
KUNINGAN – Pengadilan Agama (PA) Kuningan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi di lapangan.
Kegiatan yang berlangsung di Media Center PA Kuningan, Rabu (18/11), tersebut diikuti sekitar 45 peserta dari berbagai instansi dan unsur masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan peradilan dengan para pengguna layanan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.
Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kuningan, perwakilan Pengadilan Negeri Kuningan, para advokat, serta jajaran hakim dan pejabat kepaniteraan PA Kuningan.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penyelenggaraan dialog antara instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.
Ketua PA Kuningan, Syafruddin, mengatakan FKP memiliki peran penting sebagai sarana untuk mendengarkan secara langsung berbagai masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.
Menurutnya, pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi ketentuan administratif. Lebih dari itu, setiap layanan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan yang kami berikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi standar administratif,” ujarnya.
Bahas Persoalan Data Kependudukan hingga Layanan e-Court
Dalam forum yang dipandu Panitera PA Kuningan, Siti Juariah, SAg, tersebut, sejumlah persoalan penting menjadi bahan pembahasan.
Beberapa di antaranya menyangkut sinkronisasi data kependudukan, kendala teknis penggunaan layanan e-Court, hingga perbedaan redaksi amar penetapan dan pertimbangan hakim dalam perkara asal usul anak.
Persoalan terakhir menjadi salah satu perhatian utama karena berkaitan langsung dengan proses administrasi kependudukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Perwakilan Dukcapil Kabupaten Kuningan menyampaikan bahwa pihaknya masih menemukan salinan penetapan pengadilan yang menggunakan istilah berbeda-beda, seperti anak sah, anak kandung, dan anak biologis.
Perbedaan penyebutan tersebut dinilai dapat menyulitkan proses verifikasi dan pencatatan sipil. Pasalnya, setiap dokumen harus disesuaikan dengan ketentuan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Selain persoalan redaksional, terdapat pula perbedaan pendekatan hukum dalam pertimbangan hakim ketika menangani perkara asal usul anak.
Sebagian pertimbangan mengacu pada ketentuan hukum Islam terkait nasab anak yang lahir dari perkawinan fasid. Sementara itu, pendekatan lainnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya.
Perbedaan perspektif tersebut menjadi perhatian bersama karena hasil penetapan pengadilan nantinya berkaitan dengan proses administrasi dan pemenuhan hak-hak anak.
PA Kuningan Siapkan Langkah Perbaikan Pelayanan
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua PA Kuningan Syafruddin menyatakan pihaknya akan mendorong kesamaan pemahaman di lingkungan internal hakim. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi dan kajian bersama tanpa mengesampingkan prinsip independensi hakim dalam memutus perkara.
Ia menegaskan, setiap pertimbangan hukum harus tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
“Kami akan memfasilitasi diskusi dan kajian bersama agar pertimbangan hukum yang diambil tetap berpijak pada koridor peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” katanya.
Selain pembenahan di lingkungan internal, PA Kuningan juga berencana memperkuat koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Kuningan.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan pemahaman terkait penggunaan istilah dalam dokumen penetapan pengadilan. Dengan demikian, dokumen yang diterbitkan dapat lebih mudah dipahami dan segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti hasil diskusi, seluruh masukan dalam FKP dituangkan ke dalam Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik.
Dokumen tersebut menjadi komitmen resmi PA Kuningan untuk melakukan pembenahan terhadap sejumlah aspek pelayanan, termasuk persoalan perbedaan redaksi penetapan dalam perkara asal usul anak.
Syafruddin berharap Forum Konsultasi Publik dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin baik.
Melalui forum tersebut, PA Kuningan berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat, sehingga prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat dirasakan secara nyata oleh para pencari keadilan. (ags)















