CIREBON — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tantan Sulthon mengingatkan wartawan agar tidak hanya mengejar kecepatan dalam menyampaikan informasi. Di tengah derasnya arus informasi digital dan semakin kuatnya fenomena post truth, wartawan dituntut tetap mengutamakan verifikasi, keberimbangan, serta kode etik jurnalistik.
Pesan tersebut disampaikan Tantan saat menghadiri Konferensi PWI Kabupaten Cirebon di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (7/10/2026).
Menurut Tantan, wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui proses pemeriksaan yang memadai. Kecepatan memang menjadi salah satu tuntutan dalam industri media saat ini, tetapi tidak boleh mengorbankan akurasi.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat kini menerima informasi dari berbagai sumber dalam waktu yang sangat cepat. Tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
Karena itu, wartawan harus mampu memilah informasi sebelum menjadikannya sebagai produk jurnalistik. Informasi yang diterima perlu diverifikasi untuk memastikan tidak mengandung hoaks, informasi menyesatkan, maupun narasi yang muncul akibat fenomena post truth.
“Kalau kita larut dengan hal-hal urusan kecepatan tanpa memverifikasi informasi, tanpa menyaring apakah informasi itu benar, apakah hoaks atau post-truth, siapa lagi yang akan mengawal sumber informasi yang utuh sesuai kode etik,” kata Tantan.
Wartawan Harus Jaga Keberimbangan
Tantan mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang utuh dan dapat dipercaya semakin besar. Begitu pula dengan pemerintah yang membutuhkan media sebagai mitra untuk menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada publik.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, wartawan memiliki keunggulan karena dibekali prinsip dan kaidah jurnalistik. Salah satunya adalah prinsip cover both sides atau keberimbangan dalam pemberitaan.
Menurut dia, prinsip tersebut harus tetap menjadi pegangan wartawan ketika menghadapi berbagai persoalan, termasuk saat memberitakan pejabat pemerintah maupun kebijakan publik.
Tantan menegaskan, hubungan kemitraan antara pers dan pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai bentuk keberpihakan media kepada pemerintah. Pers tetap memiliki fungsi kontrol sosial dan harus mampu menjadi penyeimbang.
“Ketika wartawan bermitra dengan pemerintah bukan berarti kita menjadi corong, tapi kita harus menjadi penyeimbang. Kita memiliki peran penting,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan viralitas sebagai tujuan utama dalam memproduksi berita. Menurutnya, sebuah berita seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak orang yang membaca atau membagikannya, tetapi juga dari manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Informasi yang memiliki nilai positif dan memberikan manfaat tentu perlu disampaikan kepada publik. Sebaliknya, kebijakan atau persoalan yang dinilai kurang baik tetap dapat diberitakan dan dikritisi secara konstruktif.
Namun, kritik tersebut harus tetap didasarkan pada fakta, bukan karena kepentingan atau ketidaksukaan pribadi terhadap seseorang.
“Jangan sampai karena kita tidak suka dengan seseorang, kemudian semua yang berkaitan dengan orang tersebut diberitakan jelek. Kita harus tetap berpegang pada prinsip keberimbangan,” katanya.
PWI Cirebon Diharapkan Perkuat Peran
Tantan berharap PWI Kabupaten Cirebon dapat terus melahirkan wartawan yang profesional sekaligus mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam mempertemukan berbagai kepentingan. Pemerintah memiliki agenda pembangunan, sementara masyarakat memiliki aspirasi yang perlu disampaikan dan dikawal.
Karena itu, kemitraan antara pers, pemerintah, dan masyarakat perlu dibangun secara sehat tanpa menghilangkan fungsi kontrol media.
“Wartawan punya karya, pemerintah punya agenda pembangunan, masyarakat punya aspirasi. Itu yang harus terus kita kawal,” ujarnya.
Konferensi PWI Kabupaten Cirebon tersebut turut dihadiri Sekretaris Umum PWI Jawa Barat Sandy Ferdiana, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala.
Dalam konferensi tersebut, Mamat Rakhmat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Sandy Ferdiana berharap semangat yang ditunjukkan PWI Kabupaten Cirebon dapat menjadi energi positif bagi organisasi PWI di daerah lain di Jawa Barat.
Ia berharap kepemimpinan baru PWI Kabupaten Cirebon mampu membawa organisasi semakin berkembang, meningkatkan profesionalisme anggota, sekaligus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah organisasi.
“Mudah-mudahan semangat dan antusiasme PWI Cirebon ini bisa menular ke kota dan kabupaten lain. Di bawah kepemimpinan Kang Rakhmat, PWI Cirebon harus semakin maju dan terus berprestasi, termasuk menyelesaikan berbagai pembenahan yang belum disempurnakan,” kata Sandy.
Di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, tantangan wartawan memang semakin kompleks. Pers tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus mampu menjadi rujukan informasi yang kredibel.
Dengan mengedepankan verifikasi, kode etik, keberimbangan, dan kepentingan publik, wartawan diharapkan tetap menjadi benteng informasi di tengah derasnya arus informasi dan fenomena post truth. (*)
