
CIREBON – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cirebon menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cirebon tersebut secara khusus membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan beragama.
Sosialisasi ini diikuti sejumlah tokoh agama dari berbagai latar belakang, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, hingga Konghucu. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi lintas agama untuk memahami perubahan aturan dalam KUHP Nasional, terutama pasal-pasal yang mengatur persoalan keagamaan.
Ketua FKUB Kota Cirebon, Ustaz Abdul Hamid, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para tokoh agama mengenai ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang mulai diberlakukan pada 2026.
Menurutnya, pembahasan difokuskan pada Pasal 300 hingga Pasal 305. Sejumlah ketentuan dalam pasal tersebut berkaitan dengan aktivitas keagamaan, di antaranya penghasutan, penyebaran agama kepada seseorang yang telah memeluk agama, perusakan tempat ibadah, hingga tindakan menghalangi atau membubarkan kegiatan peribadatan.
Abdul Hamid mengatakan, terdapat perubahan terminologi dalam KUHP Nasional dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Jika KUHP lama secara khusus menggunakan istilah penodaan agama, KUHP baru tidak lagi menggunakan istilah tersebut.
“KUHP lama memuat istilah penodaan agama, sedangkan KUHP baru tidak lagi menggunakan istilah tersebut,” ujarnya.
Ia menilai, perubahan ketentuan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh tokoh agama. Pemahaman terhadap aturan hukum menjadi penting agar masyarakat tidak keliru dalam menafsirkan ketentuan yang mengatur kehidupan beragama.
Melalui kegiatan ini, FKUB Kota Cirebon berharap para tokoh lintas agama dapat memahami substansi KUHP Nasional sekaligus menyampaikan informasi yang tepat kepada umat masing-masing.
Selain meningkatkan pemahaman hukum, sosialisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan toleransi antarumat beragama. Dengan demikian, kehidupan masyarakat Kota Cirebon yang beragam dapat terus terjaga dalam suasana damai, saling menghormati, dan menjunjung tinggi kerukunan.
FKUB juga memandang pemahaman terhadap aturan hukum sebagai salah satu bagian penting dalam menjaga kebebasan menjalankan ibadah serta menghormati hak setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. (abd)















