INDRAMAYU – Kondisi muara sungai di kawasan Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semakin mengkhawatirkan. Pendangkalan alur muara yang diperparah oleh runtuhnya bangunan pemecah gelombang atau breakwater membuat kapal-kapal berukuran besar kesulitan keluar masuk. Situasi ini dinilai mengancam produktivitas usaha penangkapan ikan laut dan keselamatan nelayan.
Gerakan Nelayan Pantura (GNP) mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Perbaikan infrastruktur muara dinilai mendesak agar aktivitas pelayaran kapal perikanan di salah satu kawasan penting perikanan Indramayu itu dapat kembali berjalan lebih aman dan efisien.
Ketua Umum GNP Kajidin melalui Sekretaris Jenderal GNP, H Robani Hendra Permana, menyampaikan persoalan tersebut setelah melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (27/10).
Dalam pertemuan itu, GNP bersama para pelaku usaha penangkapan ikan laut yang tergabung dalam Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu membahas kondisi muara Karangsong yang dinilai telah memasuki tahap darurat dan membutuhkan penanganan segera.
“ Saya beserta pelaku usaha penangkapan ikan laut beraudiensi dan berdiskusi mengenai kondisi muara sungai di Karangsong yang sudah dalam kondisi darurat atau kontingensi,” ujar Robani, Rabu (28/10).
Breakwater Ambruk, Kapal di Atas 60 GT Kesulitan Melintas
Menurut Robani, persoalan pendangkalan muara Karangsong telah dirasakan selama sekitar satu tahun terakhir. Dampaknya, kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 60 Gross Tonnage (GT) mengalami kesulitan ketika hendak keluar maupun masuk muara.
Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah runtuhnya bangunan breakwater yang sebelumnya berfungsi menahan pergerakan pasir agar tidak masuk ke alur muara dan memicu pendangkalan.
Infrastruktur pemecah gelombang itu diketahui dibangun pada 2003. Artinya, bangunan tersebut telah berusia sekitar 23 tahun pada 2026. Kerusakan yang terjadi membuat fungsi perlindungannya tidak lagi optimal, sehingga kondisi alur pelayaran membutuhkan perhatian serius.
Jika tidak segera ditangani, pendangkalan dan kerusakan breakwater dikhawatirkan semakin menghambat kegiatan usaha perikanan di Karangsong. Kapal-kapal besar berpotensi menghadapi kendala lebih berat saat melintasi muara, terutama ketika kondisi alur tidak memungkinkan pelayaran berjalan normal.
Robani menjelaskan, dampak persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kelancaran aktivitas kapal, tetapi juga menyangkut beban biaya operasional dan risiko keselamatan kerja.
“Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, lambat laun usaha tangkap ikan akan semakin tidak produktif. Biaya operasional untuk aktivitas keluar-masuk muara membengkak, ada ancaman kecelakaan kerja di muara, waktu antrean keluar-masuk semakin lama, dan kerusakan pada badan kapal yang setiap keluar-masuk ditarik paksa,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian para pelaku usaha perikanan karena kelancaran akses muara merupakan bagian penting dari kegiatan melaut. Hambatan keluar masuk kapal dapat memperpanjang waktu operasional, meningkatkan pengeluaran, serta mengganggu efektivitas perjalanan penangkapan ikan.
KKP Targetkan Perbaikan Breakwater pada Awal 2027
Aspirasi para nelayan dan pelaku usaha perikanan Karangsong mendapat respons positif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rombongan GNP diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen (Purn) Drs Lotharia Latif.
Robani menyampaikan apresiasi atas respons tersebut. Menurutnya, pihak KKP menunjukkan komitmen untuk membantu menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat aktivitas usaha perikanan di Karangsong.
“Alhamdulillah, kemarin kami diterima Pak Dirjen KKP, Pak Latif. Beliau beserta tim berkomitmen untuk membantu pelaku usaha di Karangsong,” ungkap Robani.
Sebagai langkah jangka pendek, KKP berkomitmen memperbaiki bangunan breakwater yang runtuh. Pelaksanaan perbaikan tersebut ditargetkan mulai dilakukan pada awal 2027.
Rencana ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengurangi dampak kerusakan infrastruktur terhadap kondisi muara. Namun, realisasi pekerjaan tetap menjadi hal penting yang dinantikan para nelayan dan pengusaha perikanan agar hambatan pelayaran dapat segera diatasi.
Pelabuhan Nasional Karangsong Direncanakan Mulai Dibangun pada 2028
Selain perbaikan jangka pendek, pemerintah juga merencanakan solusi jangka panjang melalui pembangunan pelabuhan di tepi laut dengan konsep pelabuhan nasional.
Menurut Robani, proyek tersebut direncanakan mulai pada 2028 dengan skema pembiayaan yang melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga kerja sama internasional Jepang.
Rencana pembangunan pelabuhan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan dukungan infrastruktur bagi aktivitas perikanan di Karangsong. Dengan fasilitas pelabuhan yang lebih memadai, kegiatan kapal penangkap ikan diharapkan dapat berlangsung lebih lancar dan mendukung peningkatan produktivitas hasil tangkapan.
Meski demikian, rencana tersebut masih perlu ditindaklanjuti sesuai tahapan yang telah dibahas bersama pemerintah. Para pelaku usaha perikanan berharap agenda perbaikan breakwater maupun pembangunan pelabuhan dapat terealisasi sesuai jadwal.
“Semoga bisa terealisasi sesuai rapat kemarin dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas hasil tangkapan ikan,” pungkas Robani.
Bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indramayu, kepastian penanganan muara Karangsong menjadi hal penting. Perbaikan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas kapal, tetapi juga untuk menekan biaya operasional, mengurangi risiko kecelakaan, dan menjaga keberlangsungan usaha penangkapan ikan di kawasan tersebut. (oni)
