CIREBON — Kondisi Masjid Al-Hidayah di kawasan Dukuhsemar, belakang Terminal Harjamukti, Kota Cirebon, kembali menjadi sorotan. Rumah ibadah yang telah lama berdiri itu dinilai membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi pemeliharaan bangunan maupun penataan lingkungan di sekitarnya.
Marbot Masjid Al-Hidayah, Rija (36), mengatakan dirinya telah merawat masjid tersebut selama sekitar 13 tahun. Setiap pagi sebelum bekerja sebagai pengemudi ojek online, ia menyempatkan diri membersihkan halaman dan bagian dalam masjid.
Namun, keterbatasan tenaga dan sumber dana menjadi kendala dalam pemeliharaan. Selama ini, kebutuhan operasional masjid mengandalkan uang yang terkumpul dari kotak amal.
“Pagi sebelum saya ngojek online saya bersihkan area masjid, namun karena ada beberapa orang yang datang ke masjid ini jadi kotor lagi. Untuk kebutuhan masjid tergantung situasi uang di kotak amal. Kalau ada, ya digunakan untuk kebutuhan masjid,” ujar Rija kepada sejumlah awak media.
Selain persoalan pemeliharaan, aktivitas jamaah di Masjid Al-Hidayah juga disebut mengalami penurunan sejak aktivitas Terminal Harjamukti tidak seramai sebelumnya. Menurut Rija, keberadaan terminal dahulu menjadi salah satu sumber jamaah yang datang untuk melaksanakan salat.
“Saya di sini selama 13 tahun, penurunan aktivitas jamaah itu karena faktor terminal ditutup tembok besar. Padahal kalau terminalnya dibuka, kemungkinan ramai, orang pada salat ke sini. Karena ditutup, akses jalannya juga tidak ada, mau lewat harus muter,” katanya.
Meski jumlah jamaah menurun pada waktu-waktu tertentu, kegiatan ibadah di masjid tersebut tetap berjalan. Salat Jumat masih rutin dilaksanakan dan sejumlah jamaah tetap datang untuk salat berjamaah maupun mengikuti kegiatan keagamaan.
“Meski turun, orang yang datang untuk salat di jam-jam tertentu, alhamdulillah ketika salat Jumat itu ada saja jamaah yang datang,” ungkapnya.
Kondisi tersebut turut mengundang keprihatinan warga. Salah seorang warga yang singgah di Masjid Al-Hidayah, Hera Damayanti, berharap Pemerintah Kota Cirebon memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan rumah ibadah tersebut.
Terlebih, berdasarkan informasi yang diterimanya, lahan masjid berkaitan dengan aset pemerintah daerah.
“Saya sebagai masyarakat Kota Cirebon sangat prihatin dan sangat memohon bantuan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon,” ujarnya.
Hera juga mengaku sempat menemukan sejumlah benda yang diduga bekas alat kontrasepsi di sekitar kawasan masjid. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan perlunya penataan dan pengawasan lingkungan yang lebih serius.
Ia berharap, apabila terdapat pihak swasta maupun masyarakat yang ingin membantu merenovasi dan merevitalisasi masjid, Pemkot Cirebon dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan maupun kerja sama.
“Kami sebagai masyarakat mengerti ketersediaan anggaran Pemda sudah tidak ada. Tapi apabila ada masyarakat Kota Cirebon yang ingin merevitalisasi, merenovasi, dan tetap mempertahankan fungsinya sebagai rumah ibadah, yakni masjid, tolong diberikan kemudahan aksesnya,” tambahnya.
Sempat Direncanakan Jadi Kawasan Wisata Religi
Jauh sebelum kondisi Masjid Al-Hidayah kembali menjadi sorotan, rumah ibadah di belakang Terminal Harjamukti itu sebenarnya sempat mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Cirebon.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, pernah mendatangi Masjid Al-Hidayah untuk melihat langsung kondisi sekaligus potensi pengembangannya.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rencana mempercantik sekaligus menghidupkan kembali fungsi masjid. Saat itu, Pemkot Cirebon menggagas kolaborasi dengan Yayasan Haji Karim Oei, yang dikenal sebagai pengelola Masjid Lautze, untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Cirebon.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, membenarkan bahwa rencana pengembangan kawasan religi tersebut sempat dibahas.
“Benar, sempat ada rencana mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan wisata bunga-bunga dan kawasan religi karena ada masjid di sana. Waktu itu ada salah satu yayasan, Karim Oei yang merupakan pengelola Masjid Lautze, mengajukan rencana untuk ikut memakmurkan Masjid Al-Hidayah,” ujarnya.
Menurut Iing, Pemkot Cirebon kemudian menggelar pertemuan dengan melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, DKM Masjid Al-Hidayah, hingga DKM Masjid Lautze.
“Kemudian kami menggelar pertemuan yang melibatkan sejumlah pihak. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi ketika ada para pihak, siapa pun itu, yang ingin memakmurkan masjid,” jelasnya.
Dalam pembahasan tersebut, bahkan sempat muncul gagasan penggunaan nama Masjid Al-Hidayah Lautze sebagai jalan tengah antara DKM Masjid Al-Hidayah dan Yayasan Karim Oei.
Namun, rencana kolaborasi tersebut akhirnya tidak berlanjut. Iing mengatakan pihak Masjid Lautze kemudian menyampaikan surat yang menyebut adanya perbedaan visi dan misi.
“Yang jelas, perbedaan yang kami lihat itu pada posisi tadi, dari sisi nama. Kalau kami, ya sudah diserahkan ke hasil pertemuan, hasil rapat. Kami tidak memaksakan Masjid Lautze untuk terus bergabung di sana,” katanya.
Iing mengaku menyayangkan batalnya rencana tersebut. Padahal, Pemkot Cirebon berharap kolaborasi itu dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kegiatan keagamaan sekaligus membantu pemeliharaan Masjid Al-Hidayah.
“Kalau saya melihat visi-misinya, memakmurkan masjid untuk meningkatkan umat itu sangat bagus sekali. Tapi karena tidak menjelaskan secara spesifik, kami juga menerima suratnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkot Cirebon sebelumnya pernah memberikan bantuan untuk Masjid Al-Hidayah, termasuk fasilitas penunjang. Namun, bantuan tersebut tidak dapat diberikan setiap tahun karena pemerintah harus membagi anggaran untuk berbagai masjid dan musala lainnya.
“Kami di Pemerintah Kota Cirebon itu ada beberapa masjid yang harus di-handle. Kami pernah memberikan bantuan, termasuk fasilitas dan lain sebagainya. Cuma memang tidak tiap tahun karena anggaran terbatas,” tuturnya.
Meski demikian, Pemkot Cirebon mengaku tidak menutup mata terhadap kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai perlu mendapat perhatian.
“Kami juga tidak menutup mata, di daerah sana itu kadang ada, mohon maaf, diindikasikan kegiatan prostitusi, termasuk bisa jadi transaksi minuman keras atau apa pun,” lanjutnya.
Menurut Iing, Satpol PP Kota Cirebon telah beberapa kali melakukan razia dan patroli di kawasan tersebut.
“Teman-teman Satpol PP beberapa kali melakukan razia dan patroli,” pungkasnya. (its)
