CIREBON – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon, mulai memasuki babak baru. Kawasan pelabuhan yang selama ini menjadi salah satu simpul aktivitas perikanan di Kota Cirebon tersebut dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pasar internasional.
Langkah besar itu ditandai dengan groundbreaking proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I di kawasan PPN Kejawanan, Kamis 17 September 2026.
Peletakan batu pertama dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo.
Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan pembenahan terhadap pelabuhan perikanan di Indonesia. Modernisasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan, produktivitas, sekaligus mutu hasil tangkapan nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dibenahi di sejumlah pelabuhan perikanan, termasuk dari aspek kebersihan dan produktivitas.
Karena itu, pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak hanya menyasar fasilitas fisik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sistem pelabuhan yang mampu mendukung peningkatan kualitas produk perikanan.
“Kalau pelabuhannya bagus, kualitas produknya juga bagus. Ya pasti akan diterima dengan baik di pasar internasional,” kata Trenggono.
Target Kapasitas PPN Kejawanan Melonjak
Pengembangan PPN Kejawanan Cirebon diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar Rp459 miliar. Pembangunan ditargetkan selesai pada 2028.
Setelah proyek rampung, kapasitas PPN Kejawanan ditargetkan mengalami peningkatan cukup signifikan.
Salah satunya dari sisi pelayanan kapal. Saat ini pelabuhan tercatat mampu melayani sekitar 241 kapal. Setelah dikembangkan, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi 500 kapal.
Peningkatan juga diproyeksikan terjadi pada produksi ikan. Dari sekitar 5.600 ton per tahun, produksi ikan ditargetkan dapat mencapai 32.000 ton per tahun.
Dari sisi tenaga kerja, kapasitas penyerapan juga diproyeksikan meningkat. Jika saat ini sekitar 2.900 orang terserap dalam aktivitas pelabuhan, angka tersebut ditargetkan mencapai 8.000 orang.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini sekitar Rp15 miliar ditargetkan meningkat menjadi Rp53 miliar setelah pengembangan pelabuhan selesai.
Dibangun dengan Konsep Pelabuhan Terintegrasi
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif menjelaskan, pengembangan PPN Kejawanan merupakan bagian dari proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Project Phase-I.
Proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB).
Pengerjaan konstruksi dipercayakan kepada PT Nindya Karya dan PT Sumber Teknik Konstruksi dengan masa pelaksanaan selama 730 hari kalender atau sekitar 24 bulan.
Pekerjaan dimulai sejak 3 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 2 Agustus 2028.
Modernisasi PPN Kejawanan mencakup pembangunan berbagai fasilitas, baik di kawasan laut maupun darat.
Untuk infrastruktur laut, pekerjaan antara lain meliputi pembangunan breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan, serta dermaga yang dapat melayani kapal berukuran besar maupun kecil.
Sementara di kawasan darat, fasilitas yang dibangun mencakup kantor administrasi dan syahbandar, gedung Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI), tempat pelelangan ikan (TPI), kios UMKM, hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
Dengan kelengkapan tersebut, PPN Kejawanan tidak hanya diarahkan sebagai tempat aktivitas bongkar muat hasil tangkapan. Pelabuhan ini juga diproyeksikan menjadi pusat kegiatan bisnis hasil perikanan dan produk yang berorientasi ekspor.
Nelayan dan UMKM Lokal Jadi Bagian Pengembangan
Lotharia mengatakan, konsep pengembangan PPN Kejawanan dirancang agar pelabuhan dapat memberikan layanan yang lebih terintegrasi bagi nelayan maupun pelaku usaha.
Pemerintah menargetkan kawasan tersebut mampu menjadi pusat bisnis hasil tangkapan sekaligus mendukung pengembangan produk perikanan yang dapat bersaing di pasar internasional.
“Tujuannya adalah menyiapkan pelabuhan perikanan sebagai pusat bisnis untuk hasil tangkapan dan produk ekspor, one stop service, one stop solution untuk nelayan dan pelaku usaha lokal dengan produk yang berdaya saing internasional,” ujarnya.
Konsep pengembangan juga tidak semata-mata berorientasi pada kegiatan perikanan. Kawasan PPN Kejawanan akan diintegrasikan dengan sektor pariwisata dan disesuaikan dengan karakteristik Kota Cirebon.
Integrasi tersebut diharapkan dapat membuat kawasan pelabuhan memiliki fungsi ekonomi yang lebih luas, sekaligus membuka ruang bagi aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM.
Bagi Kota Cirebon, keberadaan PPN Kejawanan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.
Pemkot Cirebon Sambut Modernisasi Kejawanan
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan.
Menurut Edo, pembangunan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang menggantungkan usaha dari sektor kelautan dan perikanan.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kota Cirebon,” ujar Edo.
Ia berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain meningkatkan kapasitas pelabuhan, Edo berharap modernisasi PPN Kejawanan dapat memberikan dampak langsung bagi nelayan, pelaku usaha perikanan, UMKM, hingga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
“Harapannya, setelah selesai nanti PPN Kejawanan dapat semakin produktif, tertata, dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Dengan target penyelesaian pada 2028, pengembangan PPN Kejawanan menjadi salah satu proyek strategis yang akan mengubah wajah kawasan perikanan di Kota Cirebon. Bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari kapasitas produksi, pelayanan kapal, penyerapan tenaga kerja, hingga peluang masuknya produk perikanan Cirebon ke pasar internasional. (cep)
