CIREBON — Gempuran pakaian impor dan maraknya produk luar negeri berharga murah membuat industri konveksi rumahan di Kota Cirebon semakin terpuruk. Sejumlah pelaku usaha bahkan terpaksa mengurangi produksi hingga merumahkan seluruh pekerjanya karena tak mampu bersaing di pasar.
Salah satunya dialami Ubaidillah, pelaku usaha konveksi pakaian jadi di Kota Cirebon. Kepada Radar Cirebon, Kamis (3/9/2026), ia mengungkapkan bisnis yang digelutinya mengalami kemunduran drastis dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2023 hingga pertengahan 2026.
Menurut Ubaidillah, dampak masuknya produk impor murah paling terasa pada penurunan omzet usaha. Pada kondisi normal, konveksinya mampu membukukan omzet kotor sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta per bulan.
Namun, kondisi tersebut kini berubah drastis. Omzet kotor usahanya hanya berkisar Rp8 juta hingga Rp12 juta per bulan. Angka tersebut masih merupakan omzet kotor dan belum dikurangi biaya produksi maupun pengeluaran lainnya.
“Dulu omzet bisa Rp100 juta sampai Rp150 juta sebulan. Sekarang paling hanya Rp8 juta sampai Rp12 juta dan itu masih kotor,” ungkapnya.
Tidak hanya omzet yang tergerus, margin keuntungan juga semakin tipis. Jika sebelumnya keuntungan dapat mencapai sekitar 20 persen dari Harga Pokok Produksi (HPP), kini margin tersebut hanya berada di kisaran 10 persen hingga 15 persen.
Penurunan omzet tersebut akhirnya berdampak langsung terhadap tenaga kerja. Ubaidillah mengaku terpaksa merumahkan seluruh karyawannya.
Sebelumnya, usaha konveksi miliknya mempekerjakan sekitar 15 hingga 17 orang. Namun, memasuki pertengahan 2026, tidak ada lagi pekerja yang tersisa karena kondisi usaha tidak memungkinkan untuk mempertahankan mereka.
Tekanan semakin berat ketika harga yang diminta pasar berada di bawah biaya produksi. Ubaidillah mencontohkan seragam sekolah putih.
Di tingkat produsen, HPP seragam tersebut berada di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per potong. Namun, harga yang diinginkan pasar justru hanya sekitar Rp26.000 hingga Rp27.000.
“Produsen akhirnya terjepit. Biaya produksi saja sudah Rp28.000 sampai Rp30.000, tetapi pasar meminta harga Rp26.000 sampai Rp27.000,” jelasnya.
Produk Impor Murah di E-Commerce Jadi Ancaman
Selain persoalan biaya produksi, pelaku konveksi rumahan juga menghadapi persaingan harga di platform perdagangan digital atau e-commerce.
Ubaidillah menyoroti adanya produk tertentu yang menurutnya dijual dengan harga sangat rendah dan sulit disaingi oleh produsen lokal.
Ia mencontohkan kemeja taktikal berbahan American Drill dengan desain cukup rumit. Menurut perhitungannya, HPP produk tersebut berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000.
Namun, produk serupa dapat ditemukan di platform e-commerce dengan harga sekitar Rp50.000.
Kondisi tersebut, menurut Ubaidillah, menimbulkan pertanyaan besar bagi pelaku usaha lokal mengenai struktur biaya dan asal produk yang dijual dengan harga sangat rendah.
Ia menduga terdapat praktik predatory pricing atau bentuk dukungan harga dari negara asal yang membuat produk impor dapat dijual jauh lebih murah. Dugaan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri dan diawasi pemerintah agar tidak semakin menekan industri dalam negeri.
“Kalau HPP kita Rp80.000 sampai Rp90.000, bagaimana produk dengan spesifikasi dan bahan yang sama bisa dijual Rp50.000? Ini yang perlu diperiksa,” katanya.
Industri Manufaktur Nasional Ikut Tertekan
Persoalan yang dihadapi konveksi rumahan di Cirebon tersebut dinilai tidak berdiri sendiri. Tekanan terhadap industri kecil menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas di sektor manufaktur nasional.
Ubaidillah merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada dashboard pemerintah yang menunjukkan kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena industri manufaktur memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.
Pelaku Usaha Minta Pemerintah Perkuat Pengawasan Impor
Menghadapi kondisi tersebut, pelaku industri konveksi rumahan mendesak pemerintah untuk turun tangan. Salah satu yang diharapkan adalah koordinasi dan penyelarasan kebijakan lintas kementerian agar perlindungan terhadap industri dalam negeri tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai memiliki peran antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pelaku usaha berharap koordinasi lintas sektor dapat diperkuat, terutama dalam mengawasi masuknya barang impor, perdagangan digital, hingga praktik perdagangan yang berpotensi merugikan produsen dalam negeri.
Menurut Ubaidillah, kebijakan perlindungan industri lokal tidak cukup hanya mengandalkan satu kementerian. Diperlukan aturan yang selaras agar pengawasan impor dan perdagangan digital dapat berjalan lebih efektif.
Ia berharap pemerintah mampu menghilangkan ego sektoral dan menegakkan aturan secara konsisten.
Dengan regulasi yang lebih terpadu dan pengawasan yang kuat, pelaku konveksi rumahan di Cirebon berharap industri lokal kembali memiliki ruang untuk tumbuh dan bersaing secara sehat di pasar dalam negeri. (abd)
