahan aset Perumahan Puri Cirebon Lestari (PCL) di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, hingga kini belum juga tuntas. Pengembang masih memiliki kewajiban menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Dewan meminta pihak pengembang segera menyelesaikan kewajibannya agar status pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan perumahan memiliki kepastian hukum dan administrasi.
Komitmen penyelesaian persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama warga Perumahan PCL, pihak pengembang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, penyerahan aset perumahan menjadi salah satu persoalan utama yang dibahas. Pasalnya, belum tuntasnya proses serah terima PSU berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan yang digunakan masyarakat sehari-hari.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM, menegaskan bahwa penyerahan PSU bukan sekadar urusan administrasi antara pengembang dan pemerintah daerah. Lebih dari itu, penyelesaian kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan dan kenyamanan warga perumahan.
Menurutnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di kawasan perumahan harus memiliki kejelasan status pengelolaan. Dengan begitu, pemeliharaan maupun perbaikan fasilitas lingkungan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Anton menilai, persoalan penyerahan aset Perumahan PCL tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Terlebih, warga membutuhkan kepastian mengenai pengelolaan berbagai fasilitas lingkungan, termasuk kondisi jalan perumahan.
“Persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut. Sebab, menyangkut kepentingan warga, terutama terkait pemeliharaan fasilitas lingkungan dan jalan perumahan,” katanya.
DPRD Targetkan Penyerahan PSU Rampung Enam Bulan
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon memberikan target waktu enam bulan ke depan agar proses penyerahan PSU Perumahan PCL dapat dituntaskan.
Target tersebut diharapkan menjadi batas waktu yang jelas bagi pengembang untuk merealisasikan kewajibannya. Dengan demikian, persoalan yang selama ini belum terselesaikan bisa segera menemukan titik akhir.
Anton menyampaikan, dalam audiensi tersebut pihak pengembang telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban penyerahan aset kepada pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, pernyataan kesediaan tersebut harus dibuktikan melalui langkah konkret. Komitmen yang telah disampaikan dalam forum audiensi perlu ditindaklanjuti dengan proses penyelesaian sesuai kesepakatan bersama.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban pengembang.
Apabila perusahaan menghadapi kendala usaha atau kesulitan finansial, tanggung jawab terhadap penyerahan PSU tetap harus diselesaikan. Sebab, kewajiban tersebut berkaitan dengan hak masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan.
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berharap seluruh pihak terkait dapat mengawal proses penyelesaian tersebut agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Bagi warga Perumahan PCL, kepastian penyerahan aset menjadi hal penting karena menyangkut keberlanjutan pengelolaan fasilitas lingkungan. Setelah proses serah terima selesai, diharapkan terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan PSU sesuai ketentuan yang berlaku.
Anton menegaskan, hasil audiensi tidak boleh berhenti pada kesepakatan lisan maupun komitmen semata. Pengembang harus menunjukkan keseriusan dengan merealisasikan penyerahan aset sesuai tenggat waktu enam bulan.
DPRD pun berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa kembali mengalami penundaan. Dengan tuntasnya penyerahan PSU, kepastian pengelolaan fasilitas lingkungan Perumahan PCL diharapkan semakin jelas dan kepentingan warga dapat lebih terlindungi. (zen)















