CIREBON – Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan dari sejumlah fraksi DPRD. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, tingginya belanja pegawai, hingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran daerah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Senin (14/9).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH, didampingi Wakil Ketua DPRD Hasan Basori dan Nana Kencanawati.
Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu fraksi yang menyoroti struktur pendapatan dan belanja dalam rancangan APBD 2027. Melalui utusannya, Ujang menegaskan bahwa pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada persoalan besar kecilnya nominal.
Menurutnya, setiap anggaran harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai sekitar Rp4,26 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp1,05 triliun, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp3,20 triliun.
Komposisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa fiskal Kabupaten Cirebon masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta Pemkab Cirebon menyiapkan strategi konkret untuk meningkatkan PAD. Upaya tersebut dinilai harus dilakukan tanpa menjadikan masyarakat sebagai pihak yang terus dibebani dengan pungutan baru.
“Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih banyak sementara pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan potensi penerimaan yang sudah tersedia,” ujar Ujang.
Tak hanya pendapatan, Golkar juga menyoroti besarnya alokasi belanja pegawai dalam APBD 2027 yang mencapai sekitar Rp1,98 triliun.
Anggaran tersebut dinilai harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta produktivitas aparatur pemerintah.
Selain itu, belanja barang dan jasa yang direncanakan sekitar Rp1,28 triliun juga diminta dibahas secara lebih transparan. Terutama untuk program atau kegiatan yang memiliki nilai anggaran besar.
Sementara di sektor pembangunan, belanja modal direncanakan sekitar Rp361,21 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi mencapai sekitar Rp231,57 miliar.
Fraksi Golkar meminta Pemkab Cirebon memberikan penjelasan secara rinci mengenai proyek yang menjadi prioritas. Bukan hanya jenis pekerjaannya, tetapi juga lokasi, target pembangunan, hingga manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan hanya selesai secara administratif, tetapi persoalan masyarakat tetap sama,” katanya.
Gerindra Dorong PAD dan Efisiensi Anggaran
Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Utusan Fraksi Gerindra Sofwan ST menekankan pentingnya memastikan APBD 2027 disusun secara efisien serta tidak menambah beban masyarakat.
Gerindra mendorong Pemkab Cirebon mengoptimalkan PAD melalui berbagai langkah, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pembenahan tata kelola, digitalisasi layanan, hingga menutup celah kebocoran penerimaan daerah.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah menyampaikan capaian pendapatan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar untuk mengukur apakah target PAD 2027 realistis dan dapat dicapai.
Dari sisi belanja, Gerindra meminta anggaran daerah lebih diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial.
Dengan besarnya porsi dana transfer dalam struktur pendapatan, DPRD menilai peningkatan kemandirian fiskal menjadi pekerjaan penting Pemkab Cirebon.
Pembahasan APBD 2027 pun diharapkan tidak sekadar menghasilkan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi mampu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. (zen)
