CIREBON – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon terus memperkuat pengamanan di perlintasan sebidang kereta api untuk menekan risiko kecelakaan.
Intervensi dilakukan secara bertahap dengan memasang rambu keselamatan, warning light, hingga penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan.
Kabid Sarana Dishub Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Qodaru Ramdhon, mengatakan terdapat 30 perlintasan sebidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Dari jumlah tersebut, sekitar delapan perlintasan telah mendapatkan intervensi berupa pemasangan rambu dan warning light.
Menurut Nunu, keterbatasan anggaran membuat pemasangan fasilitas keselamatan tidak bisa dilakukan sekaligus di seluruh perlintasan. Karena itu, Dishub menggunakan indikator lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk menentukan skala prioritas.
“Kalau kita setahun hanya mampu memasang rambu untuk tiga tempat, kita cek dulu yang LHR-nya tinggi,” kata Nunu, Rabu (30/9).
Perlintasan dengan LHR Tinggi Jadi Prioritas
Pemasangan fasilitas keselamatan tersebut mulai dilakukan sejak 2024. Dalam satu tahun, Dishub Kabupaten Cirebon rata-rata hanya mampu melakukan intervensi di sekitar tiga titik.
Salah satu perlintasan yang sudah mendapatkan pengamanan berada di kawasan Pasar Japuralor, Kecamatan Astanajapura. Di lokasi tersebut, rambu dan warning light telah dipasang sekitar dua tahun lalu.
Sementara pada 2026, intervensi dilakukan di perlintasan Dompyong. Dishub juga menyiapkan penambahan rambu di salah satu perlintasan di Kecamatan Mundu melalui anggaran perubahan.
“Untuk tahun ini kita hanya dua intervensi. Pertama yang sudah terpasang di Dompyong. Yang satunya nanti di perubahan akan ada pemasangan rambu, hanya penambahan rambunya saja,” ujarnya.
Selain pemasangan rambu dan warning light, Dishub juga menambahkan PJU di sekitar perlintasan yang dinilai membutuhkan penerangan tambahan.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan visibilitas pengguna jalan, terutama ketika melintas pada malam hari.
Dishub dan KAI Perkuat Pengamanan
Pengamanan perlintasan sebidang juga dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menurut Nunu, tahun ini KAI membantu pembangunan pos jaga di 27 perlintasan sebidang yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.
“Kalau dari pemerintah daerah dengan KAI itu kita saling kolaborasi. Tahun sekarang PT KAI membantu pembangunan pos jaga di 27 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Cirebon,” katanya.
Pembagian peran dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Dishub lebih banyak menangani pemasangan rambu dan fasilitas pendukung keselamatan, sedangkan KAI memperkuat fasilitas pengamanan seperti pos jaga dan palang pintu.
Selain meningkatkan fasilitas di perlintasan yang masih digunakan, sejumlah perlintasan yang dinilai tidak aman juga telah ditutup.
Nunu menyebut terdapat tujuh perlintasan yang sudah ditutup oleh KAI. Penutupan dilakukan dengan memasang beton pada akses masuk sehingga kendaraan tidak dapat melintas.
Namun, penutupan tersebut masih menghadapi kendala. Sebab, sebagian masyarakat tetap memanfaatkan jalur tersebut, terutama pengendara sepeda motor.
“Baru tujuh yang ditutup. Ditutup dengan dikasih beton. Kalau mobil kan enggak bisa melintas, cuma motor masih tetap bisa melintas,” ujarnya.
Bahkan, beton yang dipasang di sejumlah lokasi dapat bergeser akibat kembali dilintasi masyarakat.
“Sudah dikasih beton, sebulan beton yang tertancap itu sudah bisa bergeser,” katanya.
Dishub pun mengimbau masyarakat tidak membuka kembali akses perlintasan yang sudah ditutup. Penggunaan jalur yang tidak dilengkapi fasilitas pengamanan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan.
Nunu juga mengingatkan pengguna jalan untuk tetap waspada meski perlintasan telah dilengkapi palang pintu, rambu maupun warning light.
“Ketika akan melewati perlintasan kereta api, perhatikan rambu-rambu yang ada dan perhatikan juga kanan-kiri. Kalau terlihat ada kereta dan jaraknya sudah dekat, lebih baik berhenti,” tandasnya. (zen)
