
CIREBON – Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon menghadapi tantangan serius. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) terus mengalami penyusutan akibat banyaknya pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP), sementara penambahan pegawai baru belum berjalan optimal.
Kondisi tersebut membuat Kota Cirebon berpotensi mengalami defisit SDM aparatur dalam beberapa tahun ke depan. Terlebih, rata-rata sekitar 200 ASN di lingkungan Pemkot Cirebon memasuki masa pensiun setiap tahunnya.
Selain faktor pensiun, berkurangnya jumlah pegawai juga dipengaruhi dinamika kepegawaian lainnya, termasuk pengunduran diri sejumlah ASN, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Cirebon dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, mengungkapkan bahwa jumlah ASN di Kota Cirebon hingga pekan kedua November 2026 tercatat sebanyak 7.036 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari 3.477 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3.559 PPPK. Dari total PPPK tersebut, sebanyak 2.012 merupakan PPPK penuh waktu, sedangkan 1.547 lainnya berstatus PPPK paruh waktu.
Dengan komposisi tersebut, jumlah PPPK saat ini sedikit lebih banyak dibandingkan PNS. Bahkan, perbandingan kedua kelompok pegawai itu hampir mencapai 50:50.
“Perbandingan saat ini memang lebih banyak PPPK, 50-50 lah, karena perbedaannya di bawah 100,” ungkap Budi.
200 ASN Kota Cirebon Pensiun Setiap Tahun
Meski memiliki lebih dari 7.000 ASN, Pemkot Cirebon tetap menghadapi persoalan terkait ketersediaan pegawai. Pasalnya, jumlah ASN yang keluar dari sistem kepegawaian setiap tahun belum sebanding dengan penambahan pegawai baru.
Budi menjelaskan, BKPSDM secara rutin melakukan pencatatan terhadap jumlah pegawai yang berkurang, terutama mereka yang memasuki batas usia pensiun.
Berdasarkan data yang dimiliki, rata-rata sekitar 200 ASN di Kota Cirebon pensiun setiap tahun. Angka tersebut belum termasuk pegawai yang berhenti karena alasan lain, termasuk mengundurkan diri.
Di sisi lain, proses regenerasi pegawai melalui rekrutmen CPNS maupun PPPK belum memberikan tambahan tenaga yang memadai.
Bahkan, selama dua tahun terakhir belum ada pelaksanaan rekrutmen CPNS maupun PPPK baru yang dapat menambah jumlah pegawai di lingkungan Pemkot Cirebon.
Rekrutmen CPNS terakhir yang diikuti Pemkot Cirebon berlangsung pada 2024. Dalam proses tersebut, sebanyak 119 CPNS berhasil direkrut untuk memperkuat kebutuhan aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
“Per tahun rata-rata ASN berkurang 200, ada karena BUP dan sebab lainnya, sementara penambahan belum jelas. Terakhir rekrutmen CPNS itu tahun 2024, ada 119 PNS saat itu,” jelasnya.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, jumlah ASN di Kota Cirebon dikhawatirkan akan semakin menyusut. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi memengaruhi distribusi pegawai, terutama pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan tenaga teknis untuk menjalankan berbagai program pemerintahan.
Pemkot Cirebon Ajukan 161 Formasi Pegawai
Sebagai upaya mengantisipasi kekurangan pegawai, BKPSDM Kota Cirebon sebenarnya telah mengusulkan kebutuhan tambahan ASN untuk tahun 2026.
Usulan tersebut mencakup 161 formasi pegawai yang terdiri dari 105 kebutuhan CPNS dan 56 kebutuhan PPPK.
Namun, hingga pekan kedua November 2026, usulan kebutuhan pegawai tersebut belum mendapatkan kepastian lebih lanjut.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah masih harus mengoptimalkan jumlah pegawai yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan menjalankan berbagai tugas pemerintahan.
BKPSDM pun belum berbicara mengenai angka ideal kebutuhan ASN untuk daerah dengan karakteristik dan skala pemerintahan seperti Kota Cirebon.
Sebab, persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan semata-mata mengenai jumlah keseluruhan pegawai, melainkan bagaimana memastikan ketersediaan SDM sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
PNS Guru Mendominasi, Tenaga Teknis Perlu Diperhatikan
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah komposisi dan distribusi pegawai. Dari total 3.477 PNS yang dimiliki Pemkot Cirebon, sebagian besar merupakan tenaga pendidik atau guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Artinya, jumlah PNS yang tersedia untuk mengisi kebutuhan pada sektor teknis pemerintahan bisa jauh lebih terbatas dibandingkan angka keseluruhan.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena setiap perangkat daerah memiliki kebutuhan SDM yang berbeda. Selain tenaga administrasi, pemerintah juga membutuhkan pegawai dengan kompetensi teknis untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, pengawasan, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.
Persoalan lainnya berkaitan dengan ruang pengembangan karier PPPK. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang memungkinkan PPPK menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintahan.
Dengan komposisi PPPK yang kini sedikit lebih banyak dibandingkan PNS, keterbatasan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan SDM aparatur.
BKPSDM Dituntut Maksimalkan SDM yang Tersedia
Budi menegaskan, dinamika kepegawaian yang terjadi di Kota Cirebon bukan persoalan yang hanya dialami pemerintah daerah setempat. Daerah lain juga menghadapi tantangan serupa, terutama berkaitan dengan berkurangnya jumlah pegawai dan terbatasnya ruang penambahan tenaga baru.
Di tengah kondisi tersebut, BKPSDM dituntut mampu mengelola dan mengoptimalkan SDM yang masih tersedia.
Langkah ini penting agar berkurangnya jumlah aparatur tidak sampai menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih, pemerintah daerah saat ini tidak lagi diperbolehkan melakukan pengangkatan tenaga honorer baru sebagai alternatif untuk menutup kekurangan pegawai.
Karena itu, pengelolaan kebutuhan pegawai, penempatan personel, serta optimalisasi kompetensi ASN menjadi pekerjaan penting yang harus dilakukan Pemkot Cirebon.
“Di tengah kondisi ini, ya bagaimana kita bisa mengupayakan roda pemerintahan dan pelayanan ini berjalan dengan kondisi dan jumlah SDM yang ada, karena sudah tidak boleh lagi mengangkat honorer,” pungkasnya.
Dengan rata-rata 200 ASN memasuki masa pensiun setiap tahun dan belum adanya kepastian rekrutmen baru, persoalan Kota Cirebon defisit SDM menjadi tantangan yang perlu segera diantisipasi.
Kepastian pemenuhan formasi pegawai serta strategi pemerataan SDM antarperangkat daerah akan menjadi faktor penting agar pelayanan publik di Kota Cirebon tetap berjalan optimal. (sep)















