
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Menurutnya, Prabowo bukan presiden boneka yang dapat dikendalikan oleh kekuatan politik, oligarki, maupun kepentingan tertentu di balik layar.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri dalam forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk Belajar dari Kasus Gibran: Memperbaiki Presidensialisme Kita, Jumat (13/11/2026) malam.
Dalam forum tersebut, Fahri menyoroti dinamika politik nasional yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai polemik yang berkembang harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem presidensial Indonesia secara menyeluruh.
Menurut Fahri, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi pergantian atau pengunduran diri seorang pejabat negara. Lebih jauh, peristiwa itu perlu dijadikan bahan pembelajaran untuk membenahi mekanisme pencalonan pemimpin, proses pemilihan umum, hingga tata kelola pemerintahan.
“Gibran ini adalah contoh sempurna dari kekacauan sistem kita. Kalau memakai istilah tobat Pak Rocky Gerung (Anggota Watimpres RI), maka kita harus sungguh-sungguh perbaiki sistem presidensial kita. Jangan kucing-kuncingan lagi,” kata Fahri Hamzah.
Ia berharap dinamika politik yang terjadi dapat menjadi titik akhir dari praktik kepemimpinan artifisial. Fahri menginginkan Indonesia memasuki babak baru dengan sistem politik yang mampu melahirkan pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, serta proses kaderisasi yang jelas.
‘
Fahri Hamzah Soroti Polemik Gibran dan Sistem Presidensial
Fahri Hamzah berpandangan, dinamika terkait Gibran Rakabuming Raka harus menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk melakukan evaluasi terhadap praktik demokrasi dan sistem presidensial.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada persoalan surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang disebut ditujukan kepada MPR dan Presiden.
Menurut Fahri, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada sistem yang memungkinkan proses pencalonan dan pembentukan kepemimpinan berlangsung tanpa fondasi politik yang kuat.
Karena itu, ia mengajak masyarakat, akademisi, pengamat politik, serta kader partai untuk membedah persoalan tersebut melalui perspektif teori presidensialisme.
Fahri menilai, sistem presidensial seharusnya memberikan ruang bagi lahirnya kepemimpinan yang benar-benar mandiri. Presiden harus mempunyai kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bangsa dan negara, bukan dikendalikan oleh pihak yang memiliki kekuatan modal atau pengaruh politik.
Ia juga berharap momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengakhiri praktik politik yang hanya mengandalkan popularitas dan pencitraan.
“Kita harus hentikan ini. Kita memulai satu lembaran baru untuk menjadikan kepemimpinan sebagai sesuatu yang sejati yang bersumber dari jiwa dan semangat para pendiri bangsa kita,” ujarnya.
Prabowo Dinilai Bukan Presiden Boneka
Dalam kesempatan tersebut, Fahri secara khusus memberikan pandangannya mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan tertentu. Fahri bahkan menyebut latar belakang keluarga serta tradisi intelektual Prabowo menjadi salah satu faktor yang membentuk kemandirian berpikirnya.
Menurut Fahri, Prabowo bukan figur yang muncul secara instan dalam dunia politik. Presiden memiliki perjalanan panjang, pengalaman, serta pemikiran yang telah dibangun jauh sebelum menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan.
Fahri kemudian menyinggung latar belakang keluarga Prabowo yang memiliki sejarah panjang dalam dunia intelektual dan pembangunan ekonomi Indonesia.
Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai ekonom dan tokoh penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi nasional. Sementara kakeknya, Margono Djojohadikusumo, merupakan tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) sekaligus salah satu tokoh penting dalam sejarah kelembagaan keuangan Indonesia.
Latar belakang tersebut, menurut Fahri, turut membentuk tradisi berpikir yang kuat dalam diri Prabowo.
Ia juga menyinggung pemikiran Prabowo mengenai pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, terutama dalam memperkuat perekonomian nasional serta memastikan pengelolaan sumber daya negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita bersyukur sekarang ada Pak Prabowo yang tidak bisa dijadikan boneka. Beliau independen, tidak bisa disogok, pikirannya merdeka karena berasal dari tradisi berpikir, dan sudah menulis buku jauh sebelum berkuasa untuk menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 serta melawan oligarki,” ujar Fahri.
Bagi Fahri, kemandirian seorang presiden merupakan salah satu fondasi penting dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial.
Presiden tidak boleh sekadar menjadi simbol kekuasaan, sementara keputusan strategis negara justru ditentukan oleh kelompok tertentu yang bekerja di belakang layar.
Fahri Singgung Pembongkaran Berbagai Praktik Penyimpangan
Fahri juga menilai independensi kepemimpinan Prabowo terlihat dari sejumlah langkah pemerintah dalam mengungkap berbagai dugaan penyimpangan yang merugikan negara.
