CIREBON – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp44 miliar untuk memperbaiki sarana pendidikan di Kabupaten Cirebon. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi intervensi terhadap 82 sekolah dasar (SD) sepanjang 2026.
Program tersebut menjadi perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti MEd saat meninjau langsung salah satu sekolah penerima bantuan, SD Negeri 1 Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Senin (28/9).
Kunjungan itu sekaligus menjadi gambaran bahwa sekolah dengan kondisi rusak berat menjadi salah satu prioritas dalam program revitalisasi pemerintah.
SDN 1 Kedungjaya mendapat bantuan revitalisasi senilai Rp1,8 miliar. Pekerjaan mencakup sejumlah fasilitas sekolah dan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua bulan mendatang.
Abdul Mu’ti mengatakan, proses pembangunan sejauh ini berjalan lancar. Namun, progres pekerjaan baru mencapai sekitar 40 persen.
“Insyaallah dua bulan lagi pembangunan sudah bisa selesai 100 persen,” kata Abdul Mu’ti.
Menurutnya, SDN 1 Kedungjaya merupakan hasil penggabungan atau merger dua sekolah. Karena itu, revitalisasi diperlukan agar fasilitas yang tersedia dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara lebih layak.
“Ini adalah penggabungan dari dua SD yang di-merger. Mudah-mudahan dengan revitalisasi ini sarana pembelajaran bisa lebih representatif dan lebih baik lagi,” ujarnya.
Pembangunan SDN 1 Kedungjaya dilakukan dengan pola swakelola, bukan melalui kontraktor. Kepala sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) terlibat langsung dalam pengelolaan pekerjaan.
Masyarakat di sekitar sekolah juga ikut dilibatkan dalam proses pembangunan.
Perhatian Abdul Mu’ti kemudian berlanjut pada kondisi sarana pendidikan di wilayah lain di Kabupaten Cirebon, termasuk sekolah-sekolah yang berada di pelosok.
Saat menanyakan cakupan intervensi pemerintah pusat, Direktur Sekolah Dasar menjelaskan bahwa sepanjang 2026 terdapat 82 SD di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan intervensi melalui APBN maupun Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahap 1 dan 2.
“Untuk Kabupaten Cirebon, saat ini tahun 2026 terdapat 82 sekolah SD yang kita intervensi, baik APBN, ABT 1 dan 2,” kata Direktur Sekolah Dasar.
Total anggaran untuk intervensi tersebut mencapai sekitar Rp44 miliar.
Abdul Mu’ti menegaskan, perbaikan sekolah tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Pemerintah harus menentukan skala prioritas berdasarkan kondisi masing-masing sekolah.
“Pembangunan bertahap, tidak bisa sekaligus. Kita prioritaskan sekolah yang rusak berat yang bisa kita berikan alokasi untuk tahun 2026,” tegasnya.
Dengan pola tersebut, masih terdapat sekolah yang harus menunggu giliran untuk mendapatkan perbaikan.
Intervensi pemerintah pusat di Kabupaten Cirebon juga tidak hanya menyasar jenjang SD. Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menyebut, terdapat 32 SMP dan 77 PAUD yang turut masuk dalam program intervensi.
Khusus SDN 1 Kedungjaya, revitalisasi mencakup 12 ruang kelas, dua ruang administrasi, satu perpustakaan, serta sembilan toilet.
“Di SD ini mendapat rehab sebanyak 12 ruangan kelas, dua ruangan administrasi, satu perpustakaan dan sembilan toilet,” ujar Imron, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H Ronianto SPd MM.
Imron berharap dukungan pemerintah pusat terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Cirebon dapat terus berlanjut dan mencakup lebih banyak sekolah pada tahun-tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan Cirebon ditambah maning,” tukasnya. (zen)
