CIREBON – Gedung bekas kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon di Jalan Cipto MK yang sempat lama tidak digunakan mulai kembali dibersihkan.
Bangunan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, M Arif Kurniawan membenarkan adanya instruksi dari Wali Kota Cirebon Effendi Edo untuk kembali memanfaatkan aset gedung bekas Disnaker tersebut.
“Betul, perintah Pak Wali itu akan digunakan lagi,” ujar Arif, Minggu (27/9).
Namun, gedung tersebut nantinya bukan kembali digunakan oleh Disnaker. Pemkot Cirebon mengarahkan pemanfaatannya untuk DPKP atau Damkar.
Arif mengatakan, kondisi kantor Damkar yang saat ini berada di kompleks perkantoran Bima dinilai kurang memadai, terutama untuk kebutuhan ruang sekretariat dan pejabat struktural.
“Untuk Damkar. Karena kantor Damkar saat ini lumayan mengkhawatirkan, terutama untuk sekretariat,” katanya.
Rencana pemanfaatan gedung bekas Disnaker tersebut tidak serta-merta disertai dengan renovasi secara menyeluruh. Pasalnya, terdapat sejumlah bagian bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan, termasuk bagian atap yang pernah ambruk.
Menurut Arif, dengan kondisi anggaran pemerintah daerah saat ini, perbaikan fisik secara keseluruhan belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.
Karena itu, Pemkot Cirebon akan terlebih dahulu mengoptimalkan bagian bangunan yang kondisinya masih aman dan layak digunakan.
“Masih ada beberapa lokal bangunan yang aman dan bisa digunakan. Apalagi di sana halaman belakang cukup luas untuk beberapa armada Damkar. Pak Wali minta disiapkan agar tahun ini mulai ditempati,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Damkar di kompleks perkantoran Bima.
Dalam kunjungan tersebut, Edo melihat langsung kondisi fasilitas perkantoran Damkar yang dinilai belum memadai. Bahkan, untuk menerima tamu pun belum tersedia ruangan yang representatif.
“Saya kemarin pas ke Damkar melihat kok kepala dinas tidak punya ruangan. Maka saya minta yang eks kantor Disnaker ini difungsikan kembali,” ungkap Edo.
Meski demikian, Edo menegaskan tidak seluruh aktivitas Damkar akan dipindahkan ke gedung bekas Disnaker.
Pemanfaatan akan difokuskan pada bagian bangunan yang masih aman dan representatif. Ruangan tersebut nantinya dapat digunakan oleh kepala dinas, kepala bidang, serta sekretariat.
“Tidak pindah semua. Minimal nanti untuk kadis dan pejabatnya ada kantor yang agak layak,” ucapnya. (sep)