Ia menyinggung pengungkapan persoalan penguasaan lahan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan dengan luas mencapai 6,2 juta hektare.
Selain itu, Fahri menyoroti praktik manipulasi perpajakan dalam aktivitas perdagangan hasil bumi, termasuk dugaan under-invoicing dan window dressing.
Menurutnya, pengungkapan berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Fahri juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak terkait.
Dalam pernyataannya, Fahri menyebut terdapat sekitar 20.000 nama yang menjadi sasaran penyadapan, termasuk Presiden Prabowo sendiri.
Ia menggunakan persoalan tersebut untuk menggambarkan betapa berbahayanya praktik kekuasaan yang berjalan di luar mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang semestinya.
Fahri menilai, seorang presiden seharusnya tidak berada dalam posisi yang dapat dikendalikan oleh jaringan kepentingan tersembunyi.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan praktik kepemimpinan sebelumnya yang menurut penilaiannya rentan terhadap pengaruh kekuatan di luar pemerintahan.
“Presiden sebelumnya sempat menjadi seperti boneka karena bukan hasil tempaan, melainkan hasil tepuk tangan sesaat. Akibatnya, negara dioperasikan dari belakang layar, bahkan presidennya sendiri pun hendak dikendalikan dan disadap. Sekarang semua itu mulai dibongkar satu per satu oleh Pak Prabowo,” tegasnya.
Pernyataan Fahri tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan kemandirian presiden tidak bisa dilepaskan dari kualitas sistem politik yang melahirkannya.
Tiga Masalah Utama yang Merusak Sistem Presidensial
Tidak hanya menyoroti kepemimpinan Prabowo dan dinamika politik Gibran, Fahri Hamzah juga menguraikan tiga persoalan mendasar yang dinilainya menjadi sumber kelemahan sistem presidensial di Indonesia.
Ketiga persoalan tersebut berkaitan dengan mekanisme pencalonan pemimpin, tingginya biaya politik dalam pemilu, serta lemahnya soliditas pemerintahan.
- Pencalonan pemimpin terlalu bergantung pada mekanisme pasar
Fahri menilai partai politik saat ini menghadapi persoalan serius dalam menjalankan fungsi kaderisasi.
Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi tempat untuk membentuk calon pemimpin melalui proses pendidikan politik, penguatan ideologi, serta pengujian kapasitas dan integritas.
Namun, dalam praktiknya, penentuan figur yang akan diusung dalam kontestasi politik dinilai semakin dipengaruhi oleh hasil survei, popularitas, dan tingkat keterkenalan di media sosial.
Akibatnya, peluang seseorang untuk mendapatkan tiket pencalonan tidak selalu ditentukan oleh rekam jejak pengabdian maupun proses kaderisasi yang panjang.
Fahri menilai kondisi tersebut membuka peluang bagi figur yang belum memiliki kematangan ideologis dan kapasitas kepemimpinan untuk masuk ke dalam sistem politik hanya karena mempunyai popularitas atau daya tarik elektoral.
Padahal, seorang pemimpin nasional membutuhkan lebih dari sekadar tingkat keterkenalan. Ia harus memiliki pemahaman mengenai persoalan bangsa, kemampuan mengambil keputusan, serta komitmen terhadap ideologi dan konstitusi.
- Pemilu berubah menjadi pertarungan modal dan logistik
Persoalan kedua yang disoroti Fahri adalah tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilu.
Ia melihat kontestasi politik di Indonesia semakin banyak ditentukan oleh kemampuan finansial para kandidat dan kekuatan logistik yang dimiliki.
Dalam situasi tersebut, adu gagasan dan program kerja berisiko tersisih oleh persaingan modal.
Fahri mengingatkan, politik berbiaya tinggi dapat menimbulkan ketergantungan calon pemimpin terhadap para penyandang dana.
Ketergantungan itu berpotensi menjadi persoalan setelah kandidat terpilih dan mulai menjalankan pemerintahan.
Sebab, dukungan finansial yang diberikan selama proses pemilu dapat memunculkan kepentingan tertentu yang harus dipenuhi ketika kekuasaan sudah berada di tangan.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, independensi pemimpin dalam mengambil keputusan bisa terganggu.
Fahri menilai, persoalan ini perlu segera dibenahi agar pemilu kembali menjadi arena kompetisi gagasan, bukan sekadar pertarungan kekuatan finansial.
- Pemerintahan rentan tidak solid
Persoalan ketiga berkaitan dengan soliditas pemerintahan yang terbentuk melalui proses politik.
Fahri menilai pasangan calon pemimpin yang dibentuk berdasarkan transaksi pragmatis berisiko tidak memiliki kesamaan visi, ideologi, maupun agenda kebangsaan.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan setelah pasangan terpilih.
