JAKARTA – Perubahan peta politik di Amerika Serikat (AS) dan Israel dinilai dapat menjadi momentum bagi negara-negara Timur Tengah untuk membangun kemandirian geopolitik. Berkurangnya kekuatan politik pendukung Presiden Donald Trump di parlemen AS serta kegagalan Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu mengamankan mayoritas di Knesset berpotensi mendorong lahirnya tatanan keamanan regional yang lebih mandiri.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi negara-negara kawasan untuk memperkuat diplomasi, mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan asing, serta menyelesaikan konflik melalui mekanisme dialog antarnegara Timur Tengah.
Pandangan tersebut disampaikan Analis Dunia Islam dan Timur Tengah sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk Yaman Dalam Pusaran Konflik & Peran Saudi Arabia, Jumat malam (6/11/2026).
Menurut Mahfuz, kekalahan Partai Republik dalam Pemilu Sela Amerika Serikat yang berlangsung pada 3 November 2026 dan kegagalan Partai Likud mempertahankan mayoritas di parlemen Israel melalui pemilu legislatif pada 27 Oktober 2026 menjadi dua perkembangan politik penting.
Keduanya dinilai berpotensi mengubah arah kebijakan luar negeri Washington dan Tel Aviv, terutama terkait dinamika keamanan di kawasan Teluk serta konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Kekalahan Partai Republik dan kegagalan Partai Likud mempertahankan suara mayoritas di parlemen Israel dinilai memberi angin segar bagi konsolidasi diplomasi regional secara mandiri,” kata Mahfuz Sidik.
Kekalahan Trump di Parlemen AS Bisa Batasi Kebijakan Luar Negeri Washington
Mahfuz menjelaskan, melemahnya posisi politik Partai Republik di Senat maupun Kongres AS dapat membatasi ruang gerak Presiden Donald Trump dalam menjalankan kebijakan pemerintahan, termasuk menentukan arah politik luar negeri.
Selama ini, menurut dia, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap dinamika keamanan Timur Tengah. Washington juga menjadi salah satu kekuatan eksternal yang memberikan dukungan politik, militer, dan keamanan kepada sejumlah negara sekutunya di kawasan.
Namun, perubahan komposisi kekuatan politik di parlemen AS berpotensi membuat kebijakan luar negeri pemerintahan Trump menghadapi pengawasan lebih ketat.
Kondisi tersebut dapat mengurangi keleluasaan Washington dalam mengambil keputusan strategis, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan konflik dan ketegangan militer di kawasan Teluk.
“Kebijakan luar negeri AS yang selama ini agresif dan unilateral di kawasan Teluk diproyeksikan menghadapi tekanan serta pengawasan ketat dari parlemen,” ujarnya.
Mahfuz menilai, situasi ini juga dapat memengaruhi kemampuan Amerika Serikat untuk terus mendikte arah kebijakan keamanan negara-negara Timur Tengah.
Termasuk di dalamnya memberikan jaminan keamanan tanpa batas kepada negara-negara yang selama ini menjadikan Washington sebagai mitra strategis.
Dampaknya, negara-negara di kawasan Timur Tengah dinilai perlu mulai mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan eksternal.
Mereka dituntut mengembangkan strategi keamanan kolektif yang lebih mengedepankan kepentingan bersama, bukan semata-mata bergantung pada keputusan politik negara besar di luar kawasan.
Netanyahu Kehilangan Mayoritas, Peluang Deeskalasi Konflik Terbuka
Selain perubahan politik di Amerika Serikat, perkembangan politik domestik Israel juga dinilai memiliki pengaruh besar terhadap masa depan geopolitik Timur Tengah.
Kegagalan Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu memperoleh mayoritas di Knesset menunjukkan adanya tantangan serius bagi pemerintahan dan agenda politik yang selama ini dijalankan.
Mahfuz menilai, perubahan konfigurasi politik tersebut dapat mengurangi efektivitas pendekatan militeristik Israel dalam menghadapi konflik regional.
