KPU Beri Alarm Partai Politik! Jika Ambang Batas 5 Persen Berlaku, Hanya 8 Partai Ini Lolos di Cirebon

KPU beri alarm partai politik jelang Pemilu 2029. Wacana ambang batas 5 persen bisa mengubah peta kursi DPRD Kota Cirebon dan mengancam sejumlah parpol.

CIREBON – Partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2029 perlu mulai menyiapkan strategi politik sejak dini. Pasalnya, wacana perubahan sistem pemilu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi mengubah peta persaingan perebutan kursi legislatif, termasuk di tingkat daerah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah rencana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen. Tak hanya itu, muncul pula wacana perluasan penerapan ambang batas yang selama ini berlaku untuk DPR RI agar diterapkan hingga DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota.

Jika wacana tersebut benar-benar disahkan, dampaknya diperkirakan cukup besar bagi partai politik, terutama partai dengan perolehan suara yang relatif kecil. Mereka harus bekerja lebih keras untuk mengamankan suara pemilih agar tetap bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, membenarkan bahwa persoalan ambang batas parlemen menjadi salah satu materi yang mengemuka dalam pembahasan revisi UU Pemilu di DPR RI.

Menurutnya, revisi UU Pemilu saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Komisi II DPR RI juga sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengkaji sekaligus menyusun berbagai materi perubahan regulasi kepemiluan tersebut.

“Belum ditetapkan, karena revisi masih berjalan. Tapi wacana itu menjadi pembahasan dan menguat di DPR,” ungkap Mardeko kepada Rakyat Cirebon, Senin (16/11).

Ia menjelaskan, dalam draf revisi UU Pemilu yang tengah dibahas, terdapat usulan penerapan ambang batas parlemen sebesar 5 persen dari total suara sah hasil pemilihan legislatif (pileg).

Apabila ketentuan tersebut diberlakukan hingga tingkat DPRD, setiap partai politik harus mampu memperoleh sedikitnya 5 persen suara sah di wilayah pemilihan yang menjadi dasar perhitungan.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik di daerah. Sebab, perolehan suara yang selama ini cukup untuk mengantarkan kader mereka ke kursi DPRD belum tentu memenuhi persyaratan apabila ambang batas baru diterapkan.

Simulasi Parliamentary Threshold 5 Persen di Kota Cirebon

Untuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan dampaknya, Mardeko menyimulasikan penerapan ambang batas 5 persen dengan menggunakan data hasil Pileg 2024 di Kota Cirebon.

Berdasarkan data KPU, jumlah suara sah pada Pileg 2024 di Kota Cirebon mencapai 201.183 suara.

Jika ambang batas 5 persen diberlakukan, setiap partai politik setidaknya harus mengumpulkan 10.059,15 suara. Dengan kata lain, parpol perlu memperoleh minimal sekitar 10.060 suara agar memenuhi ambang batas tersebut.

Hasil simulasi terhadap 18 partai politik peserta Pileg 2024 menunjukkan bahwa hanya delapan partai yang mampu memperoleh suara di atas ambang batas 5 persen.

Berikut rincian perolehan suara masing-masing partai politik di Kota Cirebon pada Pileg 2024:
Partai Politik Perolehan Suara
PKB 15.794
Partai Gerindra 24.797
PDI Perjuangan 24.550
Partai Golkar 26.138
Partai NasDem 28.460
Partai Buruh 839
Partai Gelora 1.728
PKS 20.575
PKN 163
Partai Hanura 6.707
Partai Garuda 185
PAN 20.260
PBB 257
Partai Demokrat 14.342
PSI 2.906
Partai Perindo 3.114
PPP 10.023
Partai Ummat 345

Dari data tersebut, delapan partai yang memenuhi ambang batas 5 persen adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Sementara itu, sejumlah partai lainnya masih berada di bawah batas perolehan suara yang disyaratkan.

Menariknya, terdapat dua partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen daerah, tetapi berdasarkan simulasi tersebut belum mencapai angka 5 persen. Keduanya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura.

PPP tercatat memperoleh 10.023 suara. Jumlah tersebut masih terpaut 36 suara dari ambang batas minimal sekitar 10.060 suara.

Adapun Partai Hanura memperoleh 6.707 suara. Artinya, partai tersebut membutuhkan tambahan suara yang cukup besar untuk bisa memenuhi persyaratan apabila aturan baru benar-benar diterapkan.