Sebab, pemerintahan yang kuat membutuhkan kesamaan arah dan komitmen untuk menjalankan program pembangunan.
Jika sejak awal proses pembentukan kepemimpinan lebih banyak didasarkan pada kepentingan elektoral jangka pendek, maka hubungan antarelemen pemerintahan berpotensi menjadi rapuh.
Menurut Fahri, mekanisme pencalonan harus dikembalikan pada proses kaderisasi partai politik yang sehat.
Partai politik harus bertanggung jawab dalam mempersiapkan calon pemimpin yang mempunyai kapasitas, integritas, dan pemahaman ideologi yang memadai.
Dengan begitu, pemimpin yang dihasilkan tidak hanya memiliki modal popularitas, tetapi juga mempunyai landasan kuat untuk menjalankan pemerintahan.
Fahri Usulkan Negara Biayai Partai Politik
Sebagai solusi terhadap berbagai persoalan tersebut, Fahri Hamzah mendorong reformasi mendasar dalam tata kelola partai politik dan sistem pemilu di Indonesia.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mengambil alih pembiayaan partai politik dan penyelenggaraan kampanye melalui dukungan negara secara lebih menyeluruh.
Menurut Fahri, pembiayaan partai politik oleh negara dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan partai terhadap pemodal besar.
Dengan sistem pendanaan yang lebih transparan dan akuntabel, partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsi kaderisasi tanpa harus bergantung pada kepentingan pihak tertentu.
Ia menilai, ketergantungan terhadap pemilik modal merupakan salah satu persoalan yang dapat mengganggu independensi partai politik.
Apabila partai terlalu bergantung pada dukungan finansial eksternal, keputusan politik yang diambil berisiko tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.
Karena itu, Fahri menginginkan negara hadir untuk memastikan pembiayaan politik berjalan secara lebih sehat.
“Hentikan politik sebagai pertarungan logistik dan kembalikan menjadi pertarungan gagasan. Negara harus membiayai partai politik agar partai tidak disogok dari belakang dan berubah menjadi operator pemilik modal atau kepentingan asing,” kata Fahri.
Gagasan tersebut juga menempatkan partai politik sebagai institusi penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Partai tidak boleh hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk memenangkan pemilu. Lebih dari itu, partai harus menjadi tempat pendidikan politik, pengembangan kader, serta pembentukan calon pemimpin yang memahami tanggung jawab kebangsaan.
Meski demikian, skema pembiayaan partai politik oleh negara juga membutuhkan pengawasan ketat, transparansi penggunaan anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.
Tanpa pengawasan yang memadai, pembiayaan negara berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan partai.
Karena itu, reformasi pembiayaan politik perlu dirancang secara menyeluruh agar benar-benar memperkuat demokrasi.
Momentum Perbaikan Sistem Politik Indonesia
Fahri Hamzah berharap dinamika politik yang berkaitan dengan posisi Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem presidensial Indonesia.
Baginya, persoalan yang muncul harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak terus mengulang praktik politik yang mengutamakan popularitas, transaksi kepentingan, dan kekuatan modal.
Ia mendorong seluruh elemen bangsa untuk melakukan evaluasi sekaligus membangun kesadaran baru mengenai pentingnya kepemimpinan yang berintegritas.
Reformasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan figur yang menduduki jabatan pemerintahan. Pembenahan juga harus menyentuh sistem yang mengatur proses pencalonan, pemilihan, hingga pembentukan pemerintahan.
Partai politik, menurut Fahri, mempunyai tanggung jawab besar untuk melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan dan kemandirian berpikir.
Sementara itu, penyelenggaraan pemilu harus diarahkan agar masyarakat dapat menentukan pilihan berdasarkan kualitas gagasan dan program, bukan semata-mata popularitas maupun kekuatan finansial kandidat.
Fahri ingin agar kepemimpinan nasional benar-benar berakar pada nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa.
Ia juga berharap praktik kepemimpinan yang dinilai artifisial tidak kembali terulang dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Momentum tersebut, menurutnya, harus menjadi kesempatan untuk melakukan apa yang disebut sebagai tobat politik.
Dengan pembenahan sistem presidensial, penguatan kaderisasi partai, serta perbaikan pembiayaan politik, Indonesia diharapkan mampu membangun pemerintahan yang lebih mandiri dan solid.
Pada akhirnya, Fahri menegaskan pentingnya mengembalikan politik sebagai ruang perjuangan gagasan dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia ingin pemimpin Indonesia lahir melalui proses yang matang, memiliki keberanian mengambil keputusan, serta tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan tersembunyi.
Harapan tersebut menjadi pesan utama Fahri dalam forum kebangsaan tersebut: menjadikan dinamika politik nasional sebagai pelajaran untuk memperkuat demokrasi dan memperbaiki sistem presidensial Indonesia. (abd)















