INDRAMAYU – DPRD Kabupaten Indramayu melalui Komisi 3 menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Perumdam Tirta Darma Ayu. Perusahaan daerah tersebut diminta melakukan penanganan secara cepat setiap kali terjadi gangguan pelayanan air kepada masyarakat.
Komisi 3 juga mengingatkan agar gangguan pasokan air tidak selalu dikaitkan dengan faktor cuaca, terutama saat memasuki musim kemarau. Setiap persoalan teknis yang terjadi harus segera ditelusuri dan ditangani agar tidak berdampak panjang terhadap pelanggan.
Sorotan tersebut disampaikan saat Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Regional Lobener, Kecamatan Jatibarang, belum lama ini.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan operasional IPA Regional Lobener, sekaligus memastikan kesiapan pengelolaan air dalam menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan.
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu, Suhendri, mengatakan monitoring dilakukan untuk mengetahui kinerja operasional IPA sekaligus berbagai kendala yang dapat menghambat ketersediaan dan distribusi air kepada masyarakat, khususnya pelanggan Perumdam Tirta Darma Ayu.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan, terutama kesiapan IPA Lobener dalam menghadapi kemarau panjang serta kendala yang dapat menghambat pelayanan air kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi 3 turut menyoroti persoalan kebocoran bendung karet yang berdampak terhadap terhentinya pasokan air ke sejumlah wilayah di Indramayu.
Anggota Komisi 3, Tatang Sutardi, menegaskan berkurangnya pasokan air di wilayah Indramayu Kota tidak semata-mata disebabkan kondisi kekeringan.
“Jangan sampai setiap ada gangguan langsung dikaitkan dengan cuaca. Kalau memang ada kebocoran, harus dicari tahu penyebab pastinya dan segera ditangani,” ujarnya.
Menurut Tatang, Perumdam perlu menyiapkan langkah antisipasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan pompa untuk menjaga suplai air tetap dapat dialirkan ketika terjadi gangguan pada sistem utama.
Menanggapi masukan tersebut, Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Nurpan, menyampaikan terima kasih kepada Komisi 3. Ia memastikan berbagai masukan tersebut akan ditindaklanjuti, termasuk dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan pelayanan.
Sementara itu, anggota Komisi 3 lainnya, Ruswa, menyoroti peran Humas Perumdam Tirta Darma Ayu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, ketika terjadi gangguan pelayanan, Humas harus lebih aktif memberikan klarifikasi dan informasi secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan langkah penanganan yang sedang dilakukan.
“Humas harus lebih aktif menyampaikan informasi ketika terjadi trouble di lapangan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan cepat. Ini juga bagian dari profesionalisme BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Ruswa.
Komisi 3 berharap hasil kunjungan dan evaluasi tersebut segera ditindaklanjuti Perumdam Tirta Darma Ayu. Penanganan yang cepat dan langkah antisipasi yang tepat dinilai penting untuk meminimalkan gangguan pasokan air.
Dengan tindakan strategis dan responsif, pelayanan air bersih bagi masyarakat Indramayu diharapkan tetap berjalan optimal, termasuk saat menghadapi musim kemarau. (tar)
