
CIREBON – Kabar mengenai usulan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon hingga menjelang akhir November 2026 belum menemui kejelasan.
Usulan kebutuhan tambahan aparatur sipil negara (ASN) yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon hingga kini belum mendapatkan jawaban.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Cirebon masih harus menunggu kepastian terkait kemungkinan penambahan pegawai untuk memenuhi kebutuhan di berbagai perangkat daerah.
Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi terbaru dari pemerintah pusat mengenai usulan formasi ASN yang diajukan daerah.
“Belum, sampai saat ini belum ada jawaban,” ungkap Budi saat dikonfirmasi Rakyat Cirebon, Jumat (20/11).
Padahal, proses pemetaan kebutuhan pegawai sebenarnya sudah dilakukan sejak awal 2026. BKPSDM Kota Cirebon sebelumnya telah meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan ASN di masing-masing instansi.
Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pegawai dapat dihitung berdasarkan kondisi dan beban kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari hasil pemetaan tersebut, BKPSDM Kota Cirebon kemudian merumuskan usulan penambahan sebanyak 161 formasi ASN. Jumlah itu terdiri dari 105 formasi CPNS dan 56 formasi PPPK.
Seluruh kebutuhan tersebut telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, sampai sekarang belum ada informasi lanjutan mengenai persetujuan maupun realisasi formasi yang diajukan.
“Jumlah tersebut sudah diusulkan ke BKN, tapi belum ada info lanjutan,” lanjut Budi.
Rekrutmen CPNS 2026 Fokus pada Program Prioritas Pusat
Di tengah belum jelasnya usulan formasi dari daerah, pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan informasi mengenai rencana pembukaan rekrutmen CPNS tahun 2026.
Namun, kesempatan rekrutmen tersebut diperkirakan tidak dibuka secara umum untuk seluruh instansi pemerintah daerah. Formasi yang disiapkan lebih diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional.
Budi menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima BKPSDM, kebutuhan pegawai yang menjadi sasaran rekrutmen antara lain pejabat fungsional Polisi Hutan, Manggala Agni, guru sekolah terintegrasi, serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Unggul Garuda.
Selain itu, rekrutmen juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada program-program prioritas pemerintah pusat lainnya.
Dengan kebijakan tersebut, peluang penambahan ASN untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah masih belum dapat dipastikan.
“Jadi rekrutmen memang ada, tapi untuk pegawai yang berkaitan dengan program-program prioritas di pusat saja, sepertinya belum mengakomodir usulan dari daerah,” jelasnya.
Sekitar 200 ASN Kota Cirebon Pensiun Setiap Tahun
Belum adanya kepastian penambahan formasi CPNS dan PPPK menjadi persoalan tersendiri bagi Pemkot Cirebon. Sebab, jumlah ASN yang memasuki masa pensiun setiap tahun cukup besar.
Berdasarkan catatan BKPSDM, rata-rata terdapat sekitar 200 ASN Kota Cirebon yang berkurang setiap tahunnya. Pengurangan tersebut terjadi karena berbagai faktor, terutama memasuki batas usia pensiun (BUP), maupun penyebab lainnya.
Sementara itu, penambahan pegawai melalui rekrutmen baru belum memiliki kepastian.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, jumlah ASN di lingkungan Pemkot Cirebon berpotensi semakin menyusut dalam beberapa tahun mendatang.
Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik. Pasalnya, kebutuhan pegawai tetap harus dipenuhi agar pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Budi menyebutkan, rekrutmen CPNS terakhir yang dilakukan Pemkot Cirebon berlangsung pada 2024. Dalam rekrutmen tersebut, terdapat 119 orang yang berhasil diangkat menjadi PNS.
“Per tahun rata-rata ASN berkurang 200, ada karena BUP dan sebab lainnya, sementara penambahan belum jelas. Terakhir rekrutmen CPNS itu tahun 2024, ada 119 PNS saat itu,” kata Budi.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Cirebon masih menantikan keputusan pemerintah pusat mengenai usulan 161 formasi ASN. Harapannya, kebutuhan pegawai yang telah dipetakan BKPSDM dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengadaan ASN berikutnya.
Sebab, tanpa penambahan pegawai yang seimbang dengan jumlah ASN yang pensiun, ketersediaan aparatur di lingkungan Pemkot Cirebon dikhawatirkan terus mengalami penurunan. (sep)















