CIREBON – Wacana pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapat respons dari kalangan perguruan tinggi swasta (PTS).
Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ), Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, M.Si., menyatakan pada prinsipnya mendukung rencana tersebut. Namun, ia meminta pemerintah memperhatikan sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi keberlangsungan PTS.
Menurut Mukarto, Ketua YPSGJ tanggapi wacana kuliah gratis di PTN dengan sikap terbuka. Ia menilai pembebasan UKT dapat menjadi kebijakan positif apabila pemerintah sekaligus melakukan penataan terhadap jumlah mahasiswa yang diterima PTN.
Ia mengingatkan, PTN tidak seharusnya menerima mahasiswa dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan daya tampung dan pemerataan akses pendidikan tinggi.
“Sebagai badan penyelenggara, saya tidak ada masalah dengan itu, dengan catatan PTN tidak lagi seperti sekarang menerima mahasiswa seperti kapal keruk atau pukat harimau,” ujar Mukarto.
Kuliah Gratis Harus Diikuti Penataan Penerimaan Mahasiswa
Mukarto menilai keberadaan PTS memiliki peran penting dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Sebab, kapasitas PTN dinilai tidak mampu menampung seluruh lulusan sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Karena itu, menurutnya, kebijakan kuliah gratis di PTN harus dirancang secara hati-hati. Jangan sampai PTN semakin memperbesar penerimaan mahasiswa, sementara PTS harus bertahan dengan sumber pembiayaan yang terbatas.
Ia berharap keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai kuliah gratis nantinya dapat mendorong perubahan pola penerimaan mahasiswa di PTN.
Mukarto bahkan membayangkan PTN akan lebih selektif dalam menerima mahasiswa, terutama jika pembebasan UKT benar-benar diterapkan.
“Kebijakan kuliah gratis ini saya sambut baik karena pastinya ke depan kebijakannya akan berubah. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk menggratiskan UKT, PTN nantinya hanya akan mendidik anak-anak yang mempunyai kompetensi dan kualitas super melalui saringan yang ketat,” jelasnya.
Menurut dia, pola seleksi yang lebih ketat dapat menciptakan pembagian peran yang lebih sehat antara PTN dan PTS. PTN dapat fokus mendidik mahasiswa dengan kompetensi tertentu, sementara PTS tetap memiliki ruang yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Khawatir PTS Semakin Tertekan
Di sisi lain, Mukarto mengingatkan potensi dampak negatif jika kebijakan kuliah gratis di PTN diterapkan tanpa pembatasan jumlah mahasiswa.
Ia menilai kondisi tersebut dapat membuat persaingan antara PTN dan PTS semakin berat. Terlebih, PTS selama ini tidak memperoleh dukungan anggaran negara secara langsung seperti PTN.
“Kabar buruk seburuk-buruknya adalah jika model penerimaan mahasiswa barunya masih seperti sekarang. PTS ini hidup tanpa digerojok APBN,” katanya.
Mukarto menjelaskan, dukungan pemerintah terhadap PTS selama ini antara lain hadir melalui berbagai program hibah yang harus diperoleh secara kompetitif. Dengan kondisi tersebut, keberlangsungan PTS sangat bergantung pada kemampuan masing-masing badan penyelenggara dan pengelolaan perguruan tinggi.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melihat kebijakan pendidikan tinggi dari sisi mahasiswa yang mendapatkan manfaat kuliah gratis. Aspek keberlangsungan lembaga pendidikan tinggi swasta juga dinilai perlu menjadi pertimbangan.
YPSGJ Minta Pemerintah Lindungi PTS
Mukarto berharap pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan dan Presiden, dapat menyusun kebijakan pendidikan tinggi yang tetap memberikan ruang bagi PTS.
Menurutnya, perguruan tinggi swasta memiliki kontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak gagasan pembebasan UKT di PTN. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengaturan penerimaan mahasiswa yang proporsional dan seleksi yang lebih ketat.
“Saya setuju UKT PTN digratiskan, tetapi kembali pada pembatasan penerimaan mahasiswa baru PTN melalui saringan yang ketat. Kami di PTS juga berkontribusi membangun SDM melalui pendidikan tinggi. Jadi tolong kami jangan dimatikan melalui kebijakan-kebijakan yang ada,” pungkasnya. (wan)
