CIREBON – Upaya mengawal pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bahaya LGBT di Kota Cirebon terus dilakukan Satgas Pemuda Anti LGBT. Selain mendorong pemerintah daerah dan DPRD segera menyelesaikan regulasi tersebut, satgas juga menggencarkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Kegiatan sosialisasi kembali dilaksanakan pada Sabtu (7/11) malam dengan menyasar sejumlah lokasi keramaian, mulai dari tempat hiburan malam, kedai kopi, hingga ruang publik di wilayah Kota Cirebon.
Dalam kegiatan tersebut, Satgas Pemuda Anti LGBT menggandeng sejumlah instansi dan organisasi. Di antaranya Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dispora, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Kementerian Agama Kota Cirebon, KNPI, Karang Taruna, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan (OKP).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban sosial, menciptakan lingkungan yang aman, serta mendorong pergaulan yang sehat dan bertanggung jawab.
Koordinator Satgas Anti LGBT Kota Cirebon, Agung Prasetia, mengatakan kegiatan turun langsung ke masyarakat bukan sekadar agenda pengawasan. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan di Kota Cirebon.
“Kegiatan ini bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, melainkan sebagai bentuk kepedulian pemuda terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat Kota Cirebon,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, sosialisasi dilakukan dengan mengedepankan komunikasi langsung kepada masyarakat. Satgas ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, agar turut menjaga ketertiban umum dan membangun lingkungan pergaulan yang positif.
Agung menegaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mengutamakan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif. Ia mengingatkan seluruh anggota agar tidak melakukan tindakan yang mengarah pada intimidasi, persekusi, kekerasan, ataupun diskriminasi terhadap siapa pun.
Menurutnya, menjaga ketertiban dan membangun kesadaran sosial tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak serta martabat setiap warga negara.
“Perbedaan bukan alasan untuk merendahkan martabat seseorang. Kita ingin membangun Kota Cirebon yang tertib, aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Satgas Pemuda Anti LGBT Siapkan Edukasi ke Sekolah
Agung menyampaikan, kegiatan sosialisasi tidak akan berhenti di kawasan hiburan malam maupun tempat berkumpulnya masyarakat. Ke depan, Satgas Pemuda Anti LGBT Kota Cirebon juga berencana memperluas jangkauan edukasi dengan menyasar lingkungan sekolah.
Langkah tersebut dinilai penting karena kalangan pelajar dan remaja membutuhkan pendampingan serta informasi yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Melalui program tersebut, satgas berharap sekolah dapat menjadi salah satu ruang strategis untuk membangun pemahaman mengenai kesehatan, pergaulan, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap sesama.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan dan masa depan generasi muda Kota Cirebon,” ungkap Agung.
Ia juga mengajak para orang tua untuk meningkatkan perhatian terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anaknya. Menurutnya, pengawasan keluarga perlu berjalan beriringan dengan edukasi di sekolah dan lingkungan masyarakat.
Agung menambahkan, keberadaan Satgas Pemuda Anti LGBT bukan untuk menciptakan permusuhan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk membangun kesadaran bersama agar Kota Cirebon menjadi lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan tetap menghormati martabat setiap orang.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan dapat memberikan dukungan terhadap program edukasi tersebut, termasuk dalam proses pembahasan hingga pengesahan Perda yang tengah didorong.
Karang Taruna Desak Pemkot dan DPRD Segera Bahas Perda
Dukungan terhadap kegiatan Satgas Pemuda Anti LGBT juga disampaikan Ketua Karang Taruna Kota Cirebon, Diky Dikrurrahman, yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Diky menilai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
Ia menyatakan dukungan terhadap langkah satgas yang turun langsung ke sejumlah titik keramaian untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat.
“Kita mendukung penuh kegiatan Satgas Anti LGBT. Edukasi dan sosialisasi harus terus digencarkan dengan dukungan semua pihak, khususnya pemangku kebijakan,” ujarnya.
Selain mendukung kegiatan lapangan, Diky juga meminta Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon memberikan perhatian lebih terhadap rencana penyusunan Perda tentang Bahaya LGBT.
Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut perlu mendapat kejelasan agar tidak berhenti sebatas wacana. Ia berharap pemerintah daerah bersama legislatif dapat segera mengambil langkah sesuai kewenangan dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendesak Pemkot dan DPRD agar lebih serius untuk segera mengambil langkah dengan menyusun Peraturan Daerah Bahaya LGBT untuk melindungi generasi muda di masa yang akan datang,” tegas Diky.
Dorongan tersebut menjadi salah satu agenda yang terus disuarakan Satgas Pemuda Anti LGBT bersama elemen organisasi kepemudaan di Kota Cirebon.
Meski demikian, proses penyusunan Perda tetap memerlukan pembahasan yang matang, termasuk kajian hukum, pelibatan masyarakat, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan demikian, upaya mengawal pengesahan Perda LGBT di Kota Cirebon diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi tertentu, tetapi juga menjadi ruang dialog yang melibatkan pemerintah, DPRD, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas.
Di sisi lain, kegiatan edukasi dan sosialisasi di berbagai ruang publik diharapkan tetap berlangsung secara humanis, tanpa diskriminasi maupun tindakan yang merendahkan hak dan martabat warga. (*)