Meski demikian, simulasi ini masih menggunakan hasil Pileg 2024 sebagai gambaran. Perolehan suara pada Pemilu 2029 mendatang tentu dapat berubah mengikuti dinamika politik, kekuatan mesin partai, popularitas calon legislatif, serta pilihan masyarakat.

KPU Beri Alarm Partai Politik untuk Mulai Menyusun Strategi

Mardeko menilai, meskipun belum menjadi ketentuan resmi, wacana kenaikan parliamentary threshold harus mulai diperhitungkan oleh seluruh partai politik.

Menurutnya, partai tidak bisa hanya mengandalkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Jika ambang batas 5 persen diterapkan hingga tingkat DPRD, persaingan untuk mendapatkan kursi legislatif akan semakin ketat.

Partai politik harus memastikan perolehan suara mereka mampu melewati batas minimal sebelum berbicara lebih jauh mengenai perebutan kursi.

“Jadi partai yang akan dapat kursi, itu hanya yang memperoleh di atas 5 persen suara sah se-Kota Cirebon. Imbas ke partai, ya harus berjuang supaya perolehan bisa di atas 5 persen,” jelasnya.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi sinyal bagi partai politik untuk mulai memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kerja politik di masyarakat, serta mempersiapkan strategi pemenangan menuju Pemilu 2029.

Partai dengan basis pemilih yang sudah kuat pun tetap perlu menjaga dukungan. Sebab, perubahan regulasi dapat membuat persaingan tidak lagi hanya berkaitan dengan jumlah kursi yang tersedia, tetapi juga kemampuan memenuhi persyaratan ambang batas.

Jumlah Pemilih Bertambah, Persaingan Politik Diprediksi Semakin Ketat

Selain persoalan ambang batas, Mardeko juga menyoroti perkembangan jumlah pemilih di Kota Cirebon. Menurutnya, pertumbuhan daftar pemilih menjadi faktor lain yang perlu diperhitungkan partai politik dalam menyusun strategi menghadapi pemilu berikutnya.

Berdasarkan data KPU, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Cirebon pada Pemilu 2024 mencapai 252.385 pemilih.

Sementara itu, hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) hingga triwulan ketiga 2026 telah mencapai 262.032 pemilih.

Artinya, terdapat penambahan sebanyak 9.647 pemilih dibandingkan DPT Pemilu 2024. Angka tersebut mendekati 10 ribu pemilih baru yang masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan.

Pertambahan jumlah pemilih ini menjadi tantangan tambahan bagi partai politik. Mereka harus mampu memperluas jangkauan dukungan sekaligus mempertahankan basis suara yang sudah dimiliki.

Terlebih, jika jumlah kursi legislatif tidak mengalami penambahan, sementara jumlah pemilih terus meningkat, persaingan untuk mendapatkan kursi DPRD berpotensi semakin kompetitif.

“Sejak Pemilu 2024, sampai terakhir kita mutakhirkan itu naiknya sudah 10 ribu. Jadi pileg selanjutnya, kursi tidak nambah, tapi suara nambah. Jadi meskipun masih wacana, ambang batas ini harus menjadi pertimbangan bagi parpol-parpol calon peserta pemilu selanjutnya yang sudah mulai menyusun strategi pemenangan,” kata Mardeko.

Ia memperkirakan hasil revisi UU Pemilu dapat ditetapkan sekitar Maret-April 2027.

Dengan demikian, partai politik masih memiliki waktu untuk mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan perubahan sistem pemilu tersebut.

Bagi partai politik di Kota Cirebon, wacana parliamentary threshold 5 persen bukan sekadar persoalan perubahan angka dalam regulasi. Jika benar-benar diberlakukan hingga tingkat daerah, aturan tersebut berpotensi mengubah peta kekuatan politik dan menentukan partai mana saja yang mampu bertahan di parlemen.

Karena itu, peringatan KPU Kota Cirebon menjadi alarm awal bagi seluruh partai politik. Persiapan menuju Pemilu 2029 tidak cukup hanya mengandalkan popularitas tokoh atau kekuatan struktur organisasi. Kemampuan mengamankan suara pemilih dalam jumlah yang memenuhi ambang batas juga akan menjadi faktor penting. (sep)