CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperluas digitalisasi transaksi dan keuangan daerah.
Komitmen tersebut salah satunya ditunjukkan melalui kehadiran Wali Kota Cirebon Effendi Edo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9).
Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu dirangkai dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Tahun ini, Rakornas mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.”
Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, Rakornas menjadi momentum untuk menyamakan langkah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi, terutama perubahan harga pangan dan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ujarnya.
Menurut Edo, Pemkot Cirebon terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pasokan dan distribusi pangan serta menyiapkan intervensi ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu.
Kondisi Cirebon sebagai daerah perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang cukup tinggi membuat stabilitas harga menjadi perhatian yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Karena itu, berbagai program pengendalian inflasi akan terus kita jalankan secara terukur dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” katanya.
Perluas Transaksi Digital
Selain pengendalian inflasi, digitalisasi keuangan daerah juga menjadi salah satu perhatian dalam Rakornas tersebut.
Dalam agenda itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Iing Daiman yang juga Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) turut mengambil bagian dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah.
Digitalisasi keuangan diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Bagi Pemkot Cirebon, Rakornas tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendapatkan gambaran mengenai arah kebijakan ekonomi nasional.
Berbagai hasil pembahasan di tingkat nasional selanjutnya dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon.
Edo menegaskan, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan membutuhkan dukungan lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga terkendali, kebutuhan pokok tersedia, transaksi semakin mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Itu yang ingin kita jaga bersama,” tuturnya. (wan)
