CIREBON – Mundurnya awal musim hujan memperpanjang dampak kekeringan di Kabupaten Cirebon. Sebanyak 12 desa kini mengalami kekeringan dan krisis air bersih, dengan total warga terdampak mencapai 25.969 jiwa.
Kondisi tersebut membuat penanganan kekeringan masih harus berlanjut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bahkan memperpanjang status siaga bencana kekeringan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih lama dari prediksi sebelumnya.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, mengatakan awal musim hujan yang semula diprediksi terjadi pada Oktober kini diperkirakan mundur hingga November.
“Dengan semakin panjangnya musim kemarau, yang sebelumnya diprediksi musim hujan jatuh pada Oktober, saat ini mundur menjadi November,” ujar Syamsul kepada Radar Cirebon, kemarin.
Menurut Syamsul, perubahan perkiraan awal musim hujan tersebut berdampak terhadap penanganan bencana kekeringan. Pasalnya, masyarakat di sejumlah wilayah masih membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Cirebon memperpanjang masa siaga bencana kekeringan melalui surat keputusan (SK) Bupati Cirebon. Status yang sebelumnya berakhir pada akhir September kini diperpanjang hingga akhir Oktober.
Perpanjangan status tersebut dilakukan seiring dengan kondisi kekeringan yang belum sepenuhnya teratasi. Selain memperpanjang masa siaga, BPBD juga mencatat bertambahnya jumlah desa yang mengalami kekurangan air bersih.
12 Desa di Kabupaten Cirebon Terdampak Kekeringan
Syamsul menyebutkan, saat ini terdapat 12 desa yang mengalami dampak kekeringan dan kelangkaan air bersih. Desa-desa tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon.
Adapun 12 desa yang terdampak yakni Desa Buyut, Ciwaringin, Cupang, Galagamba, Karangwangi, Kreyo, Mundu Pesisir, Panongan Lor, Sampiran, Sibubut, Sidamulya, dan Slangit.
“Selain perpanjangan SK Bupati, juga bertambahnya desa yang terdampak kekeringan dan kelangkaan air bersih. Saat ini menjadi 12 desa,” katanya.
Dari seluruh wilayah tersebut, total warga yang terdampak mencapai 25.969 jiwa. Jumlah itu menunjukkan bahwa kekeringan tidak hanya menjadi persoalan ketersediaan air di satu wilayah, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah desa.
Mundurnya musim hujan berpotensi membuat warga harus menghadapi kondisi tersebut lebih lama. Terlebih, pemulihan ketersediaan air sangat bergantung pada datangnya hujan dan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.
Penanganan Kekeringan Masih Berlanjut
BPBD Kabupaten Cirebon terus memantau perkembangan kondisi kekeringan, terutama di desa-desa yang mengalami krisis air bersih. Penanganan masih diperlukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau belum berakhir.
Syamsul menegaskan, upaya penanganan kekeringan harus tetap dilakukan sampai hujan benar-benar turun dan ketersediaan air bagi masyarakat kembali normal.
“Dengan kondisi tersebut, penanganan kekeringan masih harus dilakukan hingga hujan benar-benar turun dan ketersediaan air masyarakat kembali normal,” ujarnya.
Mundurnya awal musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan. Dengan 12 desa dan 25.969 jiwa terdampak, pemantauan serta pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi perhatian selama masa siaga bencana masih berlangsung. (den)
