INDRAMAYU – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum mencerminkan potensi penerimaan daerah secara maksimal.
Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu segera melakukan riset potensi daerah (rispoda) untuk memetakan sumber-sumber PAD secara lebih akurat. Selain itu, digitalisasi penerimaan retribusi juga dinilai penting untuk menekan potensi kebocoran.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, H Edi Fauzi, mengatakan PAD Indramayu mengalami penurunan sebesar 1,85 persen. Target PAD yang sebelumnya mencapai sekitar Rp927 miliar turun menjadi Rp919 miliar.
Menurut Edi, salah satu faktor yang memengaruhi dinamika penerimaan daerah adalah sektor pajak kendaraan bermotor. Pada periode sebelumnya, penerimaan sempat meningkat karena adanya program pembebasan atau penggratisan denda pajak yang mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran.
Namun, Edi menilai Pemkab Indramayu tidak boleh hanya mengandalkan penerimaan dari sektor pajak. Masih banyak sumber pendapatan lain yang dinilai memiliki potensi besar, terutama retribusi pasar dan parkir.
“Retribusi kita penerimaannya sangat rendah sekali, padahal potensinya sangat mungkin untuk dimaksimalkan. Seperti retribusi pasar dan retribusi parkir,” kata Edi kepada Radar Indramayu, Selasa (22/9).
Potensi Retribusi Pasar Belum Maksimal
Edi mencontohkan kondisi Pasar Jatibarang. Berdasarkan perhitungan potensi riil dari berbagai sumber, mulai dari sewa kios, los hingga pedagang lemprakan, pasar tersebut dinilai mampu menghasilkan penerimaan hingga Rp4 juta per hari.
Jika dihitung dalam satu bulan, potensinya mencapai sekitar Rp120 juta. Sementara dalam satu tahun, nilai tersebut bisa mencapai sekitar Rp1,5 miliar.
Namun, realisasi penerimaan Pasar Jatibarang saat ini disebut baru sekitar Rp800 juta per tahun.
Kondisi serupa terjadi di Pasar Karangampel. Pasar tersebut baru memberikan kontribusi terhadap PAD sekitar Rp600 juta per tahun.
Menurut Edi, angka tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pasar.
Tidak hanya retribusi pasar, sektor parkir juga menjadi perhatian Fraksi PDIP. Retribusi parkir tepi jalan umum di seluruh Kabupaten Indramayu disebut baru memberikan kontribusi sekitar Rp1 miliar per tahun.
Sementara itu, total penerimaan retribusi parkir di seluruh pasar di Kabupaten Indramayu mencapai sekitar Rp1,5 miliar per tahun.
Edi menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menduga rendahnya penerimaan tidak semata-mata disebabkan kecilnya potensi, tetapi juga karena target yang selama ini ditetapkan belum berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Ini menunjukkan adanya indikasi kebocoran. Target yang ditetapkan selama ini terlalu rendah dan tidak didasarkan pada potensi riil di lapangan,” tegasnya.
Dorong Rispoda dan Transaksi Digital
Untuk meningkatkan PAD, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Indramayu menjalankan dua langkah utama.
Pertama, melakukan riset potensi daerah atau rispoda. Riset tersebut diperlukan untuk mengetahui secara detail potensi penerimaan di setiap wilayah dan sektor.
Hasil riset nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target PAD yang lebih realistis, terukur, sekaligus sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing sektor.
Langkah kedua adalah mempercepat digitalisasi seluruh transaksi retribusi. Pemkab Indramayu dinilai perlu mengurangi transaksi secara tunai dan beralih ke sistem elektronik agar setiap penerimaan dapat tercatat dan dipantau.
Edi mencontohkan pembayaran sewa kios pasar yang dapat menggunakan QRIS. Dengan sistem tersebut, pembayaran langsung tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah diawasi.
Untuk sektor parkir, ia mendorong penerapan sistem e-parking, termasuk penggunaan pintu palang otomatis di lokasi yang memungkinkan.
Menurut Edi, digitalisasi dapat menjadi salah satu cara untuk mempersempit celah kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi daerah.
Ia meyakini kombinasi antara riset potensi daerah dan sistem penerimaan berbasis digital dapat membantu Pemkab Indramayu meningkatkan PAD di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
“Kalau Pemkab Indramayu serius, dorongan untuk rispoda dan penerapan e-parking serta pembayaran digital itu harus segera direalisasikan agar potensi PAD kita benar-benar masuk ke kas daerah,” pungkas Edi Fauzi. (oni)
