CIREBON – Investasi di Kabupaten Cirebon menunjukkan laju positif sepanjang 2026. Hingga Semester I 2026, nilai realisasi investasi tercatat mencapai Rp3,23 triliun.
Angka tersebut setara dengan 76,02 persen dari target investasi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Cirebon sepanjang 2026, yakni sebesar Rp4,25 triliun.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Cirebon masih membutuhkan sekitar Rp1,02 triliun tambahan investasi untuk memenuhi target tahun ini.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon bahkan melihat peluang realisasi investasi terus bertambah pada semester kedua.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dr Hilmy Riva’i MPd, mengatakan perkembangan investasi sejauh ini menunjukkan tren positif.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Kabupaten Cirebon masih memiliki daya tarik bagi investor.
“Tren positif ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja,” ujar Hilmy.
Ia optimistis, memasuki triwulan ketiga 2026, nilai investasi Kabupaten Cirebon dapat meningkat hingga menembus angka Rp4 triliun.
Namun, bagi Pemkab Cirebon, besarnya nilai investasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Ada hal lain yang dinilai jauh lebih penting, yakni sejauh mana investasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
Longrich Jadi Perhatian
Salah satu investasi yang mendapat perhatian adalah keberadaan PT Longrich.
Nilai investasi perusahaan tersebut disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. Investasi itu juga memiliki potensi penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
DPMPTSP mencatat potensi kebutuhan tenaga kerja dari investasi tersebut berada di kisaran 20 ribu hingga 25 ribu orang.
Hilmy mengatakan, besarnya potensi lapangan pekerjaan tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.
Karena itu, pemerintah daerah meminta adanya komitmen penyerapan tenaga kerja lokal.
Komposisi yang didorong adalah sekitar 80 persen tenaga kerja lokal, sedangkan 20 persen lainnya dapat diisi tenaga dengan keahlian atau posisi tertentu, seperti supervisor dan tenaga engineering.
Namun, menurut Hilmy, target 80 persen tenaga kerja lokal tidak boleh berhenti sebatas angka di atas kertas.
Pemerintah perlu mengetahui secara detail jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
“Tapi, komitmen penyerapan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya dituangkan dalam angka. Oleh karena itu, DPMPTSP meminta perusahaan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara lebih rinci,” ungkapnya.
Data kebutuhan tenaga kerja tersebut nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, untuk menyiapkan program pelatihan.
Langkah tersebut dianggap penting agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton ketika investasi masuk.
“Jangan sampai investasi masuk, tetapi kemudian terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal,” katanya.
Pelatihan Harus Disiapkan Sebelum Rekrutmen
Pemkab Cirebon mendorong agar pelatihan tenaga kerja dilakukan sebelum perusahaan membuka rekrutmen dalam jumlah besar.
Dengan begitu, masyarakat yang menjadi calon pekerja sudah memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri.
“Sebelum pembukaan, kami sudah harus bersama-sama melakukan pelatihan supaya tenaga kerja lokal bisa diterima,” tegas Hilmy.
Menurutnya, pola seperti ini menjadi bagian penting dalam memastikan investasi memberikan manfaat nyata.
Sebab, ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, masyarakat lokal harus sudah dipersiapkan sejak awal.
Hilmy menegaskan, orientasi pemerintah dalam mendatangkan investasi bukan sekadar mengejar besarnya nilai modal yang masuk ke daerah.
“Kami membuka peluang tenaga kerja. Bukan mencari pendapatan. Artinya, ada yang jauh lebih besar, yakni untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon secara luas,” tegasnya.
Investasi Bukan Hanya Urusan Perizinan
Hilmy menjelaskan, keberhasilan investasi tidak bisa hanya dibebankan kepada DPMPTSP.
Perizinan memang menjadi salah satu pintu masuk investasi. Namun, kelancaran investasi juga sangat dipengaruhi berbagai aspek lain, mulai dari tata ruang, lingkungan, hingga infrastruktur dan lalu lintas.
Karena itu, diperlukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Target investasi itu harus berkaitan erat dengan kemudahan investasi yang diberikan kepada investor. Jadi bukan hanya soal perizinan, tetapi juga menyangkut tata ruang, AMDAL hingga analisis dampak lalu lintas,” jelasnya.
Menurut Hilmy, kondisi riil di lapangan masih memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan tata ruang yang belum selalu sesuai dengan ekspektasi investor.
Persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena kepastian dan kemudahan investasi menjadi salah satu faktor penting bagi dunia usaha.
Di sisi lain, Hilmy menilai investasi memiliki posisi strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus mengandalkan penerimaan dari sektor pajak daerah.
“Kalau ingin masyarakat sejahtera, jangan hanya mengandalkan sektor pajak. Investasi juga sangat penting karena bisa menciptakan aktivitas ekonomi baru dan menyerap tenaga kerja,” tuturnya.
