JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki hampir dua tahun masa pemerintahan. Sejumlah capaian mulai ditonjolkan pemerintah, mulai dari pelayanan publik, pangan dan energi, investasi, kesehatan, pendidikan hingga kinerja badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah menyebut berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi nasional agar berjalan lebih terukur sekaligus menjawab sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Salah satu perubahan yang disorot terjadi pada sektor pelayanan ibadah haji. Pemerintah mengklaim waktu tunggu jemaah haji mengalami penurunan signifikan setelah dilakukan pembenahan data dan perubahan formula perhitungan antrean.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, masa tunggu yang sebelumnya disebut rata-rata mencapai 49 tahun kini berada di kisaran 14 tahun secara faktual.
Menurut Dahnil, perubahan tersebut tidak semata-mata disebabkan penambahan kuota, tetapi juga karena pemerintah melakukan validasi serta pembenahan terhadap data jemaah.
“Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid,” kata Dahnil.
Pupuk dan Ketahanan Pangan
Di sektor pertanian, pemerintah juga melakukan penyederhanaan aturan penyaluran pupuk. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pupuk sampai ke petani dan menekan biaya yang harus dikeluarkan.
Presiden Prabowo menyebut sebanyak 145 aturan terkait penyaluran pupuk telah dihapus. Pemerintah juga mengklaim kebijakan tersebut berdampak terhadap penurunan harga pupuk.
“145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen,” ujar Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat produksi pertanian dan mengejar target swasembada pangan.
Energi Mulai Diperkuat
Di sektor energi, pemerintah mengandalkan peningkatan pemanfaatan sumber daya domestik. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah implementasi biodiesel B50.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil impor.
Pemerintah juga menyatakan Indonesia telah menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026. Kebijakan itu diklaim sebagai salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Investasi Tembus Rp1.010,6 Triliun
Dari sektor investasi, realisasi penanaman modal pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, realisasi investasi tersebut turut menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1,45 juta tenaga kerja.
Jumlah penyerapan tenaga kerja itu disebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.
Layanan Kesehatan dan Pendidikan Diperluas
Pemerintah juga melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Program yang dijalankan mencakup renovasi sekolah, puskesmas serta rumah tidak layak huni.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas. Sepanjang 2025, program tersebut tercatat telah dimanfaatkan oleh sekitar 72,7 juta orang.
Program ini menjadi salah satu agenda pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan sekaligus mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan.
Kinerja BUMN Ikut Disorot
Sementara itu, sektor BUMN juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintah mencatat adanya peningkatan laba pada sejumlah perusahaan pelat merah, di antaranya PT Timah, PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia dan Pertamina.
Berbagai capaian tersebut kemudian menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan agenda pembangunan nasional selama hampir dua tahun terakhir.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah di berbagai bidang. Karena itu, capaian yang telah diraih akan menjadi pijakan untuk memperbaiki program sekaligus mempercepat target pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. (abd)
