Insiden Maut Galian C Jadi Peringatan, Pemkot Cirebon Dorong Warga Argasunya Beralih Profesi

Pemkot Cirebon dorong alih profesi masyarakat Argasunya usai insiden maut Galian C. Program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan jadi perhatian pemerintah.

CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mendorong masyarakat di wilayah Argasunya untuk beralih profesi dari aktivitas penambangan Galian C yang dinilai sudah tidak layak dan berisiko terhadap keselamatan. Langkah ini menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi kecelakaan di lokasi Galian C yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Cirebon untuk mengevaluasi aktivitas penggalian sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Setda Kota Cirebon, Buntoro Tirto, mengatakan aktivitas penggalian yang sudah dinyatakan tidak layak seharusnya tidak lagi dipaksakan untuk beroperasi.

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Karena itu, warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas Galian C diharapkan mulai mempertimbangkan pekerjaan lain yang lebih aman dan berkelanjutan.

Buntoro memahami bahwa kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat masih bertahan bekerja di sektor tersebut. Namun, kondisi itu tidak boleh mengesampingkan risiko keselamatan yang dapat mengancam nyawa.

“Seperti yang sudah diingatkan oleh TLH, itu tidak layak dan harus ada alih profesi. Makanya, kami mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri, karena memang ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan, dorongan alih profesi masyarakat Argasunya perlu diikuti langkah konkret dari pemerintah. Artinya, masyarakat tidak cukup hanya diminta meninggalkan pekerjaan lama, tetapi juga harus mendapatkan alternatif mata pencaharian yang memungkinkan mereka tetap memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk itu, dinas terkait di lingkungan Pemkot Cirebon diharapkan melakukan pemetaan terhadap potensi ekonomi dan kemampuan masyarakat setempat. Hasil pemetaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Program Pemberdayaan Perlu Berkelanjutan

Buntoro mengungkapkan, berbagai program pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah beberapa kali dilaksanakan. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keberlanjutan kegiatan setelah bantuan atau pendampingan selesai diberikan.

Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat tidak seharusnya hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek. Pemerintah perlu memastikan kegiatan yang dijalankan mampu menciptakan sumber penghasilan baru sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi.

Ia mengakui, upaya tersebut bukan perkara mudah. Perubahan kondisi alam, dinamika sosial, hingga berbagai tantangan ekonomi dapat memengaruhi keberhasilan program yang telah dirancang.

“Beberapa kali memang sudah ada program-program terkait pengentasan kemiskinan. Cuma keberlangsungannya masih jangka pendek dan tidak bisa terus-menerus. Karena ada tantangan alam, perubahan kondisi, dan dinamika yang harus dihadapi,” ungkapnya.

Karena itu, Buntoro berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai jenis pekerjaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Argasunya.

Program pemberdayaan nantinya diharapkan tidak hanya memberikan keterampilan baru, tetapi juga membuka peluang usaha maupun akses pekerjaan yang memiliki prospek jangka panjang.

Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas Galian C memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan tanpa harus menghadapi risiko keselamatan dari kegiatan penggalian.

Pengawasan Galian C Menjadi Kewenangan Provinsi

Selain mendorong alih profesi, Pemkot Cirebon juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan Galian C. Buntoro menjelaskan, kewenangan terkait pertambangan tersebut berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi dan potensi kerawanan di lapangan.

Dinas teknis di lingkungan Pemkot Cirebon diminta melaporkan berbagai temuan yang berpotensi membahayakan masyarakat kepada pemerintah provinsi. Laporan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan dan pengawasan lebih lanjut.

“Kita harapkan, karena kewenangan terkait Galian C itu berada di provinsi, dinas teknis kiranya bisa melaporkan potensi-potensi kerawanan kepada provinsi. Sehingga dari provinsi juga bisa memberikan bantuan terkait solusi dan upaya-upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pemkot Cirebon berharap koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dapat memperkuat penanganan persoalan Galian C di Argasunya.

Di sisi lain, upaya mengalihkan mata pencaharian masyarakat juga perlu menjadi perhatian serius. Sebab, tanpa tersedianya pekerjaan pengganti yang layak, masyarakat berpotensi kembali menggantungkan penghasilan pada aktivitas penggalian yang memiliki risiko tinggi.

Melalui evaluasi, pengawasan, dan program pemberdayaan berkelanjutan, Pemkot Cirebon berharap keselamatan masyarakat Argasunya dapat lebih terlindungi sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih aman bagi warga. (its)