BULOG dan Bapanas Serentak Serap Jagung Petani Tembus 250 Ribu Ton, Harga Panen Dijaga Sesuai HPP

BULOG dan Bapanas serap 251.799 ton jagung hingga 17 November 2026. Cirebon Raya menyumbang 3.630 ton untuk menjaga harga panen petani sesuai HPP.

CIREBON – Pemerintah terus memperkuat upaya melindungi petani jagung dari risiko anjloknya harga saat musim panen. Melalui Perum BULOG bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyerapan jagung hasil produksi petani dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dengan mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Hingga 17 November 2026, realisasi pengadaan jagung dalam negeri oleh BULOG tercatat mencapai 251.799 ton. Angka tersebut menunjukkan bahwa penyerapan jagung nasional telah melampaui target capaian 250 ribu ton dan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan di tingkat produsen.

Langkah ini sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani agar hasil panen mereka tetap terserap dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Dengan demikian, petani diharapkan tidak mengalami kerugian akibat tekanan harga ketika produksi jagung melimpah.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan Pembelian Jagung Petani Serentak Seluruh Indonesia yang dipusatkan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan seluruh jaringan operasional BULOG agar lebih aktif menyerap hasil panen petani, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi jagung. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran Bantuan Pangan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 kepada masyarakat.

Melalui dua program tersebut, pemerintah berupaya menjalankan strategi penguatan ketahanan pangan dari dua sisi sekaligus. Di tingkat produsen, penyerapan jagung dilakukan untuk melindungi pendapatan petani. Sementara di tingkat konsumen, bantuan pangan dioptimalkan untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pangan.

Penyerapan Jagung BULOG Tembus 251.799 Ton

Capaian pengadaan jagung nasional yang telah mencapai 251.799 ton merupakan hasil kerja jajaran BULOG melalui jaringan operasional dan kemitraan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data hingga 17 November 2026, pengadaan jagung terus menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, pada minggu ketiga November saja, BULOG berhasil menyerap sebanyak 9.347 ton jagung melalui 25 titik penyerapan.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pengadaan tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi dilakukan dengan mengoptimalkan jaringan pembelian di berbagai daerah penghasil jagung.

Percepatan penyerapan menjadi penting karena masa panen sering kali diikuti peningkatan pasokan di tingkat petani. Ketika hasil produksi melimpah, harga jual berpotensi mengalami tekanan apabila tidak diimbangi dengan penyerapan yang memadai.

Karena itu, kehadiran BULOG sebagai operator pangan pemerintah diharapkan mampu menjadi salah satu penyangga pasar. Melalui pembelian sesuai HPP, petani memiliki alternatif pemasaran hasil panen dengan harga yang mengacu pada kebijakan pemerintah.

Selain memperkuat pembelian secara langsung, BULOG juga terus memperluas kerja sama dengan kelompok tani dan mitra pengadaan. Kesiapan sarana operasional turut ditingkatkan agar proses pembelian dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau wilayah produksi secara optimal.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan pangan nasional.

Penyerapan Jagung di Cirebon, Kuningan, dan Majalengka Capai 3.630 Ton

Pengadaan jagung yang dilakukan BULOG juga menunjukkan perkembangan di wilayah Ciayumajakuning, meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Majalengka.

Hingga periode pelaporan tersebut, total realisasi penyerapan jagung di tiga wilayah itu mencapai 3.630 ton.

Kabupaten dan Kota Cirebon menyumbang realisasi pengadaan sebanyak 1.235 ton. Sementara Kabupaten Kuningan mencatatkan penyerapan sebanyak 538 ton.

Adapun Kabupaten Majalengka menjadi wilayah dengan realisasi penyerapan terbesar di kawasan tersebut, yakni mencapai 1.833 ton.

Realisasi penyerapan jagung BULOG di Ciayumajakuning 3.630 ton

Kota dan Kabupaten Cirebon 1.235 ton

Kabupaten Kuningan 538 ton

Kabupaten Majalengka 1.833 ton

Penyerapan tersebut melibatkan total 177 mitra kerja dan kelompok tani. Jumlah kemitraan ini menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas jangkauan pengadaan, sekaligus mempermudah petani menyalurkan hasil panennya kepada BULOG.

Khusus dalam kegiatan pembelian jagung petani serentak pada Rabu (18/11/2026), realisasi penyerapan di wilayah Cirebon mencapai 22 ton. Jagung tersebut berasal dari wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.

Meskipun angka penyerapan dalam kegiatan serentak tersebut masih terbatas dibandingkan total pengadaan sebelumnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsistensi pembelian jagung di tingkat daerah.

Dengan dukungan mitra kerja dan kelompok tani, proses penyerapan diharapkan semakin mudah diakses oleh petani. Terlebih, kepastian pembeli menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan usaha pertanian jagung.

Bagi petani di Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, penguatan jaringan pengadaan ini diharapkan dapat membantu menjaga nilai jual hasil panen sekaligus mendorong peningkatan produksi jagung di daerah.

Mentan Amran: Pemerintah Tidak Ingin Petani Rugi Saat Panen

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi petani melalui kebijakan HPP dan percepatan penyerapan hasil produksi dalam negeri.

