Ada Potensi 400 Ribu Kendaraan di Kuningan, Pemkab Terjunkan 468 Petugas RW

Pemkab Kuningan kejar potensi pajak 400 ribu kendaraan dengan menerjunkan 468 petugas RW untuk memperbarui data PKB dan BBNKB demi mendongkrak PAD daerah.

KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mulai mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sebanyak 468 petugas pendata tingkat Rukun Warga (RW) diterjunkan untuk membantu pendataan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Kabupaten Kuningan, Senin (16/11), dibuka langsung oleh Bupati Kuningan, DR H Dian Rachmat Yanuar MSi.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Kuningan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui pendataan tersebut, pemerintah berupaya memperoleh basis data kendaraan yang lebih akurat, terutama untuk mengidentifikasi kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak.

Bupati Dian Rachmat Yanuar menegaskan, pembaruan data perpajakan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, potensi penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB masih perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembiayaan pembangunan.

Terlebih, terdapat potensi sekitar 400 ribu unit kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan yang dapat menjadi sumber penerimaan pajak daerah.

Melalui skema opsen pajak sebesar 40 persen, optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB diharapkan turut meningkatkan pendapatan yang masuk ke kas daerah.

Dana tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan saluran irigasi yang dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, Bupati meminta seluruh petugas pendata menjalankan tugas secara profesional dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis.

Petugas diharapkan mampu mengidentifikasi kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan berpelat nomor luar daerah yang belum melakukan proses balik nama.

“Saya minta para petugas mengedepankan pendekatan yang persuasif, santun, dan humanis saat mengidentifikasi kendaraan menunggak pajak maupun kendaraan berpelat luar daerah yang belum balik nama,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan atas capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp21 miliar.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan.

Sementara itu, Kepala P3DW Kabupaten Kuningan, Renny Dewi Pratami, menjelaskan bahwa program pendataan kali ini menyasar 21.430 unit kendaraan bermotor.

Kendaraan tersebut tersebar di 234 RW yang berada di 16 kecamatan di Kabupaten Kuningan.

Untuk memastikan proses pendataan berjalan optimal, para petugas mendapatkan pembekalan mengenai teknik verifikasi faktual di lapangan serta pemahaman tentang perlindungan data pribadi.

Selain itu, petugas juga dilatih menggunakan aplikasi digital Srikandi Jawara. Pemanfaatan aplikasi tersebut diharapkan mempermudah proses pengumpulan, pencatatan, dan pembaruan informasi kendaraan bermotor secara lebih cepat dan terintegrasi.

Dengan keterlibatan ratusan petugas di tingkat RW, Pemkab Kuningan berharap potensi pajak kendaraan yang selama ini belum tergarap dapat teridentifikasi secara lebih menyeluruh.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat PAD, sehingga hasil penerimaan pajak dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. (iim)