CIREBON – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon memperkuat kesiapan personel, sarana, dan prasarana untuk menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, kekeringan hingga gempa bumi.
Penguatan kesiapsiagaan itu ditunjukkan melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 yang digelar di Grage City Hub, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut tak sekadar menjadi apel seremonial. BPBD Kota Cirebon juga menggelar pasukan dan sarana-prasarana kebencanaan serta menampilkan simulasi vertical rescue untuk menguji kemampuan personel dalam menghadapi situasi darurat.
Plt Kalak BPBD Kota Cirebon Eko Kuswantoro melalui Kasi PK BPBD Kota Cirebon Sunardi mengatakan, rangkaian apel meliputi gelar pasukan, pemeriksaan sarana dan prasarana kebencanaan, serta simulasi vertical rescue.
“Simulasi vertical rescue menjadi salah satu bentuk latihan kesiapan personel, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat akibat gempa bumi yang dapat menyebabkan korban terjebak atau membutuhkan proses evakuasi dari lokasi dengan medan vertikal,” ujarnya.
Menurut Sunardi, apel kesiapsiagaan penting untuk memastikan seluruh personel dan peralatan kebencanaan dalam kondisi siap digunakan ketika keadaan darurat terjadi.
“Apel kesiapsiagaan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Cirebon,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemampuan evakuasi harus terus diasah karena penanganan bencana membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Dalam penanganan bencana, kecepatan respons sangat penting. Karena itu, latihan dan simulasi seperti ini perlu dilakukan secara berkala agar personel semakin terampil dan siap menghadapi kondisi di lapangan,” katanya.
Kesiapsiagaan, lanjut dia, juga bukan semata-mata tanggung jawab BPBD. Penanganan bencana membutuhkan dukungan pemerintah, TNI-Polri, relawan, dunia usaha hingga masyarakat.
“Kami berharap kesiapsiagaan ini tidak hanya berhenti pada personel BPBD. Seluruh unsur harus memiliki pemahaman dan kemampuan dasar dalam menghadapi bencana, sehingga ketika terjadi keadaan darurat, koordinasi dan penanganannya dapat berjalan dengan cepat,” pungkasnya.
Kebutuhan memperkuat kesiapsiagaan semakin mendesak seiring meningkatnya kejadian bencana di Kota Cirebon. Sepanjang 2025 tercatat 156 kejadian, hampir dua kali lipat dibandingkan 2020 yang mencapai 88 kejadian.
Jenis bencana yang terjadi beragam, mulai dari pohon tumbang, bangunan ambruk, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan hingga banjir rob.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo yang bertindak sebagai pembina apel menegaskan, peningkatan kejadian bencana harus diikuti kesiapan seluruh unsur, termasuk BPBD sebagai salah satu garda terdepan penanganan kebencanaan.
“Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang hanya kita bicarakan sebagai persoalan di masa depan. Dampaknya sudah kita rasakan dan kita hadapi bersama. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi,” tegasnya.
Ancaman bencana juga terlihat sepanjang 2026. Pada Januari, banjir menyebabkan kerusakan tanggul dan merendam lima kelurahan di tiga kecamatan dengan dampak terhadap lebih dari 4.000 jiwa. Sementara sepanjang semester pertama 2026, tercatat lima kejadian banjir di Kota Cirebon.
Memasuki puncak musim kemarau, BPBD juga menghadapi persoalan kekeringan. Hingga 4 Agustus 2026, kekeringan melanda tiga RW di Kelurahan Argasunya dan menyebabkan 1.004 kepala keluarga atau sekitar 3.271 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.
BPBD Kota Cirebon bersama PDAM dan PMI telah mendistribusikan 82.000 liter air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
Edo mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tugas BPBD bukan hanya menangani bencana setelah terjadi, tetapi juga memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini.
“Ketika kekeringan sudah terjadi dan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air, tentu kita harus segera hadir. Tetapi ke depan, yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan pasokan air sejak awal, sebelum kondisi menjadi kritis,” katanya.
Pemkot Cirebon bersama BPBD pun terus memperkuat mitigasi melalui pendekatan struktural dan nonstruktural.
Sejumlah infrastruktur penanggulangan bencana telah ditangani, di antaranya penataan kawasan Sungai Sukalila, pembangunan senderan dan pintu air, pembenahan drainase Sungai Suba, penanggulan alur sungai di Argasunya, pemasangan trash barrier, hingga normalisasi drainase Jalan Cipto.
Dari sisi kesiapan masyarakat, Kota Cirebon telah memiliki 12 Kelurahan Tangguh Bencana dan lima Kecamatan Tangguh Bencana.
Di sektor pendidikan, terdapat empat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan dukungan 75 fasilitator terlatih. Rambu jalur evakuasi juga telah dipasang di sejumlah fasilitas publik hingga tingkat RW.
“Mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Masyarakat juga harus tahu apa yang harus dilakukan, ke mana harus menyelamatkan diri, dan bagaimana saling membantu ketika terjadi keadaan darurat,” ungkapnya.
Dengan ancaman yang beragam, mulai banjir, cuaca ekstrem, kekeringan hingga potensi gempa bumi, kesiapan BPBD dan seluruh unsur kebencanaan menjadi semakin penting.
Melalui gelar pasukan, pemeriksaan sarana dan prasarana, serta simulasi vertical rescue, kesiapan personel diharapkan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar siap diterapkan ketika kondisi darurat terjadi.
Pemkot Cirebon juga telah menetapkan status siaga darurat bencana tahun 2025–2026 sebagai bagian dari langkah antisipasi menghadapi berbagai potensi bencana.
Kota Cirebon berhasil mempertahankan kategori Risiko Bencana “Sedang” dari BNPB selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, BPBD Provinsi Jawa Barat menetapkan Kota Cirebon sebagai salah satu penyelenggara Posko Kolaborasi Siaga Bencana Terbaik pada arus mudik dan balik Idulfitri 2026.
Bagi BPBD Kota Cirebon, kesiapsiagaan bukan pekerjaan yang selesai setelah apel digelar. Ancaman bencana dapat datang sewaktu-waktu, sehingga kecepatan respons, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, serta kemampuan evakuasi menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat. (its)
