CIREBON – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Cirebon yang baru, Ari Prasetyo, langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah besar, yakni menarik lebih banyak investor ke Kabupaten Cirebon.
Ari terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kadin Kabupaten Cirebon periode 2026–2031 dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) Kadin Kabupaten Cirebon, Rabu (26/8).
Usai terpilih, Ari dituntut tidak hanya menjadikan Kadin sebagai wadah berhimpun para pengusaha. Organisasi tersebut diharapkan lebih aktif membuka akses investasi, mendorong pertumbuhan usaha, serta menciptakan lapangan kerja.
Demisioner Pj Ketua Kadin Kabupaten Cirebon, H Dadang Djoewanda, mengakui kepengurusan sebelumnya belum mampu menarik investor sebanyak yang diharapkan.
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ari.
“Ke depan insyaallah akan terpenuhi,” ujar Dadang.
Menurutnya, upaya menarik investasi tidak bisa hanya dibebankan kepada ketua Kadin. Seluruh pelaku usaha harus terlibat aktif untuk memperkuat organisasi dan membuka peluang investasi.
“Kita dorong bersama. Sekuat apa pun ketua Kadin tidak bisa sendiri,” kata Dadang.
Ari menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen melakukan pembenahan dan membawa perubahan di tubuh Kadin Kabupaten Cirebon.
“Kita buat Kadin jauh lebih baik lagi,” ujar Ari.
Tantangan tersebut cukup besar. Kabupaten Cirebon memiliki potensi ekonomi di berbagai sektor, mulai industri, perdagangan, pariwisata, perikanan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik serta kolaborasi antarpihak agar mampu menghasilkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, meminta kepengurusan baru tidak berjalan sendiri. Menurutnya, Kadin harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha.
Karena itu, anggota luar biasa dari berbagai asosiasi dan himpunan pengusaha perlu dilibatkan dalam kepengurusan, di antaranya HIPMI, APINDO, GAPEKSI, dan PHRI.
“Ketua terpilih harus menyusun kepengurusan yang melibatkan anggota luar biasa di Kabupaten Cirebon,” tegas Almer.
Menurut Almer, masing-masing asosiasi memiliki pemahaman terhadap persoalan dunia usaha di sektornya. Dengan keterlibatan mereka, Kadin diharapkan mampu membawa persoalan konkret pelaku usaha kepada pemerintah, sekaligus membuka ruang kerja sama dan investasi.
Ia juga meminta Kadin Kabupaten Cirebon segera membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
“Kadin diharapkan dapat mengayomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Cirebon,” katanya.
Selain memperkuat hubungan eksternal, Almer meminta kepengurusan baru membenahi internal organisasi. Seluruh pengurus Kadin diwajibkan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
Kepengurusan baru ditargetkan terbentuk dalam waktu satu bulan. Pelantikan pengurus Kadin di 18 kabupaten/kota di Jawa Barat juga direncanakan berlangsung serentak sebagai bagian dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg meminta Kadin tidak berhenti pada pergantian ketua dan kepengurusan. Ia berharap organisasi tersebut segera menyusun program konkret yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Imron, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan unsur lainnya melalui konsep pentahelix.
“Kepengurusan Kadin Kabupaten Cirebon yang baru segera menyusun langkah konkret dan program kerja strategis,” tukasnya. (zen)