Menurut Amran, peningkatan produksi pangan harus diikuti dengan upaya menjaga harga di tingkat produsen. Sebab, keberhasilan sektor pertanian tidak cukup hanya diukur dari banyaknya hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani memperoleh keuntungan yang layak.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi antara Bapanas dan BULOG agar pembelian jagung dapat dilakukan secara cepat dan menjangkau daerah-daerah sentra produksi.

Amran menilai kebijakan penyerapan jagung menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan hasil kerja keras petani mendapatkan nilai ekonomi yang sesuai.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak ingin petani berada dalam posisi dirugikan ketika memasuki masa panen. Apalagi, peningkatan produksi yang tidak diikuti kepastian pasar berpotensi menimbulkan persoalan tersendiri bagi kesejahteraan petani.

“Pemerintah tidak ingin petani mengalami kerugian saat panen. Jagung yang dihasilkan petani harus mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena itu, BULOG harus hadir dan bergerak cepat melakukan pembelian secara serentak di seluruh Indonesia,” tegas Amran.

Ia berharap langkah tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Menurutnya, perlindungan harga merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga kepentingan petani. Dengan adanya kepastian pasar, petani diharapkan lebih percaya diri untuk terus mengembangkan usaha pertanian dan meningkatkan produktivitas.

Pemerintah juga ingin memastikan bahwa kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pasokan, tetapi turut memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses produksi.

BULOG Perkuat Kemitraan dan Percepatan Pembelian Jagung

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa realisasi pengadaan jagung nasional yang telah melampaui 250 ribu ton merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran BULOG di Indonesia.

Capaian tersebut sekaligus menjadi bukti pelaksanaan arahan pemerintah untuk memperkuat penyerapan hasil produksi petani sesuai HPP.

Menurut Ahmad Rizal, BULOG akan terus mengoptimalkan pembelian jagung, khususnya di wilayah yang menjadi sentra produksi. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen petani dapat terserap secara maksimal dan tidak menumpuk tanpa kepastian pemasaran.

BULOG juga berupaya memperluas kemitraan dengan kelompok tani, meningkatkan kesiapan fasilitas pengadaan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dengan jaringan operasional yang semakin optimal, proses pembelian diharapkan dapat menjangkau lebih banyak petani. Hal ini penting agar manfaat kebijakan HPP tidak hanya dirasakan oleh petani di daerah tertentu, tetapi juga menjangkau sentra produksi di berbagai wilayah Indonesia.

“Alhamdulillah, hingga saat ini pengadaan jagung BULOG secara nasional telah menembus 250 ribu ton. Capaian ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjalankan arahan pemerintah untuk memastikan jagung hasil panen petani terserap sesuai HPP yang telah ditetapkan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, gerakan pembelian serentak menjadi momentum untuk mengaktifkan seluruh jajaran BULOG agar semakin responsif terhadap hasil produksi petani.

Melalui langkah tersebut, BULOG ingin memastikan petani memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak. Dengan begitu, hasil kerja keras petani dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan produksi jagung nasional.

Penguatan kemitraan juga menjadi perhatian karena keberadaan kelompok tani dan mitra pengadaan dapat membantu memperlancar proses pembelian. Semakin luas jaringan kemitraan, semakin besar pula peluang BULOG menjangkau hasil produksi dari berbagai sentra pertanian.

Pembelian Jagung dan Bantuan Pangan Perkuat Ketahanan Pangan

Kegiatan pembelian jagung petani secara serentak di Manado tidak hanya menjadi ajang penguatan pengadaan komoditas pangan. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran Bantuan Pangan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Utama Bapanas Mayjen TNI (Purn.) Ito Hediarto, Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto, serta jajaran pemerintah daerah dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan sektor pangan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan kebijakan pangan nasional.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama dalam menjangkau petani dan memastikan proses penyerapan berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, penyaluran bantuan pangan menjadi bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Kedua langkah tersebut memiliki tujuan yang saling berkaitan. Penyerapan hasil panen membantu menjaga pendapatan petani, sedangkan bantuan pangan diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan sistem distribusi, pengadaan, dan pengendalian harga yang berjalan secara berkesinambungan.

BULOG dan Bapanas Pastikan Harga Jagung Petani Tetap Terjaga

Capaian penyerapan jagung nasional sebesar 251.799 ton menjadi salah satu indikator penguatan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan di tingkat produsen.

Namun, upaya tersebut masih membutuhkan konsistensi pelaksanaan, terutama ketika memasuki periode panen di berbagai daerah.

BULOG bersama Bapanas berkomitmen melanjutkan percepatan pengadaan dengan mengoptimalkan jaringan operasional, memperluas kemitraan, dan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah serta kelompok tani.

Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga agar harga jagung tidak mengalami tekanan berlebihan ketika pasokan meningkat.

Bagi wilayah Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, realisasi penyerapan sebanyak 3.630 ton menunjukkan bahwa jaringan pengadaan di daerah turut berkontribusi terhadap capaian nasional.

Ke depan, penguatan penyerapan diharapkan dapat semakin menjangkau petani secara luas. Dengan begitu, kebijakan HPP tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani ketika menjual hasil panen.

Melalui sinergi Kementerian Pertanian, Bapanas, BULOG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan ketersediaan pangan.

Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani merupakan bagian penting dari strategi mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. (abd)