CIREBON – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan dalam menarik minat masyarakat. Dari berbagai layanan yang tersedia, pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi layanan yang paling banyak dikunjungi warga.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan MPP Kabupaten Cirebon belum merata. Masyarakat masih lebih banyak mendatangi layanan administrasi kependudukan dibandingkan pelayanan dari instansi lain yang juga tersedia di lokasi tersebut.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Siti Komariyah SKep Ners MAP, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebutkan, hingga saat ini layanan Disdukcapil masih mendominasi kunjungan masyarakat ke MPP.
“Yang sekarang ramainya hanya Disdukcapil,” kata Siti kepada Rakyat Cirebon, kemarin.
Meski jumlah pengunjung belum merata, operasional pelayanan di MPP Kabupaten Cirebon tetap berjalan. DPMPTSP juga menyiagakan dua hingga tiga petugas untuk mendukung kelancaran pelayanan bagi masyarakat yang datang.
Siti, yang akrab disapa Oom, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pengguna fasilitas tersebut. Menurut dia, sejauh ini belum ada keluhan yang diterima dari masyarakat terkait akses maupun pelayanan di MPP.
“Kita sudah maksimal. Tidak ada komplain dari pengguna akses MPP,” ujarnya.
Sosialisasi MPP Kabupaten Cirebon Perlu Diperkuat
Kondisi MPP Kabupaten Cirebon yang masih relatif sepi menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pasalnya, keberadaan fasilitas pelayanan terpadu ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan dan kesiapan petugas, tetapi juga pada pengetahuan masyarakat mengenai manfaat serta jenis pelayanan yang dapat diakses.
Penguatan sosialisasi menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat semakin mengenal fungsi MPP. Informasi mengenai jenis layanan, persyaratan administrasi, prosedur pengurusan, hingga jam operasional perlu disampaikan secara jelas dan mudah dijangkau.
Dengan informasi yang lebih luas, masyarakat diharapkan tidak hanya mengunjungi MPP untuk mengurus dokumen kependudukan. Berbagai layanan dari instansi lain juga berpeluang dimanfaatkan sehingga keberadaan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang lebih besar.
MPP pada dasarnya dirancang untuk menyatukan beragam pelayanan pemerintah dalam satu lokasi. Konsep ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan, menghemat waktu, serta mengurangi kebutuhan untuk mendatangi sejumlah kantor instansi secara terpisah.
Karena itu, tingkat kunjungan masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Evaluasi terhadap layanan yang paling banyak digunakan, kebutuhan warga, serta efektivitas penyebaran informasi dapat menjadi bahan untuk meningkatkan pemanfaatan MPP.
Ke depan, MPP Kabupaten Cirebon diharapkan tidak sekadar menjadi fasilitas yang menyediakan beragam layanan administrasi, tetapi juga menjadi pusat pelayanan publik terpadu yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Upaya meningkatkan kunjungan perlu dibarengi dengan informasi yang mudah dipahami dan pelayanan yang tetap responsif. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui pilihan layanan yang tersedia sekaligus memperoleh kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi di satu tempat. (zen)