Terlebih, dinamika pembentukan pemerintahan baru yang melibatkan kekuatan oposisi dan partai-partai Arab dinilai dapat membuka ruang bagi pendekatan politik yang berbeda.
Krisis politik domestik Israel berpotensi membatasi keleluasaan pemerintah dalam mengambil keputusan konfrontatif, termasuk terkait ketegangan dengan Iran dan kelompok-kelompok perlawanan di kawasan.
Menurut Mahfuz, perkembangan ini memberikan peluang lebih besar bagi negara-negara Timur Tengah untuk mendorong deeskalasi konflik.
Salah satu wilayah yang diharapkan mendapatkan dampak positif adalah Yaman, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik panas persaingan kepentingan dan konflik bersenjata di kawasan.
“Situasi tersebut membuka celah lebar bagi langkah-langkah deeskalasi konflik regional, termasuk pertikaian bersenjata di Yaman,” katanya.
Arab Saudi, Iran, Turki, dan Pakistan Bangun Poros Diplomasi Baru
Di tengah perubahan peta politik Washington dan Tel Aviv, Mahfuz melihat adanya momentum untuk memperkuat dialog empat negara yang melibatkan Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Iran.
Pertemuan yang dikenal sebagai Teheran Summit tersebut dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam membangun mekanisme keamanan regional yang tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi Amerika Serikat.
Forum tersebut mempertemukan negara-negara yang memiliki pengaruh strategis di kawasan dengan latar belakang kepentingan geopolitik masing-masing.
Arab Saudi dan Iran, misalnya, selama bertahun-tahun berada dalam pusaran persaingan pengaruh di Timur Tengah. Sementara Turki dan Pakistan memiliki posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menjembatani komunikasi serta kepentingan kedua negara.
Mahfuz menyebut, keterlibatan Turki dan Pakistan berpotensi menjadi faktor penyeimbang dalam proses diplomasi regional.
Kedua negara tersebut dapat memainkan peran sebagai penghubung untuk mendorong Arab Saudi dan Iran membangun kesepahaman mengenai stabilitas keamanan kawasan.
Ketua Komisi I DPR RI periode 2010-2017 itu menilai, inisiatif diplomasi tersebut memperlihatkan semakin kuatnya kesadaran negara-negara Timur Tengah bahwa penyelesaian konflik harus lebih banyak ditentukan oleh negara-negara di kawasan sendiri.
Arab Saudi, khususnya, dinilai mulai memperhitungkan bahwa penyelesaian persoalan dengan kelompok Houthi di Yaman dan upaya menjaga stabilitas Teluk akan lebih efektif apabila ditempuh melalui dialog langsung.
“Ini memunculkan inisiatif kemandirian regional. Sekarang Arab Saudi kian mengkalkulasi bahwa penyelesaian konflik dengan Houthi dan stabilitas Timur Tengah, jauh lebih efektif tanpa campur tangan Amerika Serikat,” ungkapnya.
Mahfuz bahkan melihat poros Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Iran berpotensi berkembang menjadi mekanisme kerja sama non-agresi yang lebih permanen.
Jika konsolidasi diplomasi tersebut berjalan konsisten, kerja sama antarempat negara dapat menjadi fondasi untuk menjaga keamanan jalur strategis perdagangan dan energi, terutama di kawasan Laut Merah dan Teluk.
Teheran Summit Dinilai Jadi Fondasi Perdamaian Yaman
Lebih lanjut, Mahfuz menyoroti hasil pertemuan empat negara di Teheran yang berlangsung pada 26-27 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman.
Menurut Mahfuz, kesepahaman yang dibangun dalam forum tersebut sejauh ini dinilai memberikan kontribusi terhadap upaya menahan eskalasi militer di lapangan.
Meski belum menghasilkan pakta pertahanan atau perjanjian keamanan fundamental yang mengikat seluruh pihak, Teheran Summit dianggap memiliki arti strategis bagi masa depan hubungan antarnegara di kawasan.
