CIREBON – Upaya memperkuat budaya demokrasi di Kabupaten Cirebon tidak hanya dilakukan menjelang pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon mulai menyasar generasi muda melalui program Sekolah Demokrasi Caruban Nagari.
Program tersebut melibatkan peserta dari berbagai latar belakang dan menyasar 55 sekolah. Dari kegiatan itu, KPU menargetkan lahirnya 70 agen demokrasi yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan pemahaman mengenai demokrasi dan kepemiluan di lingkungan masing-masing.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati mengatakan, program Sekolah Demokrasi Caruban Nagari lahir dari tiga pertimbangan, yakni normatif, empiris, dan sosiologis.
Dari sisi normatif, program tersebut menjadi bagian dari upaya KPU mempersiapkan masyarakat menghadapi tahapan pemilu mendatang. Sementara dari sisi empiris, KPU melihat adanya perbedaan cukup besar dalam tingkat partisipasi masyarakat antara pemilu dan pilkada.
Esya menyebut tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu berada di kisaran 81 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 59,49 persen pada Pilkada 2024. Bahkan, dibandingkan pilkada sebelumnya, partisipasi juga turun dari sekitar 63 persen menjadi 59,49 persen.
Menurut Esya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa hanya diselesaikan ketika tahapan pemilu sudah memasuki masa pencoblosan.
Pendidikan demokrasi, kata dia, perlu dibangun jauh sebelum masyarakat datang ke tempat pemungutan suara. Kesadaran tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda agar mereka tidak hanya menjadi pemilih, tetapi memahami proses demokrasi secara lebih utuh.
“Output dari Sekolah Demokrasi ini menghasilkan 70 agen demokrasi di Kabupaten Cirebon yang tersebar di seluruh wilayah dan sekolah,” kata Esya.
Melalui agen-agen tersebut, pengetahuan yang diperoleh selama program diharapkan tidak berhenti di ruang pembelajaran. Para peserta dapat meneruskannya kepada teman sebaya, lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.
KPU Kabupaten Cirebon sendiri mengakui pelaksanaan program tersebut masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana.
Meski demikian, Esya berharap Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat menjadi pemicu bagi berbagai pihak untuk melihat pendidikan demokrasi sebagai investasi jangka panjang.
“ mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melihat pendidikan demokrasi sebagai investasi jangka panjang,” ujarnya.
KPU Jabar Apresiasi
Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jawa Barat Abdullah Syapi’i mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Cirebon yang menggagas sekolah demokrasi di luar momentum tahapan pemilu.
Menurutnya, pendidikan demokrasi penting untuk membekali generasi muda agar memahami perbedaan pendapat, toleransi, tenggang rasa, serta prinsip-prinsip dasar demokrasi lainnya.
Sekolah demokrasi juga dinilai dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kepemiluan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon penyelenggara pemilu di masa mendatang.
“Ini hal yang langka, dalam situasi non-tahapan hari ini Cirebon bisa membuat program yang mengedukasi anak-anak yang kemudian akan menjadi generasi pelaksana kepemiluan di masa mendatang,” kata Abdullah.
Program Sekolah Demokrasi Caruban Nagari sebelumnya memang dirancang untuk memperkuat literasi demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda.
Anak Muda Jangan Jadi Penonton
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Nana Kencanawati menilai pendidikan politik bagi generasi muda menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap demokrasi.
Menurutnya, masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa politik identik dengan sesuatu yang buruk. Padahal, berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan proses politik.
Karena itu, pendidikan politik dinilai perlu diberikan agar generasi muda memahami bagaimana proses politik berjalan sekaligus mampu menyikapi berbagai kebijakan secara kritis.
“Mereka harus memahami bagaimana politik bekerja sekaligus memiliki sikap kritis terhadap berbagai kebijakan,” ujar Nana.
Dengan demikian, Sekolah Demokrasi Caruban Nagari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan edukasi semata. Kehadiran 70 agen demokrasi ditargetkan menjadi awal terbentuknya ekosistem literasi demokrasi yang lebih luas di Kabupaten Cirebon.
KPU juga menempatkan pendidikan demokrasi sebagai upaya membangun budaya demokrasi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ketika pemilu atau pilkada digelar. (sam)
