CIREBON – Musim kemarau 2026 mulai memberikan tekanan serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih di Kabupaten Cirebon.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung mencatat sebanyak 3.172 hektare lahan irigasi di Kabupaten Cirebon terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pemetaan wilayah yang membutuhkan penanganan akibat keterbatasan pasokan air.
Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, mengatakan Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang masuk dalam penanganan kekeringan di wilayah kerja BBWS Cimanuk-Cisanggarung.
Secara keseluruhan, tercatat 137 kejadian kekeringan di wilayah kerja BBWS Cimanuc-Cisanggarung yang meliputi delapan kabupaten.
Dari jumlah tersebut, dampak terbesar terjadi pada sektor pertanian. BBWS mencatat 69 kejadian kekeringan pertanian yang tersebar di Brebes, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan Sumedang.
Kekeringan tidak hanya berdampak pada lahan persawahan. Keterbatasan pasokan air juga mulai dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan permukiman.
Tercatat 66 kejadian kekeringan sektor permukiman yang masuk dalam penanganan BBWS Cimanuk-Cisanggarung.
Untuk Kabupaten Cirebon, distribusi air bersih yang telah dilakukan mencapai 119.100 liter. Angka tersebut menjadi salah satu distribusi terbesar dibandingkan sejumlah daerah lain yang terdampak kekeringan.
Sebagai perbandingan, distribusi air bersih di Sumedang mencapai 131.000 liter, Kuningan 84.200 liter, Brebes 81.050 liter, sedangkan Indramayu tercatat 4.000 liter.
Agus Kuncoro mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder terkait.
“Kami bergerak cepat di lapangan bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Fokus kami bukan hanya pada irigasi pertanian, tetapi juga pada kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Agus.
Untuk wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air, BBWS Cimanuk-Cisanggarung mengerahkan mobil tangki dan mengoptimalkan pompa cadangan di sejumlah titik yang dinilai rawan.
Upaya tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pasokan bagi kawasan pertanian yang terdampak kemarau.
BBWS Cimanuk-Cisanggarung juga meminta pemerintah daerah segera menyampaikan permintaan bantuan melalui kanal resmi apabila menemukan wilayah yang mulai mengalami krisis air.
Menurut Agus, penyampaian laporan melalui jalur resmi diperlukan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dengan pola tersebut, penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah,” katanya.
Musim kemarau 2026 diperkirakan masih berlangsung hingga November. Karena itu, ancaman kekeringan masih perlu diantisipasi, terutama di wilayah pertanian dan permukiman yang sangat bergantung pada ketersediaan pasokan air.
Di Kabupaten Cirebon, dampak kemarau terlihat dari ribuan hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Pada saat bersamaan, kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat juga terus menjadi perhatian.
Kondisi tersebut membuat koordinasi antara pemerintah daerah, BBWS, dan stakeholder terkait menjadi penting untuk memastikan kebutuhan air masyarakat maupun sektor pertanian tetap dapat ditangani selama kemarau berlangsung. (zen)
