KUNINGAN – Pj Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidik setelah muncul temuan survei yang menyebut sekitar 42 persen guru di Kabupaten Kuningan terjerat persoalan pinjaman online (pinjol). Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi mengganggu konsentrasi dan kinerja guru dalam menjalankan tugas pendidikan.
Persoalan finansial yang dialami tenaga pendidik itu disampaikan Dian saat menyerahkan petikan Surat Keputusan (SK) penugasan kepada 50 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Senin (2/11).
Penyerahan SK berlangsung dalam apel pagi di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan. Dari total 50 kepala sekolah yang menerima penugasan, terdiri atas dua kepala taman kanak-kanak (TK), 41 kepala sekolah dasar (SD), dan tujuh kepala sekolah menengah pertama (SMP).
Berdasarkan rincian penugasan, sebanyak 40 orang mendapatkan promosi jabatan. Sementara 10 kepala sekolah lainnya menjalani mutasi atau rotasi untuk mengisi kebutuhan organisasi di lingkungan pendidikan.
Dalam arahannya, Dian menegaskan bahwa penugasan tersebut bukan sekadar pergantian posisi atau penyegaran jabatan. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kuningan.
Dia meminta seluruh kepala sekolah yang menerima SK segera menjalankan tugas di tempat masing-masing. Kecepatan beradaptasi dan kemampuan membangun lingkungan sekolah yang sehat dinilai menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas SDM dan menyehatkan iklim pendidikan. Setelah menerima SK, para kepala sekolah diharapkan segera bergerak menempati pos penugasan masing-masing,” ujar Dian.
42 Persen Guru di Kuningan Terjerat Pinjol Jadi Perhatian Serius
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama Dian adalah kondisi finansial para guru. Berdasarkan survei yang disampaikannya, sekitar 42 persen guru di Kabupaten Kuningan menghadapi persoalan pinjaman online atau pinjol.
Angka tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Kuningan yang mencapai sekitar 8.000 orang.
Persoalan pinjol tidak bisa dianggap sepele. Tekanan ekonomi dan beban utang berpotensi memengaruhi kondisi psikologis, konsentrasi, hingga produktivitas guru ketika menjalankan aktivitas pembelajaran di sekolah.
Karena itu, Dian meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan tidak hanya berfokus pada urusan administrasi dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Aspek kesejahteraan serta kesehatan finansial guru juga harus mendapatkan perhatian.
Dia secara khusus menginstruksikan Kepala Disdikbud untuk melakukan pemetaan terhadap akar persoalan yang menyebabkan banyak guru menghadapi masalah pinjaman online.
Selain itu, diperlukan edukasi mengenai literasi keuangan agar para guru memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, serta menghindari risiko pinjaman yang dapat memberatkan kondisi ekonomi keluarga.
“Saya minta Kadisdik memberikan edukasi dan mencari solusi bersama, agar persoalan keuangan ini tidak mengganggu fokus guru dalam mendidik anak bangsa,” tegasnya.
Buta Huruf Fungsional Masih Jadi Tantangan Pendidikan
Selain persoalan pinjol, Dian juga menyoroti tantangan kualitas pembelajaran, khususnya masalah buta huruf fungsional di kalangan siswa.
Menurutnya, masih ditemukan siswa yang mampu membaca dengan lancar, tetapi belum memahami makna bacaan. Bahkan, sebagian siswa belum mampu menangkap informasi penting maupun menyimpulkan isi teks yang dibacanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca tidak cukup diukur dari kelancaran mengeja atau melafalkan tulisan. Kemampuan memahami informasi dan berpikir kritis juga harus menjadi perhatian dalam proses pembelajaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pembenahan secara menyeluruh. Mulai dari mengurangi beban administrasi guru, meningkatkan kompetensi pedagogik, hingga memastikan pemerataan tenaga pendidik di berbagai wilayah.
Dian menilai guru harus memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi utamanya, yakni mendidik dan mendampingi perkembangan kemampuan siswa.
Di sisi lain, Pemkab Kuningan juga merencanakan revitalisasi ratusan sekolah pada tahun mendatang. Program tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.
Libatkan 5.000 Peserta dalam Seminar Nasional Hari Guru
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, Pemkab Kuningan juga merencanakan penyelenggaraan Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Guru.
Kegiatan tersebut ditargetkan melibatkan sekitar 5.000 peserta dengan menghadirkan narasumber tingkat nasional.
Seminar ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengetahuan, memperluas wawasan, sekaligus memperkuat kompetensi para pendidik dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.
Dian berharap momentum tersebut dapat mendorong lahirnya guru-guru yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan masa kini.
Di akhir arahannya, dia berpesan kepada 50 kepala sekolah yang baru menerima SK agar menjalankan amanah dengan penuh integritas dan dedikasi.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya kerja, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik.
Pemerintah daerah berharap pembenahan tata kelola sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dapat berjalan beriringan.
Dengan demikian, persoalan yang selama ini menghambat kualitas pendidikan, termasuk tekanan finansial yang dialami sebagian guru, dapat ditangani secara lebih terarah demi mencetak generasi Kuningan yang unggul. (iim)
