Forum UMKM Cirebon Bidik Penguatan 200 Ribu Pelaku Usaha hingga Desa

Forum UMKM Kabupaten Cirebon perkuat ratusan ribu pelaku

CIREBON – Sekitar 200 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon menjadi sasaran penguatan organisasi Forum UMKM Kabupaten Cirebon. Struktur kepengurusan kini dibenahi hingga tingkat desa agar pelaku usaha tidak berjalan sendiri menghadapi tantangan ekonomi.

Forum UMKM Kabupaten Cirebon resmi dikukuhkan di sela peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Halaman Stadion Watubelah, Minggu (9/8).

Ketua Forum UMKM Kabupaten Cirebon, Bambang Setiawan, mengatakan penguatan organisasi hingga desa menjadi langkah penting agar forum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.

“Sekarang kita benahi susunan kepengurusan sampai ke Kordes. Jadi setiap desa nanti memiliki pengurus masing-masing,” kata Bambang.

Menurutnya, jumlah pelaku UMKM yang mencapai sekitar 200 ribu menunjukkan besarnya kontribusi sektor usaha kecil terhadap perekonomian Kabupaten Cirebon.

Namun, jumlah yang besar tersebut juga diikuti berbagai persoalan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana pelaku usaha mampu mempertahankan bisnisnya setelah mulai berjalan.

Kuwu Desa Bakung Kidul itu menyebut banyak pelaku UMKM tidak hanya kesulitan mengembangkan usaha, tetapi juga menghadapi risiko ketika bisnis mengalami penurunan.

“Bertahan saja susah, apalagi berkembang. Ketika sudah berkembang pun rawan jatuh. Saat jatuh, terkadang sulit bangkit karena persoalan modal dan utang,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Forum UMKM tidak ingin hanya menjadi organisasi formal. Forum akan diarahkan menjadi wadah kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dunia usaha, serta berbagai pihak yang memiliki ilmu, tenaga, maupun fasilitas.

“Yang punya ilmu, tenaga, maupun fasilitas harus saling mem-backup. Karena memang seharusnya kita bergotong royong,” tuturnya.

Bambang berharap struktur organisasi yang semakin kuat hingga tingkat desa dapat membuka akses lebih luas bagi pelaku UMKM terhadap informasi, pendampingan, peningkatan kapasitas, hingga peluang pemasaran.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya kemandirian pelaku usaha. Dukungan pemerintah dan stakeholder dibutuhkan untuk membuka akses dan peluang, tetapi UMKM tetap harus memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri.

“Dari anggotanya sendiri kita motivasi supaya mandiri, tidak bergantung. Namun untuk stakeholder lainnya, kita berharap ada dukungan agar UMKM bisa terus bertahan dan berkembang,” pungkasnya. (sam)