Setidaknya, forum tersebut dapat menjadi landasan awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif serta membuka jalan bagi proses negosiasi perdamaian Yaman.
Mahfuz menilai, keberhasilan diplomasi regional tidak harus selalu dimulai dengan pembentukan aliansi militer. Sebaliknya, kesepakatan untuk menahan diri, membangun kepercayaan, dan menghindari konfrontasi dapat menjadi langkah awal yang lebih realistis.
Dengan demikian, negara-negara kawasan memiliki kesempatan untuk membangun sistem keamanan bersama yang mengutamakan stabilitas jangka panjang.
Tantangan berikutnya adalah memastikan komunikasi diplomatik tersebut tidak berhenti pada pertemuan tingkat tinggi, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret untuk mengurangi ketegangan dan menyelesaikan konflik.
Yaman Harus Bangun Rekonsiliasi Nasional
Di sisi lain, Mahfuz mengingatkan bahwa penyelesaian konflik Yaman tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan diplomatik negara-negara luar.
Bangsa Yaman sendiri harus memiliki kesadaran kolektif untuk mengakhiri perpecahan yang selama ini menyebabkan penderitaan masyarakat.
Menurut dia, para pemimpin berbagai faksi di Yaman perlu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan mempertahankan persaingan politik maupun kekuasaan masing-masing kelompok.
Mahfuz mengajak seluruh pihak untuk belajar dari sejarah Yaman yang pernah mengalami masa kejayaan ketika berada dalam kepemimpinan kerajaan kuno, termasuk pada era Ratu Balqis atau Ratu Saba.
Sejarah tersebut, menurutnya, dapat menjadi pengingat bahwa persatuan merupakan salah satu modal penting untuk membangun kekuatan dan kemakmuran sebuah bangsa.
Karena itu, ia mendorong munculnya rekonsiliasi nasional yang melibatkan seluruh kelompok dan kekuatan politik di Yaman.
Mahfuz menyebut upaya tersebut sebagai kebutuhan untuk mewujudkan unifikasi jilid kedua, yakni membangun kembali persatuan nasional setelah konflik berkepanjangan yang memecah belah masyarakat.
“Jadi perlu ada kesadaran kolektif dari para pemimpin faksi di Yaman untuk mengakhiri penderitaan rakyat melalui rekonsiliasi nasional dan unifikasi jilid kedua,” tegasnya.
Kemandirian Geopolitik Timur Tengah Jadi Momentum Baru
Mahfuz menegaskan, perubahan politik di Amerika Serikat dan Israel dapat menjadi momentum penting bagi terbentuknya tatanan geopolitik Timur Tengah yang lebih mandiri.
Melemahnya posisi politik kelompok pendukung Trump di parlemen AS serta tantangan yang dihadapi Netanyahu di dalam negeri Israel dinilai membuka ruang lebih luas bagi negara-negara kawasan untuk menentukan arah keamanan mereka sendiri.
Dalam konteks tersebut, Arab Saudi, Iran, Turki, dan Pakistan memiliki peluang untuk memperkuat peran sebagai penggerak diplomasi regional.
Namun, keberhasilan membangun kemandirian geopolitik tidak hanya ditentukan oleh perubahan politik di negara-negara besar. Konsistensi dialog, kepercayaan antarnegara, dan kemauan menyelesaikan konflik juga menjadi faktor penting.
Jika mampu diwujudkan, mekanisme diplomasi regional dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan eksternal sekaligus mencegah konflik baru.
“Intervensi asing melemah dan memberi insentif kuat bagi negara-negara kawasan, khususnya Arab Saudi, Iran, Turki, dan Pakistan, untuk memperkokoh dialog diplomasi demi mewujudkan stabilitas keamanan berkelanjutan serta mengakhiri pusaran konflik di Yaman,” pungkas Mahfuz. (abd)