Raperda Investasi Sedang Dibahas
Untuk memperkuat iklim investasi, Pemkab Cirebon juga mendorong penguatan regulasi.
Salah satunya melalui Raperda tentang investasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan sebagai raperda inisiatif DPRD.
Hilmy mengatakan, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus memperkuat fasilitasi pemerintah daerah kepada calon investor.
“Pemda harus mampu memberikan fasilitasi kepada investor agar mereka merasa nyaman dan yakin berinvestasi di Kabupaten Cirebon,” katanya.
Menurut dia, iklim investasi yang kondusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya tercatat dalam laporan realisasi modal, tetapi juga menghasilkan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan.
Ini Sektor Investasi Terbesar di Kabupaten Cirebon
Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Cirebon, realisasi investasi Semester I 2026 mencapai Rp3.230.817.716.614.
Dari total tersebut, sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran menjadi penyumbang investasi terbesar.
Nilainya mencapai sekitar Rp734,59 miliar.
Sektor tersebut menyumbang hampir seperempat dari total investasi Kabupaten Cirebon selama enam bulan pertama 2026.
Di posisi berikutnya terdapat Industri Logam, Mesin, dan Elektronika dengan nilai investasi sekitar Rp484,57 miliar.
Kemudian Industri Makanan menyusul dengan nilai investasi mencapai Rp435,49 miliar.
Sementara sektor Perdagangan dan Reparasi berada di posisi berikutnya dengan investasi sekitar Rp341,42 miliar.
Adapun Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki mencatatkan investasi sekitar Rp236,03 miliar.
“Kelima sektor itu menjadi tulang punggung investasi Kabupaten Cirebon selama satu semester ini,” paparnya.
Selain lima sektor tersebut, sejumlah sektor lainnya juga mencatatkan nilai investasi yang cukup besar.
Industri Tekstil misalnya mencapai Rp196,28 miliar. Kemudian Industri Karet dan Plastik sebesar Rp150,68 miliar.
Sektor Hotel dan Restoran menyumbang sekitar Rp130 miliar, sedangkan Jasa Lainnya mencapai Rp115,63 miliar.
Selanjutnya, Industri Kayu mencatatkan investasi Rp87,41 miliar, Industri Lainnya Rp80,49 miliar, serta sektor Konstruksi sebesar Rp63,75 miliar.
Sementara itu, investasi pada sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi tercatat Rp34,88 miliar.
Kemudian Industri Kertas dan Percetakan mencapai Rp24,94 miliar, Industri Kimia dan Farmasi Rp10,08 miliar, serta Listrik, Gas, dan Air sebesar Rp6,83 miliar.
Untuk sektor lainnya, nilai investasinya relatif lebih kecil.
Sektor Peternakan mencatatkan Rp3,89 miliar. Sedangkan Kehutanan, Pertambangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Perikanan masih mencatatkan realisasi di bawah Rp1 miliar.
Target Rp4,25 Triliun Masih Dikejar
Dengan capaian Rp3,23 triliun pada Semester I, Pemkab Cirebon masih memiliki pekerjaan untuk mengejar kekurangan sekitar Rp1,02 triliun.
Namun, Hilmy optimistis target investasi 2026 dapat terpenuhi.
Selain proyek yang sudah berjalan, masih terdapat sejumlah investasi yang diperkirakan masuk dan terealisasi pada semester kedua.
“Semester kedua masih terbuka peluang yang cukup besar. Kami terus mendorong percepatan perizinan, memberikan kemudahan kepada investor, sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” tandasnya.
Longrich Serap 28 Ribu Pekerja
Dari sisi ketenagakerjaan, keberadaan PT Longrich juga disebut memberikan dampak besar.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto SSTP MSi, mengatakan saat ini jumlah pekerja yang tercatat di perusahaan tersebut mencapai sekitar 28 ribu orang.
Jumlah tersebut merupakan kondisi eksisting tenaga kerja yang saat ini bekerja di PT Longrich.
Menariknya, sebagian besar pekerja berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon.
Dari sekitar 28 ribu karyawan, sekitar 80 persen merupakan tenaga kerja lokal, sedangkan sisanya merupakan tenaga ahli.
“Kalau karyawan Longrich saat ini jumlahnya ada 28 ribu. Serapannya sangat besar untuk tenaga kerja lokal,” ujar Novi.
Menurut Novi, besarnya jumlah pekerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.
Komposisi tenaga kerja lokal yang mencapai 80 persen juga memperlihatkan adanya ruang yang besar bagi masyarakat Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas investasi.
Dengan demikian, investasi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berbicara mengenai besarnya modal yang masuk.
Di balik angka triliunan rupiah tersebut, terdapat harapan terhadap bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta semakin terbukanya kesempatan masyarakat lokal untuk masuk ke dunia industri.
Bagi Pemkab Cirebon, tantangan berikutnya adalah memastikan tren investasi tersebut terus berlanjut sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri. (*)
